Ketua Komisi I DPRD Sulut, Jhon Dumais

Manado,VoxSulut.Com-Gagasan dari organisasi masyarakat Brigade Manguni Indonesia (BMI) yang mengusulkan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang kebudayaan sebagai bentuk perlindungan terhadap kebudayaan yang ada di Sulawesi Utara (Sulut), mendapat respon positif dari Ketua Komisi I DPRD Sulut, Jhon Dumais.
“Perda kebudayaan sangat penting untuk diberlakukan, sebab perda tersebut nantinya akan melindungi kebudayaan asli Sulut, sehingga tidak akan mudah tergerus dengan arus global yang nantinya masuk ke daerah Sulut,” tukas Dumais.
Tambahnya, dirinya selaku wakil rakyat utusan Partai Demokrat tentunya akan memperjuangkan gagasan ini, sehingga benar-benar ditetapkan sebagai Perda.
“Fraksi Partai Demokrat (F-PD) akan mendukung terbentuknya Perda tentang kebudayaan,” jelas Dumais yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) di DPRD Sulut ini. (jp)

Penjualan MBH terhambat sewa lahan

Manado,VoxSulut.Com-Proses penjualan lahan Manado Beach Hotel (MBH) yang terletak di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, terhambat sewa lahan. Pasalnya,  di kawasan MBH terdapat areal lahan yang dikelola pihak lain yakni resort.
“Proses penjualan MBH sebenarnya sudah rampung sejak bulan Agustus lalu. Akan tetapi karena adanya sewa lahan dari pihak lain yang mereka gunakan sebagai resort, sehingga prosesnya ditunda,” ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Ir Siswa Rahmat Mokodongan ketika pembahasan KUA-PPAS bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, baru-baru ini.
Namun kata Mokodongan, Pemprov Sulut sangat optimis penjualan MBH akan selesai dalam waktu dekat, karena pihak investor menyanggupi untuk membeli MBH.
“Intinya, pihak investor tidak mempermasalahkan soal sewa lahan, karena hal itu akan diselesaikan oleh Pemprov Sulut sehingga tidak menghambat proses penjualan MBH. Yang pasti, dalam waktu dekat MBH sudah terjual,” tukas Mokodongan.
Disisi lain, kondisi bangunan MBH saat ini ibarat ‘rumah hantu’ yang ditinggal penghuninya.
“Kami berharap penjualan MBH cepat selesai, sebab kondisi bangunan sudah usang. Apalagi, kalau malam hari seperti rumah hantu, karena tidak ada penerangan alias lampu yang terpasang diareal tersebut. Bahkan, karena tidak ada penerangan, lokasi MBH sering dijadikan tempat nongkrong anak muda untuk pesta Miras,” ujar Hesky masyarakat Desa Mokupa. (jp)

