Berita Terkini:

Kalau Bukan Tokoh Baru dan Segar, Poros Ketiga Golkar-PD Hanya Penggembira

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie
Jakarta,VoxSulut.Com-Capres-cawapres poros ketiga dinilai susah menandingi kemonceran elektabilitas capres PDIP Joko Widodo maupun capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Jika tak mampu menyaingi elektabilitas Jokowi dan Prabowo, poros ketiga hanya akan jadi penggembira di Pilpres 2014.
"Kalau hanya jadi penggembira, lebih baik nggak usah saja. Bergabung saja dengan yang sudah ada," nilai Direktur Pol Tracking Institute Hanta Yudha dalam diskusi di Kafe Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2014).
Elektabilitas capres-cawapres poros ketiga, yakni Aburizal Bakrie (Golkar) dan Pramono Edhie Wibowo (Demokrat) dinilai terlalu jauh di bawah Jokowi atau Prabowo. Namun Hanta menyatakan, poros baru harus mencari tokoh yang tepat agar tak hanya menjadi penggembira di Pilpres putaran pertama.
"Harus ada figur yang dimunculkan poros baru yang bisa menandingi, biar bisa maju berhadapan di putaran kedua dengan Jokowi atau Prabowo," tutur Hanta.
Faktow 'wow', yakni daya pikat masif, dari figur yang benar-benar muka baru menjadi kunci kesuksesan poros ketiga ini. Namun bila yang maju adalah muka lama, maka sulit bagi poros baru untuk berjaya.
"Kalau figurnya baru dan ada faktor 'wow', bisa saja bersaing. Tapi kalau hanya tokoh muka lama, maka akan sulit," tandas Hanta.(dtc)

Golkar-Demokrat Dikabarkan Berkoalisi, PDIP: Kita Sudah Tahu Mainan Golkar

Jokowi dan ARB
Jakarta,VoxSulut.Com - Munculnya kabar Partai Golkar bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat disikapi oleh PDI Perjuangan dengan tak berlebihan. Bila Golkar dan Demokrat benar besok jadi koalisi, PDIP mengaku tak merasa dikecewakan.
Golkar belakangan ini santer disebut akan merapat ke PDIP. Bahkan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) sudah menemui Ketum PDIP Megawati dan capres dari PDIP Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka membicarakan koalisi.
Juru bicara PDIP Eva Kusuma Sundari merasa tidak kaget dengan adanya kabar bahwa Golkar akan menjalin koalisi dengan Demokrat. Bagi PDIP langkah gerilya politik Golkar dalam mencari teman koalisi tak aneh.
"Kita sudah tahu mainan Golkar seperti itu," kata Eva, Sabtu (17/5/2014).
Mengenai pertemuan Ical dan Jokowi di Pasar Gembrong dan pertemuan Ical dengan Megawati di Teuku Umar beberapa hari lalu, Eva mengakui ketika itu Ical memang seakan memberi dukungan kepada Jokowi dan PDIP.
Namun saat itu Ical juga mengatakan bahwa kepastian segala sesuatu meyangkut koalisi akan diputuskan di Rapimnas Golkar. "Pak Ical waktu itu sudah bilang bahwa 1 persennya di Rapimnas," ungkap Ketua DPP PDIP ini.
Dengan begitu PDIP juga tak bisa terlalu berharap lebih kepada Ical agar Golkar jadi berkoalisi. "Kita anggap iseng-iseng berhadiah lah kalau memang Golkar jadi berkoalisi dengan kita," tutur Eva.(dtc)

