Berita Terkini:

Marthen Manopo Sudah Dipecat dari Demokrat!

Manado,Vox Sulut.Com-Surat pemberhentian saudara Marhen Manopo sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulut dari Dewan kehormatan dengan nomor surat No.01/DK-PD/4SK/Tahun 2012, akhirnya terungkap sudah selama dua tahun belum pernah diungkap.

SK Pemecatan Marthen Manopo sebagai Sekretaris DPD Demokrat Sulut
Surat kepada Marthen Manopo berisi bahwa terdapat laporan pengawas terkait dengan sejumlah tindakan dan perilaku saudara Marthen Manopo yang bertentangan dengan etika politik partai yang bersih, cerdas dan santun terkait juga dengan musyawarah cabang partai Demokrat di Kabupaten Sitaro, Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sangihe dan Minahasa Tenggara.

Karena itu, Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang bertanda tangan Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat TB Silalahi menetapkan, memberhentikan saudara Marthen Manopo sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat yang ditetapkan di Jakarta 23 April 2012.

 “Surat ini sebenarnya sudah diketahui oleh saudara Marthen Manopo, tapi tidak pernah dijalankan,” kata sumber yang enggan namanya kepada Vox Sulut.Com.

Terpisah, Marthen Mandopo ketika dikonfirmasi dirinya mengatakan, kalau dari tahun 2012 surat itu sudah kadaluarsa karena sampai saat ini masih tetap sebagai sekretaris DPD Partai Demokrat dan DPP Partai Demokrat masih mempercayai sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut.

“Tidak pernah menerima surat tersebut, coba langsung tanyakan ke DPP,” bantahnya.

Pengamat politik dan pemerintahan Taufik Tumbelaka saat dimintai tanggapan, mengatakan, seharusnya surat tersebut sudah dilaksanakan dari tahun 2012 dan mereka sudah mengetahuinya karena ini adalah surat dari Dewan Kehormatan. Menjadi pertanyaan kenapa surat itu di tahun 2012 tidak pernah beredar dan tidak dijalankan? Dan apakah benar Marthen Manopo tidak mengetahuinya?.

“Tapi, kalau menurut saya mustahil jika Ketua DPD Partai Demokrat dan Sekretaris DPD Partai Demokrat tidak mengetahui adanya surat tersebut karena surat dari Dewan Kehormatan Partai Demokrat dan mereka adalah pimpinan Partai Demokrat Sulut,” ujarnya. Seraya menambahkan, kiranya hal ini karena sudah lama bisa dikaji kembali apakah benar atau tidak karena sudah dari tahun 2012 dan baru saja terungkap di tahun 2014 dan apakah ketua Partai Demokrat di Kabupaten/Kota mengetahui surat tersebut? jika pun mereka mengetahuinya berarti bisa di hearing ke musyawarah daerah (musda).

“Ini menjadi pertanyaan besar pada Partai Demokrat,” pungkasnya. (john)

Buntut DPR Tandingan, KTI Wacanakan Prabowo Jadi Presiden Indonesia Timur

Sidang DPR RI
Jakarta,VoxSulut.Com-Pembentukkan DPR tandingan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendapat ragam sambutan. Sejumlah tokoh masyarakat Kawasan Indonesia Timur (KTI) yang berdomisili di Jakarta, memandang ini menujukkan Indonesia juga bisa memiliki dua presiden.

Toko masyarakat Papua di Jakarta, Demianus Mariam misalnya, menyatakan kalau di parlemen terpecah jadi dua, maka harus ada pula dua presiden yang memimpin bangsa Indonesia.

“DPR saja ada dua, kenapa takut Indonesia dipimpin lebih dari satu presiden,” ujar Demianus Mariam dalam acara konferensi pers ‘Menyikapi Persoalan Kebangsaan Pascapembentukan Kabinet oleh tokoh Kawasan Timur Indonesia, di Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama KIH lanjutnya, didukung  memimpin Indonesia Kawasan Barat. Sedangkan Prabowo Subianto dijadikan Presiden Indonesia Kawasan Timur. “Joko Widodo-Jusuf Kalla Presiden Indonesia Kawasan Barat, sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa Presiden Indonesia Kawasan Timur,” tegasnya.

Selain itu, Demianus juga menegaskan bahwa masyarakat Papua tidak pernah dalam sejarahnya meminta-minta jabatan menteri kepada siapa pun yang jadi presiden. “Orang Papua masih punya harga diri di dalam NKRI ini. Makanya tidak pernah minta-minta jabatan menteri kepada presiden termasuk ke Presiden Jokowi,” katanya.

Lagi pula menurut Demianus, kekayaan Tanah Papua masih cukup untuk memberi makan dan bayar utang saudara-saudaranya di Kawasan Indonesia Barat. “Yang dituntut Papua dari dahulu adalah agar bangsa dan negara ini dikelola atas dasar berkeadilan. Jangan diskriminatif,” tandasnya.

Hadir dalam petemuan antara lain, Yopie Lasut (Sulawesi Utara), Daniel Dhuka Tagukawi (Nusa Tenggara Timur), Engelina Pattiasina (Maluku), Kris Siner Keytimu (Maluku), Margarito Kamis (Maluku Utara), Laode Ida (Sulawesi Tenggara), Yamin Tawari (Maluku Utara) , Hatta Taliwang (Nusa Tenggara Barat), Phil Erari (Papua Barat), Natalius Pigai (Papua), IG Toebe (Nusa Tenggara Timur) dan lain-lainnya.