Rizal Mallarangeng ketika jumpa pers

Jakarta,VoxSulut.Com- Juru Bicara Keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, mempertanyakan sangkaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam kasus proyek Hambalang. Menurut Rizal, tidak ada satu pun fakta atau bukti dalam konstruksi KPK yang menunjukkan bahwa Andi menerima dan atau tahu tentang aliran dana haram dari skandal tersebut.
"Setelah memeriksa Andi Mallarangeng selama hampir setahun, lengkap dengan pemblokiran aset, penyelidikan PPATK, penyadapan telpon serta pemeriksaan ratusan saksi. Ternyata KPK tetap tidak memiliki bukti dan fakta tersebut," kata Rizal dalam konfrensi pers di kantor Freedom Institute, Jalan Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 12 November 2013.
Rizal mengatakan tanpa fakta dan bukti, KPK hanya mendasarkan dakwaannya pada spekulasi dan interpretasi sepihak, dan karena itu bertindak tidak adil terhadap Andi yang juga kakak kandungnya. Sejauh ini dia mencatat, KPK selalu menggunakan Choel Mallarangeng sebagai batu loncatan untuk menjerat Andi.
"Choel memang adik kandung Andi, tetapi dalam sebuah negara hukum setiap individu bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Celi itu melanjutkan, Choel telah mengakui perbuatan dan kesalahannya serta siap menerima konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut sesuai dengan proporsi kesalahannya. Namun, KPK menafikan prinsip hukum seperti itu.
Rizal melanjutkan, KPK senantiasa beranggapan bahwa kesalahan Choel otomatis kesalahan Andi hanya karena Andi kakak kandung Choel. Meskipun, tanpa didukung oleh bukti apapun dan keterangan satu saksi pun, termasuk dari tokoh-tokoh kunci skandal Hambalang, seperti Wafid Muharam, Deddy Kusnidar, Teuku Bagus, Machfud Suroso.
"Hal ini tentu jauh dari prinsip keadilan," katanya.
Tokoh yang juga Ketua Tim Elang Hitam tersebut mengungkapkan KPK juga bertindak tidak adil terhadap Choel. Dalam pemeriksaan pertama, katanya, tanpa bertele-tele Choel sudah mengakui kesalahannya dan mengembalikan dana haram yang telah diterimanya sejak awal.
"Dia tahu bahwa semua ini tidaklah menghilangkan kesalahannya. Tapi sebagaimana yang terbaca dalam dakwaan kepada Deddy, sekarang kita tahu bahwa KPK membesar-besarkan porsi kesalahan Choel dan menjadikannya sebagai kambing hitam termasuk dalam soal permintaan fee 18 persen yang tidak pernah dilakukannya," katanya.
Rizal melihat KPK tengah bingung atau terdesak untuk menuntaskan skandal tersebut secepat mungkin. Dan Choel harus disudutkan dalam perbuatan yang tidak pernah dilakukannya.
"Semboyan KPK adalah 'Untuk Keadilan'. Dalam soal Andi Mallarangeng, tampaknya semboyan ini masih menjadi sebuah harapan. A hope that is not yet being fulfilled," ujar dia. (vvn)

Istri dari Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila terlihat saat penyidik KPK menggeledah rumahnya di kawasan Duren Sawit, Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Jakarta,Vox Sulut.Com-Proses penggeledahan di kediaman Athiyyah Laila, istri Anas Urbaningrum, oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih berlangsung. Penggeledahan yang berlangsung sejak Selasa siang, 12 November 2013 itu terkait kasus pembangunan sarana dan prasarana Hambalang dengan tersangka Machfud Suroso.
Setelah mendatangkan sebuah alat yang diduga adalah mesin penghitung uang, para penyidik pun mulai menghitung uang yang berada di dalam kediaman Anas. Namun, diketahui, penggeledahan itu bergeser ke tempat organisasi Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang juga berada di dalam kediamannya.
"Saya tidak tahu mengapa penggeledahan sampai ke PPI," kata Firman Wijaya selaku kuasa hukum Anas saat ditemui di Duren Sawit, Jakarta Timur.
Berdasarkan pantauan VIVAnews, uang pecahan seratus ribu itu siap dihitung oleh para penyidik. Sekitar pukul 17.00 WIB, Yoyo, salah satu orang yang mengaku teman Anas di ormas PPI, keluar dari kediaman mantan ketua umum Partai Demokrat itu.
"Uang yang dihitung itu adalah uang kas PPI, jumlahnya belum jelas," kata Yoyo.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, uang kas tersebut berjumlah sekitar Rp1 miliar. Hingga saat ini, para penyidik masih menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kediaman Anas.
Sebelumnya, pada Rabu 6 November lalu, KPK menetapkan Komisaris PT Dutasari Citralaras, Machfud Suroso, sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan sport center Hambalang. Saat kejadian, Machfud masih menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut. Dia juga dikenal sebagai orang dekat istri Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila.
Beberapa waktu lalu, Machfud mengakui bahwa PT Dutasari menerima uang Rp63 miliar dari proyek Hambalang. Menurut dia, uang itu merupakan uang muka dari pengerjaan elektrikal mekanikal proyek Hambalang yang disubkontrakkan ke PT Dutasari Citralaras.(vvn)