Poros Ketiga Terbentuk! Golkar-Demokrat Sepakat Usung ARB-Pramono Edhie

ARB ketika bertemu SBY
Jakarta,Vox Sulut.Com- Teka-teki arah koalisi Partai Golkar dan Partai Demokrat akhirnya terpecahkan. Sehari jelang dibukanya pendaftaran pasangan capres-cawapres di KPU, Partai Golkar dan Partai Demokrat mencapai kesepakatan membentuk poros koalisi ke tiga dengan mengusung pasangan Aburizal Bakrie-Pramono Edhie Wibowo.
"Tadi malam jam 11, telah terjadi kesepakatan koalisi Golkar dengan Demokrat, dan akan mengusung ARB dan Pramono Edhie," ujar salah satu anggota Tim 6, Sabtu (17/5/2014).
Dia mengatakan, kesepakatan dicapai setelah tim dari kedua parpol menggelar rapat maraton selama 3 hari berturut-turut di kediamannya. Tim 6 terdiri 3 orang perwakilan Partai Golkar dan 3 orang perwakilan Partai Demokrat. Mereka adalah MS Hidayat, Agung Laksono dan Idrus Marham. Sementara dari Demokrat adalah Syarif Hasan, Jero Wacik dan Ibas.
"Itu 3 malam, dan sekarang ini tinggal mandat ke ketum masing-masing, dan kemudian dilaporkan di rapimnas masing-masing yang kebetulan akan dilakukan pada waktu bersamaan yaitu besok pagi (hari ini). Jadi kalau tidak ada apa-apa, poros ketiga ini akan dilead oleh Golkar dan Demokrat, dan kemungkinan Hanura," jelasnya.
"Jadi sekarang tim ini masih harus melapor kan ke timnya masing-masing," tutupnya.
Selama dua hari ini, kedua parpol memang menggelar rapimnas bersamaan. Dalam rapimnas itu, memang diagendakan penentuan sikap politik jelang pilpres. Dengan dibentuknya poros ke tiga, maka capres yang akan melenggang ke arena pilpres adalah Jokowi, Prabowo, dan Ical. Sampai saat ini, tinggal Jokowi dan Prabowo yang belum mendeklarasikan cawapresnya.(dtc)

Pansus LKPJ DPRD Sulut Bahas Berbagai Sektor

Pimpinan DPRD Sulut saat membuka rapat Pansus LKPJ. 
Manado - Rapat internal DPRD membahas catatan - catatan strategis yang akan disampaikan kepada Gubernur terkait LKPJ Tahun anggaran 2013, Rabu (07/5) tadi, berjalan dengan baik.
Vanny Kaparang, Ketua Pansus LKPJ Tahun anggaran 2013. 

Ketua Pansus Vanny Kaparang dan dilanjutkan dengan Wakil Ketua Pansus Paul Tirayoh membacakan hasil sinkronisasi Pansus dengan SKPD untuk dijadikan rekomendasi dan catatan strategis resmi DPRD, berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian serta infrastruktur dan lainya disentil Kaparang dan Tirayoh.
Eddyson Masengi mewakili fraksi Partai Golkar melakukan intrupsi kepada Pansus. 

Usai membacakan hasil kerja pansus, Wakil Ketua DPRD Arthur Kotambunan yang memimpin rapat internal memberikan kesempatan kepada anggota DPRD diwakili setiap fraksi untuk menyampaikan tanggapan. Diawali Oleh Steven Kandouw dari fraksi PDIP yang mengusulkan agar pansus harus turun lapangan terkait program pembangunan.
Anggota DPRD Sulut serius mendengarkan hasil Pansus LKPJ. 

" Pansus tidak hanya membahas atau mendengarkan penjelasan SKPD, harus turun lapangan dan melihat secara langsung" Tegas Kandouw, yang juga di iyakan oleh, perwakila fraksi lainya, seperti Edison Masengi dari Partai Golkar, Hery Tombeng Fraksi Barindra, dan Ayub Ali Albugis dari FPN. (adv)

DPRD Sulut Paripurnakan Masa Sidang Pertama 2014

Paripurna DPRD Sulut masa sidang pertama di Tahun 2014. 
Manado - Rabu (07/05) Kemarin, DPRD Sulut, menggelar Rapat paripurna masa persidangan pertama tahun 2014, sekaligus penyampaian kinerja alat kelengkapan DPRD Sulut selang bulan Januari hingga April, dan pembukaan masa persidangan kedua tahun 2014 serta Laporan kegiatan Masa Reses 1 Tahun 2014, sampai dengan Penyampaian Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD tentang Perubahan Peraturan daerah Provinsi Sulut Nomor 18 Tahun 2000, tentang Penanggulangan Mabuk akibat meminum minuman keras.

Rapat Paripurna tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Pdt. Meiva Salindeho Lintang, STh, serta di dampingi Wakil Ketua Sus Sualang, Wakil Ketua Drs. Artur Kotambunan, Sekertaris Dewan (Sekwan) Jhon Palandung serta di hadiri oleh Gubernur Sulut DR. SH. Sarundajang, Wagub Sulut DR. Djouhari Kansil, Sekprov Sulut Ir. SR. Mokodongan dan unsur Forkopimda.

Gubernur Sulut SH Sarundajang saat menjelaskan di Paripurna DPRD Sulut. 

Dikatakan oleh Meiva, sekalipun sudah berada diujung periode masa jabatan 2009-2014, DPRD Sulut tetap meningkatkan mutu dan kwalitas kinerja Deprov Sulut sebagai penyambung suara rakyat. "Sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Sulut, masa reses anggota Deprov Sulut digunakan secara perorangan atau kelompok dalam mengunjungi daerah pemilihan (Dapil) masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat," terang Salindeho.

