Berita Terkini:

APBD Sulut 2015 Ditetapkan


Penandatanganan Penetapan APBD Sulut 2015 di Rapat Paripurna.   
LIPUTAN KHUSUS

Manado,VoxSulut.Com – Melaksanakan amanat konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, akhirnya resmi menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2015 sebesar Rp 2,6 Triliun.

Pengesahan Perda APBD 2015 tersebut, dilaksanakan dalam rapat paripurna penetapan APBD Provinsi Sulut tahun anggran (TA) 2015, Rabu (26/11/2014) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, Drs Steven Kandouw dan dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut, DR Sinyo.H Sarundajang.

Pimpinan DPRD Sulut DPRD Sulut bersama Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang di Paripurna penetapan APBD 2015. 
Pelaksanaan paripurna diawali dengan laporan hasil sinkronisasi badan anggaran bersama pimpinan komisi oleh anggota banggar Amir Liputo, DPRD mengapresiasi pembangunan dan penyerapan anggaran yang dilaksanakan pemerintah secara periodik, namun perlu diperhatikan permasalahan klasik yang terjadi dari tahun ke tahun yaitu penyerapan anggaran dipacu diakhir tahun anggaran.

“Ini perlu diingatkan karena idealnya penyerapan anggaran dan realisasi fisik harus diintensifkan pada triwulan pertama dan kedua agar akselerasi pembangunan berlangsung cepat dan tepat sasaran serta dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal,"  ucap Liputo.

DPRD juga menurut Liputo mendukung hibah pemprov Sulut terhadap yayasan Maria Walanda Maramis namun perlu memberikan perhatian khusus terhadap legalitas tanah agar tidak bermasalah di kemudian hari.
Amir Liputo di paripurna APBD Sulut 2015. 
Hal lain diingatkan kepada pemerintah provinsi agar mengoptimalkan kinerja mulai tahapan perencanaan maupun pengawasan, termasuk masih terdapat program yang tidak sejalan dengan RKPD.

Beberapa hal ditanggapi gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang terkait laporan hasil sinkronisasi dan pendapat akhir fraksi-fraksi diantaranya, penyerapan anggaran diakhir tahun disebabkan sumber dana APBD tidak sama dan turun tidak sama waktunya dan biasanya turun diakhir tahun.

“Juga soal tanah PIKAT milik pahlawan nasional Maria Walanda Maramis. Pemerintah wajib menjaga tanah itu dan saya akan tugaskan staff agar mencari tahu keabsahan tanah sebelum hibah diberikan”, jelas Sarundajang.
Anggota Dewan Sulut saat berada di paripurna APBD 2015. 
Hal lain diutarakan Sarundajang diantaranya, penghematan anggaran lebih 50 persen, memperjuangkan anggaran pembebasan lahan jalan Manado-Tomohon, penanganan sekaligus antisipasi bencana, usaha menurunkan angka kemiskinan, persiapan anggaran untuk Pilkada 2015 hingga persetujuan Presiden Joko Widodo membangun rel kereta api Makassar-Bitung.

Steven Kandouw yang memimpin rapat paripurna didampingi wakil ketua Stefanus Vreeke Runtu, Wenny Lumentut dan Marthen Manopo. Juga dihadiri unsur FKPD, sekprov Siswa Rachmat Mokodongan, SKPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Jajaran SKPD Prov Sulut di paripurna penetapan APBD 2015. 
Perlu diketahui, total pendapatan ditetapkan sebesar Rp.2.557.555.499.000, dan total belanja Rp.2.641.789.104.310. (Adv/john)

Tombeng : Pembebasan Lahan Tol Manado-Bitung Tak Jelas

Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Sulut, Herry Tombeng,SH
Manado, Vox Sulut.Com – Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Sulut, Herry Tombeng SH, mensinyalir telah terjadi ketidakberesan soal pembebasan lahan untuk lahan jalan Tol Manado-Bitung.

“Kami menduga ada yang tidak beres. Pihak yang menangani hal ini tidak transparan,” ujar Hertom sapaan akrabnya kepada Vox Sulut usai Rapat Paripurna penetapan APBD Sulut 2015, Rabu (26/11/2014).

Menurutnya, anggaran Rp 300 miliar yang disuplai melalui APBD Provinsi untuk membayar ganti rugi lahan dengan panjang 39 kilometer, hingga saat ini baru sekira 13,5 kilometer yang dibebaskan.

“Ini sangat ironis memang. Kami menduga memang ada yang tidak beres. Memang kami dapati pembebasan lahan jauh dari rasio. Mengapa, karena kami dengar ada yang dibayar per meter dengan Rp 200 ribu dan ada juga yang Rp 250 ribu per meter,” katanya lagi.

Untuk itu lanjutnya, enam fraksi di DPRD Sulut sama-sama meminta kepada Gubernur Sulut DR Sinyo H Sarundajang, untuk bisa melihat dan mengawasi hal ini.