wartawan ketika berada dirumah Anas

Jakarta,VoxSulut.Com-Lebih dari tiga jam, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Athiyyah Laila yang juga istri Anas Urbaningrum, Selasa 11 November 2013. Saat keluar dari kediamannya, Athiyya selalu mengumbar senyum.
"Nuwun sewu (permisi)," kata dia saat berjalan melewati kerumunan wartawan di depan kediamannya, Jalan Teluk Langsa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa 12 November 2013.
Setengah jam berlalu, sekitar pukul 15.00, sebuah mobil Avanza berwarna hitam berhenti di depan kediaman Anas. Dari dalam mobil itu, seorang pria yang diketahui bekerja di rumah Anas menggotong sebuah alat yang diduga mesin penghitung uang, yang bertuliskan KPK.
Dengan menggunakan kacamata, 20 menit kemudian, Athiyyah keluar dari sebuah rumah bernomor C4-7 yang biasa digunakan untuk diskusi ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Rumah itu, berseberangan dengan kediaman Anas.
Saat itu, Athiyyah ditemani dengan seorang pria berbaju putih dan mengenakan rompi berwarna krem bertuliskan KPK, keluar dari rumah itu. Lagi-lagi ia mengumbar senyum sambil menunduk kepada segerombol wartawan di hadapannya.
Diketahui, penggeledahan ini terkait dengan korupsi pembangunan sarana dan prasarana Hambalang dengan tersangka Mahfud Suroso. Mahfud mengaku, dia adalah orang yang dekat dengan istri Anas Urbaningrum.(vvn)

Fentje Bawengan

Tondano,Vox Sulut.Com-Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Minahasa, sejak tanggal 12 hingga 14 November 2013 melaksanakan kegiatan sosialisasi relawan pengawas dalam rangkah mengawasi semua tahapan atau proses menuju Pemilu anggota DPD, DPR dan DPRD Tahun 2014.
Kegiatan tersebut untuk menindaklanjuti gagasan dari Bawaslu RI guna menyerap gerakan Satu Juta Relawan untuk mengawasi even nasional yakni Pemilu 2014. Adapun sasaran dari Panwaslu Kabupaten Minahasa dikhususkan bagi pelajar sekolah menengah atas (SMA) sederajat yang ada di Kabupaten Minahasa.
“Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panwaslu Kabupaten Minahasa, bahwa kegiatan sosialisasi relawan pengawas Pemilu dilaksanakan sejak 12 hingga 14 November 2014. Tujuan dari kegiatan ini, memaksimalkan pengawasan serta menyerap Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu, dan lebih khusus lagi pesertanya berasal dari pelajar SMA sederajat yang ada di Kabupaten Minahasa,” ujar Personil Panwaslu Kabupaten Minahasa, Fentje Bawengan kepada Vox Sulut, Selasa (12/11/2013).
Lanjut dikatakan Bawengan, selain melakukan sosialisasi relawan pengawas Pemilu, nantinya Panwaslu Minahasa akan menjaring pelajar-pelajar SMA untuk diseleksi menjadi relawan terbaik.
“Panwaslu Minahasa akan melaksanakan sosialisasi di 9 SMA maupun SMK yang ada di Minahasa. Selanjutnya, akan dijaring pelajar-pelajar terbaik untuk diseleksi. Nantinya, akan dipilih satu pelajar terbaik untuk mewakili Panwaslu Kabupaten Minahasa ditingkat Nasional,” tukasnya, sembari menambahkan, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para pelajar sebab mereka merupakan calon-calon pemilih maupun pemimpin masa depan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia tercinta. (john)