Masa reses bagi anggota DPRD Sulut, Lanjutnya, sesuai keputusan bersama baik dari pimpinan fraksi maupun pimpinan Deprov Sulut dilaksanakan usai pelaksanan pesta demokrasi yakni Pemilu calon legislatif (Pilcaleg) 9 April lalu. "Tidak bisa melaksanakan reses sebelum Pilcaleg. Kesepakatan tersebut diambil agar menjaga kemungkinan dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan pengelolaan keuangan yang akhirnya bisa merugikan kas Negara," jelasnya.

Viktor Mailangkay Ketua Legislasi DPRD Sulut saat menjelaskan. 

Selanjutnya dalam ayat 6 menyatakan, melalui anggota DPRD Sulut maupun secara kelompok, wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugas pada masa reses yang harus disampaikan kepada pimpinan Deprov Sulut dalam rapat paripurna. "Oleh karenanya bagi masing-masing dapil bisa menyampaikan dengan jelas nama pembicara yang akan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan masa reses menurut dapil masing-masing,"ungkapnya.

Sementara itu, Sekwan Provinsi Sulut, Jhon Palandung saat membacakan surat masuk yang ditujukan kepada pimpina Dewan yang tertanggal 20 September 2013 Nomor 800/DPRD/808/2013 tentang pembahasan Ranperda Nomor 18 Tahun 2000. "Disampaikan dengan hormat bahwa Badan Legislativ telah selesai merampungkan Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 18 tahun 2000 tentang penanggulang mabuk akibat minuman keras yang berlebihan di Provinsi Sulut," kata Palandung.

Untuk memenuhi ketentuan yang ditegaskan pasal 26 ayat 2 keputusan DPRD Sulut tentang tata tertib masa jabatan 2009-2014 dimana Ranperda yang diajukan oleh anggota DPRD, kata Palandung, Komisi dan gabungan Komisi atau badan legislatif kiranya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Sulut.

Unsur Forkopimda saat menghadiri rapat paripurna DPRD Sulut masa sidang pertama 2014. 
"Selain itu juga harus disertai penjelasan, keterangan atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul dan disertakan nomor pokok oleh Sekertariat Deprov Sulut," sebutnya, seraya menambahkan oleh karena itu, Badan legislatif (Baleg) DPRD Sulut mengajukan Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 18 tahun 2000 sebagaimana terlampir.

Sebelumnya, Gubernur Sulut, DR. SH. Sarundajang, dalam penyapaiannya, memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap pimpinan dan segenap anggota DPRD Sulut, kiranya dalam memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya Pemprov Sulut sebagai mitra kerja terus mendukung dalam tercapainya kinerja yang baik. "Pemprov Sulut akan membagikan dan menyampaikan rencana program kerja, untuk dijadikan referensi dalam menyusun kebijaksanaan program-program kerja demi memantapkan proses pembangunan di Sulut," aku SHS.
Jajaran SKPD Pemprov Sulut saat menghadiri paripurna DPRD Sulut masa sidang pertama 2014. 

"Kita telah berkomitmen bersama memantapkan pelaksanaan pembangunan daerah Sulut untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sulut," pungkasnya.

Dalam rapat tersebut, juga dilakukan pembacaan dan penyerahana laporan tertulis agenda hasil reses per dapil masing-masing yang dimulai dari dapil I Manado, maupun dapil lainnya, dan lanjutkan dengan penyampaian perda miras. Selain itu Paripurna tersebut turut di hadiri oleh Kepala Bank Indonesia di Sulut, BPK RI Perwakilan Sulut, BPKP serta jajaran pejabat SKPD Eselon II Pemprov Sulut. (adv)

DPRD Sulut Terima Kunjungan 40 Siswa KKDN

Ketua DPRD Sulut saat memimpin rapat kunjungan 40 Siswa KKDN. 
Manado - Dewan Perwakil Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (06/05/2014) , mendapat kunjungan dari TNI. Kali ini berkaitan dengan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Kanwil Dikrek XLI Sesko TNI Tahun 2014 di Sulawesi Utara.

peserta Sesko TNI. 

Dipimpin oleh Laksamana Pertama TNI, Inyoman Gede Ariyawan para peserta kuliah Sementara dari pihak anggota DPRD Provinsi sendiri, saat menyambut rombongan itu, dipimpinan langsung oleh Pdt. Meiva Salindeho Lintang, yang turut hadir Anggota DPRD, Netty Pantoew, Ayub Ali, Fentje Janis, serta anggota DPRD lainnya.
Pimpinan dan anggota DPRD Sulut saat foto bersama dengan Dikrek XLI Sesko TNI. 