Adapun Laode Ida mengatakan, kabinet Jokowi adalah Jawasentris. Media massa di Kalimantan Selatan hari-hari ini marak dengan berita kekecewaan karena tak adanya putra daerah mereka yang duduk di kabinet. “Demikian juga dengan sejumlah tokoh Batak, Maluku, Sultra, dan lain-lain yang sedang tersinggung karena terabaikan oleh Jokowi-JK dan koalisinya,” ujarnya.

“Saya melihat kabinet Jokowi itu, kabinet Jawasentris. Ini bukan politik primordialisme. Tapi selama ini memang telah terjadi ketidak adilan dibidang ekonomi dan politik berbasiskan daerah,” katanya. (fmc/jpnn)

Dumais : Jacko Lebih Baik Mundur dari Ketua KNPI Sulut

Mantan Wakil Ketua KNPI Bitung, Jhon Dumais
Manado,Vox Sulut.Com-Mantan Wakil Ketua KNPI Kota Bitung, Jhon Dumais mendesak agar Jackson Kumaat (Jacko) mundur dari jabatannya selaku Ketua KNPI Sulut.

“Lebih baik Jacko mundur dari jabatannya sebagai Ketua KNPI Sulut, karena dirinya dinilai gagal menjalankan tugas organisasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Parahnya lagi, Jacko telah mencederai KNPI Sulut dengan melakukan aksi unjuk rasa di PLN beberapa waktu lalu. Terkesan wadah KNPI telah dikomersilkan oleh Jacko. KNPI adalah wadah atau organiasi yang patut diperhitungkan, tapi buktinya konkritnya Jacko lebih mementingkan kepentingan PLN dari pada masyarakat yang saat ini menderita dengan aksi pemadaman bergilir,” tegas Dumais kepada Vox Sulut, Jumat (31/10/2014). 

Lanjut dikatakan mantan Ketua Komisi I DPRD Sulut ini, sikap Jacko telah melukai hati warga Sulut yang awalnya memberi dukungan dan kepercayaan kepada Jacko karena dianggap mampu menyuarakan serta perjuangkan penderitaan warga, malahan berbalik arah mendukung PLN.

“Jangan nodai KNPI dengan kepentingan pribadi. Pikirkanlah nasib warga yang kini menderita dengan aksi yang dilakukan PLN. Saya mendesak supaya Jacko mundur dari jabatannya,” pungkasnya. (john)


Jangan Komersilkan KNPI

Demo KNPI di Kantor PLN Suluttenggo, Selasa (28/10/2014)
Manado,Vox Sulut.Com- Aksi unjuk rasa Jakson Kumaat (Jacko) dengan memboyong KNPI Sulut demo ke kantor PLN Suluttenggo, Selasa (28/10/2014) lalu, berbuntut panjang yang menyesalkan sikap Jacko “balik arah” menempatkan posisi membela Manajemen PLN Suluttenggo.

Menurut mantan Wakil Ketua KNPI Kota Bitung, Jhon Dumais, aksi unjuk di Kantor PLN waktu lalu yang dilakukan oleh Jacko dengan memboyong wadah KNPI, sangat disayangkan karena telah menodai kepentingan masyarakat.

“Bayangkan saja, saat ini masyarakat diperhadapkan dengan kondisi sulit karena setiap hari harus menerima aksi dari PLN dengan melakukan pemadaman listrik secara bergilir. Ironisnya, Jacko melakukan demo dengan memboyong KNPI seakan-akan ingin membela kepentingan masyarakat, tapi buktinya KNPI dibawa komando Jacko, malah mendukung sikap PLN dengan menjanjikan pemadaman listrik akan dikurangi. Padahal, PLN telah berjanji terhitung 1 November 2014 tidak ada pemadaman, tapi nyatanya ketika KNPI melakukan demo, janji tersebut berubah dengan adanya pernyataan sikap dari KNPI maupun PLN bahwa jam pemadaman hanya dikurangi. Ini menandakan KNPI tidak memikirkan nasib masyarakat yang saat ini menderita dengan adanya pemadaman listrik secara bergilir,” ujar Dumais kepada Vox Sulut, Jumat (31/10/2014).

Lanjutnya lagi, jika dilihat dari sikap tersebut, wadah KNPI Sulut telah dikomersilkan oleh Jacko. Ini pertanda buruk bagi sebuah organisasi kepemudaan yang sangat digemari oleh kalangan pemuda ini.

“KNPI telah dikomersilkan oleh Jacko. Jangan mencederai organisasi KNPI dengan kepentingan pribadi dengan aksi demo yang nyatanya sangat merugikan masyarakat.  Sikap Jacko telah melukai hati warga Sulut yang awalnya memberi dukungan dan kepercayaan kepada Jacko karena dianggap mampu menyuarakan serta perjuangkan penderitaan warga,” pungkas mantan Ketua Komisi I DPRD Sulut ini, sembari menambahkan bahwa sikap Jacko akan nada konsekuensi moral dari warga. (john)

Prabowo: DPR Tandingan Tidak Sesuai UU

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto
Jakarta,Vox Sulut.Com-Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menilai DPR tandingan yang dibentuk oleh fraksi-fraksi pendukung pemerintah adalah sikap yang tidak dewasa.

"Ini merugikan bangsa. Pikiran seperti itu yang merugikan bangsa. Coba kamu cek Undang-undang, tidak ada itu DPR tandingan," katanya di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Dia meminta kepada fraksi-fraksi yang membuat DPR tandingan itu agar menunjukan sikap kedewasaan dan kearifan.

"Kalau kita semua tidak puas dan memaksakan diri, itu akan merugikan bangsa. Saya minta semua berada di jalur hukum yang benar," pungkasnya.(bs/jp)