Ketua Bawaslu Sulut, Herwin Malonda

Terkait bagi-bagi stiker di acara Sinode GMIM

Manado,VoxSulut.Com-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut hanya bisa memberikan sangsi administrasi bagi Caleg DPR RI atas nama Henny Wulur (HW). Sebelumnya HW yang adalah caleg dari dari Partai Gerindra dilaporkan terindikasi melakukan pelanggaran pemilu berupa pencurian start kampanye legislative 2014.
”Kasusnya tidak memenuhi unsur pidana dan hanya dikenai sangsi administrasi. Dari hasil pemeriksaan ternyata pembagian stiker pada momen acara gereja dilakukan oleh tim tanpa sepengetahuan beliau (HW),” kata Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda pada wartawan baru-baru ini.
Menurut Malonda, pelanggaran bisa dipidana jika yang bersangkutan (HW) tertangkap tangan atau dengan sengaja melakukan pembagian stiker di lokasi acara tersebut.
”Namun kami (bawaslu) tetap mengirimkan rekomendasi kepada yang bersangkutan dan Sinode GMIM berupa teguran keras untuk tidak melakukan pelanggaran pemilu. Rekomendasi ini sudah dikirimkan pecan lalu,” kata Malonda.
Sebelumnya, Henny Wullur sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan Bawaslu Sulut. Pihak Bawaslu baru melakukan pemeriksaan terhadap Wulur pada panggilan ketiga yang pemeriksaannya dilaksanakan Kamis, (10/10/2013) lalu di Kantor Bawaslu Sulut, Jalan Winangun Manado.
Pemeriksaan terhadap mantan Calon Wakil Gubernur Sulut, itu terkait dugaan pelanggaran pemilu pencurian star kampanye. Kegiatan sidang tahunan 2013 Sindoe GMIM di Kota Bitung beberapa waktu lalu diduga ditunggangi Henny Wulur. Dalam kegiatan itu, Caleg nomor urut 6 Partai Gerindra tersebut disinyalir membagikan stiker kepada panitia dan peserta sidang. Modusnya, stiker bergambar Henny Wulur dan foto Prabowo Subianto dilengkapi serta lambang partai Gerindra ditaruh di dalam buku catatan peserta siding. Bahkan stiker tersebut banyak beredar pada kegiatan keagamaan saat itu, Selain Henny Wulur, Bawalsu juga telah memintai keterangan terhadap Caleg Gerindra lainya untuk DPRD Sulut dari daerah pemilihan Kabupaten Minahasa Utara- Kota Bitung atas nama  Joppie Rorie yang dilaporkan terindikasi melakukan kasus pembagian stiker pada acara siding tahunan GMIM.Namun dari hasil pemeriksaan, Rorie juga hanya diberi sangsi administrasi. (jp)

Gubernur Sulut, DR Sinyo H Sarundajang

Manado,VoxSulut.Com-Gubernur Sulut, DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulut untuk tahun 2014 sebesar Rp 1.900.000.
“Satu juta sembilan ratus ribu (rupiah). UMP Sulut saat ini adalah yang tertinggi di Pulau Sulawesi,” kata mantan gubernur Maluku dan Maluku Utara ini.
Dirinya menambahkan, dengan angka tersebut, berarti menempatkan Sulut sebagai Provinsi yang UMP-nya tertinggi di Sulawesi dan Maluku, bandingkan dengan Sulawesi Selatan yang hanya Rp 1,8 juta.
“Ini dipertimbangkan oleh Dewan Pengupahan bukan juga (hanya) gubernur semata-mata, bukan,” ujar SHS yang menjadi salah satu peserta Konvensi calon Presiden RI dari Partai Demokrat.
Tambahnya, kenaikan UMP ini ada dasarnya, dimana bila terjadi kenaikan UMP lebih dari pada itu, maka akan terjadi ketimpangan. (jp)