Tidak menyia-nyiakan kesempatan, para peserta KKDN langsung melayangkan berbagai pertanyaan diantaranya mengenai regulasi peraturan, pengawasan wilayah kepulauan dan perbatasan dan lain-lain.
Usai tanya jawab, ketua Rombongan Laksamana Pertama TNI, Inyoman Gede Ariyawan dalam sambutannya yang dibacakan langsung oleh Laksamana Pertama Haryawan memberikan apresiasi dan rasa terimakasih atas sambutan hangat yang diberikan seluruh jajaran anggota DPRD.
Laksamana Pertama TNI. 

"Dari hasil pertemuan ini, kami mendapatkan fakta dan data dari ibu/bapak yang mewakili masyarakat Sulut, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bagi kami untuk membuat analisa sehingga dapat membantu pemerintah daerah serta komando kewilayahan yang ada di Sulut," ungkapnya. Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan penyerahan Cenderamata dari ketua Rombongan ke Ketua DPRD. (adv)

Ahli Waris Klaim Tanah di Tateli Miliki Keluarga Bergman

Baliho yang dipasang diatas lahan Keluarga Bergman
Tateli,VoxSulut.Com-Tanah seluas kurang lebih 10 hektar yang berlokasi di Desa Tateli Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, sepenuhnya adalah miliki dari Nicolas Johanis Bergman, disesuaikan dengan bukti surat kepemilikan sejak tahun 1937.
“Tanah tersebut adalah miliki dari Alm Nicolas Johanis Bergman sesuai surat pembelian dari Corolus Adrian Waworuntu selaku hukum besar distrik Kawangkoan pada tahun 1937. Adapun saat ini kami melakukan pemasangan baliho dilokasi tanah tersebut untuk menghindari adanya upaya dari oknum-oknum tertentu yang sengaja ingin memutar balikan fakta dimana tanah tersebut adalah milik dari Alm Nicolas Jefta Wakary. Surat kepemilikan adalah bukti bahwa tanah itu adalah miliki keluarga Bergman dan bukan milik orang lain,” ujar salah satu ahli waris, Loisye Bergman, ketika memberikan keterangan kepada wartawan, Sabtu 3 Mei 2014.
Lanjutnya lagi, sesuai data dari Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa, sebagai lahan telah dijual tanpa sepengatahuan dari ahli waris. Bahkan proses penjualan hanya berupa surat pernyataan yang dikeluarkan oleh oknum tertentu tanpa dilengkapi dengan akte jual beli. Ironisnya lagi, dalam proses penjualan telah melahirkan sertifikat baru, padahal tanah tersebut ada sertifikatnya.
“Ini kan aneh, sudah ada sertifkat tapi muncul lagi sertifikat yang baru dari hasil penjualan sebagian lahan. Ini berarti sertifikat diatas setifikat,” ketusnya.
Tambahnya lagi, penjualan itu ilegal dan melanggar hukum.
“Kami beranggapan bahwa penjualan itu tidak sah alias ilegal dan melanggar hukum. Lahan tersebut adalah milik kami, dan bukan miliki orang lain. Jika ada oknum-oknum yang sengaja ingin masuk ke lahan tersebut, seharusnya mereka berpikir bahwa tanag itu bukan milik Keluarga Wakari, tapi milik dari Keluarga Bergman,” tambahnya, sembari menambahkan bahwa selaku ahli waris tidak rela tanah yang merupakan milik dari Nicolas Johanis Bergman, harus diambil oleh orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga. (jp) 

DPRD Sulut Gelar Paripurna PAW Dua Legislator



Liputan Khusus
Tular dan Janis Gantikan Ponto dan Kumaat di DPRD Sulut
Sekretaris DPRD Sulut John Palandung saat membacakan surat keputusan dari Mendagri. 
Manado, VoxSulut.Com – Senin (21/4), DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka pengucapan sumpah dan janji pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Sulut Fentje Janis menggantikan Teddy Kumaat dan Raymond Yohanis Tular menggantikan Feronika Ponto, sisa masa jabatan tahun 2009-2014. Rapat paripurna diawali dengan pembacaan surat keputusan dari menteri dalam negeri oleh sekretaris DPRD Sulut, John Palandung.
Dijelaskan wakil ketua DPRD Arthur Kotambunan, surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dibacakan mengamanatkan pada rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sulawesi Utara 17 April 2014 dan telah ditetapkan bahwa rapat paripurna istimewa dalam rangka pengucapan sumpah dan janji pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan hari ini, 21 April 2014 berdasarkan:
Wakil Ketua DPRD Sulut saat melakukan pemasangan pin DPRD Sulut. 