“Pembebasan harus secepatnya dilakukan, sebab Tahun 2015 mendatang ada aturan baru yang akan berlaku dimana jika tidak selesai pembebasan lahan tahun ini, maka tahun depan akan diberlakukan aturan yakni ditambah 500 hari untuk pembebasan. Ini artinya akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi rakyat dan pembangunan daerah. Untuk itu kami meminta kepada Gubernur untuk mendesak SKPD terkait agar secapatnya menyelesaikan pembayaran lahan itu,” tegasnya sembari menyatakan untuk meluruskan masalah dugaan tak beres itu Komisi III DPRD Sulut, Senin (1/12/2014) akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dengan Dinas PU Provinsi, serta tim Sembilan yang menangani masalah ini. (john pangemanan)   

Rakor Komisi I dan Polda Sulut

Berita Foto :







Makagansa: Hadapi AFTA, Kerjasama Kab/Kota Kepulauan Harus Dipererat

Anggota DPRD Sulut, Marvel D Makagansa
Manado, Vox Sulut.Com-Anggota Komisi II DPRD Sulut, Marvel Dicky Makagansa ketika ditemui seusai Rapat Paripurna DPRD Sulut, Kamis (20/11/2014) angkat bicara mengenai ASEAN Free Trade Area (AFTA).

"ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang merupakan kesepakatan dari negara-negara ASEAN membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia, mengharuskan adanya persiapan dari semua lini, khususnya daerah kepulauan di Sulut," kata Makagansa.

Dengan demikian, Makagansa mengimbau adanya kerjasama yang erat antara pemerintah kabupaten/kota di daerah kepulauan, mengingat persaingan yang akan dihadapi nantinya sudah pada tingkatan negara ASEAN.

"Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan tersingkirnya putra daerah dan menjadi budak di daerah sendiri," tukas Makagansa.

Adapun kerjasama ini menurut Makagansa, bertujuan menangkap peluang dan tantangan yang terjadi, di mana AFTA bukanlah suatu hal yang harus dihindari melainkan harus dihadapi.

depan sudah tidak bisa lagi menghindari apa yang dikatakan liberalisasi ekonomi, artinya pengembangan perdagangan dan kawasan perdagangan bebas ini secara regional sudah mulai dikembangkan," ucap Makagansa.

Untuk itu, pemerintah daerah harus mempersiapkan masyarakat dalam menangkap peluang yang bisa digali dalam pelaksanaan AFTA. Selain itu, lanjut Makagansa, pemerintah daerah harus mempersiapkan kebijakan-kebijakan yang pro-infrastruktur yang memadai, mempercepat peningkatan kualitas SDM dan peluang tenaga kerja melalui sekolah-sekolah dan sertifikasi.

"Dengan pemberian keterampilan sebagai penopang peningkatan SDM terhadap putra daerah kepulauan, sudah menjadi langkah antisipasi awal yang kini dapat dilakukan, mengingat AFTA tinggal beberapa bulan lagi. Dengan meningkatkan infrastruktur dan SDM, membangun system juga perlu dilakukan untuk membangun kepercayaan investor," kuncinya. (john pangemanan)


Sumolang : Apalah Artinya Sebuah Jabatan, Yang Terpenting Kebersamaan

Denny Sumolang
Manado,VoxSulut.Com - Pernyataan menarik dikatakan Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM DPRD Provinsi Sulut, Denny H. Sumolang, di mana dirinya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Komisi I yang baru diemban selama 2 bulan semenjak ditetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Apa yang saya lakukan adalah sebuah distribusi AKD dan sebuah respon apa yang menjadi pemberitahuan pimpinan DPRD agar ada penyesuaian dan pemilihan kembali AKD. Maka saya secara konsekuen dan juga secara pribadi dengan lisan menyatakan nantinya akan ada proses penyesuaian, untuk pemilihan di tingkat komisi. Walaupun itu nantinya memiliki potensi yang berubah, ini menjadi satu hal yang perlu dicermati. Jadi saya mengambil langkah untuk mengundurkan diri,” kata Sumolang.

Pernyataan Sumolang itu menyusul dibacakannya tentang AKD oleh Sekretaris DPRD Sulut, Bartolomeus Mononutu dalam Rapat Paripurna Pembacaan Nota Keuangan Rancangan APBD Sulut Tahun 2015, Rabu (19/11/2014) di Gedung Cengkih.

Lebih lanjut dikatakan legislator Dapil Bitung – Minut ini, proses pemilihan dan evaluasi di dalam AKD itu nanti berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan fraksi. sehingga dirinya memanfaatkan kesempatan itu. "Apalah artinya sebuah jabatan, yang terpenting adalah kebersamaan," pungkas Sumolang. (john pangemanan)