1.Surat Keputusan Mendagri RI nomor 161.71-1310, 27 Maret 2014 tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Sulut Teddy Kumaat dan Surat Keputusan Mendagri RI nomor 161.71-1311, 27 Maret 2014 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Sulut Ventje Janis.
2. Surat Keputusan Mendagri RI nomor 161.71-1596, 16 April 2014, tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Sulut Feronika Ponto dan Surat Keputusan Mendagri RI nomor 161.71-1597, 16 April 2014, tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Sulut Raymond Yohanis Tular.
Wakil Ketua DPRD Sulut Arthur Kotambunan saat mengambil sumpah kepada anggota DPRD Sulut yang baru. 

“Sesuai peraturan tata-tertib DPRD Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan 2009-2014 pasal 8 ayat 2 dan pasal 129 ayat 3 yang menyatakan bahwa,
Pasal 8 ayat 2: anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
Pasal 129 ayat 3: masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya,” ujar Kotambunan.
Sementara Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang melalui sambutan yang dibacakan sekretaris provinsi Siswa Rachmad Mokodongan mengatakan, dalam semangat persatuan dan pengabdian untuk memberikan yang terbaik bagi bumi nyiur melambai provinsi Sulawesi Utara maka mengajak hadirin sekalian mengucapkan pujian dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan anugerahnya sehingga kita boleh hadir pada rapat paripurna istimewa pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Sekretaris Provinsi Sulut S R Mokodongan saat [enyampaian di Rapat Paripurna PAW DPRD Sulut. 

“Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada anggota dewan yang baru dilantik, bapak Ventje Janis dari Partai Gerindra dan bapak Raymond Tular dari Partai Barnas. Dengan harapan semoga keberadaan saudara-saudara di DPRD Sulut akan semakin memperkuat eksistensi lembaga ini sebagai pejuang-pejuang rakyat untuk memberikan karya dan pengabdian terbaik kesejahteraan bersama,” tutur Mokodongan.
Selanjutnya pemerintah dan seluruh masyarakat Sulawesi Utara tambah Mokodongan, memberikan penghargaan yang tinggi disertai ucapan terima-kasih yang tulus kepada bapak Teddy Kumaat dan ibu Feronika Ponto yang telah mengemban pengabdian mengabdikan diri untuk memberi karya terbaik bagi ruang pembangunan di provinsi Sulawesi Utara.
“Kita ketahui bersama bahwa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia kedudukan dewan perwakilan rakyat daerah merupakan institusi representasi rakyat yang ada di daerah. Sebuah lembaga yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
foto bersama di Paripurna PAW DPRD Sulut. 
Hal ini diperjelas dalam pasal 1 dan pasal 40 undang-undang nomor 32 tahun 2014, yang menyatakan bahwa DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki sejumlah hak dan kewajiban sebagaimana undang-undang antara lain melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dengan kedudukan DPRD tersebut maka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah antara lain ditentukan oleh peran institusi DPRD sebagai ornamen penting yang menentukan kemajuan kesejahteraan rakyat di daerah.
Selanjutnya dalam konteks pembangunan budaya politik masyarakat maka melalui momentum penting dan strategis ini saya tak henti-hentinya mengharapkan agar seluruh anggota DPRD Sulut untuk terus mengembangkan pembelajaran berdemokrasi yang baik, elegan dan sesuai aturan kepada masyarakat.
Kepada para anggota dewan yang baru dilantik diharapkan agar segera menyesuaikan diri terhadap suasana dan lingkup tugas yang diembankan. Laksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab. Jangan menyia-nyiakan ataupun menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan karena harga sebuah kepercayaan sangatlah tinggi dan tidak dapat dinilai dengan materi apapun. Kepercayaan rakyat harus dijawab dengan prestasi kerja, prestasi karya serta prestasi kecemerlangan menghasilkan ide-ide brilian dan spektakuler sehingga mampu menjawab harapan dan cita-cita yaitu terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui proses pembangunan,” tutup Mokodongan. (adv)
 
Support : Fokus Manado | Fokus Manado News | FS
© 2013. Vox Sulut - Tercepat dan Terpercaya
Template Created by Fokus Manado Published by Blog Manado
Proudly powered by Manado Update