Berita Terkini:

Kalau Bukan Tokoh Baru dan Segar, Poros Ketiga Golkar-PD Hanya Penggembira

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie
Jakarta,VoxSulut.Com-Capres-cawapres poros ketiga dinilai susah menandingi kemonceran elektabilitas capres PDIP Joko Widodo maupun capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Jika tak mampu menyaingi elektabilitas Jokowi dan Prabowo, poros ketiga hanya akan jadi penggembira di Pilpres 2014.
"Kalau hanya jadi penggembira, lebih baik nggak usah saja. Bergabung saja dengan yang sudah ada," nilai Direktur Pol Tracking Institute Hanta Yudha dalam diskusi di Kafe Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2014).
Elektabilitas capres-cawapres poros ketiga, yakni Aburizal Bakrie (Golkar) dan Pramono Edhie Wibowo (Demokrat) dinilai terlalu jauh di bawah Jokowi atau Prabowo. Namun Hanta menyatakan, poros baru harus mencari tokoh yang tepat agar tak hanya menjadi penggembira di Pilpres putaran pertama.
"Harus ada figur yang dimunculkan poros baru yang bisa menandingi, biar bisa maju berhadapan di putaran kedua dengan Jokowi atau Prabowo," tutur Hanta.
Faktow 'wow', yakni daya pikat masif, dari figur yang benar-benar muka baru menjadi kunci kesuksesan poros ketiga ini. Namun bila yang maju adalah muka lama, maka sulit bagi poros baru untuk berjaya.
"Kalau figurnya baru dan ada faktor 'wow', bisa saja bersaing. Tapi kalau hanya tokoh muka lama, maka akan sulit," tandas Hanta.(dtc)

Golkar-Demokrat Dikabarkan Berkoalisi, PDIP: Kita Sudah Tahu Mainan Golkar

Jokowi dan ARB
Jakarta,VoxSulut.Com - Munculnya kabar Partai Golkar bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat disikapi oleh PDI Perjuangan dengan tak berlebihan. Bila Golkar dan Demokrat benar besok jadi koalisi, PDIP mengaku tak merasa dikecewakan.
Golkar belakangan ini santer disebut akan merapat ke PDIP. Bahkan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) sudah menemui Ketum PDIP Megawati dan capres dari PDIP Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka membicarakan koalisi.
Juru bicara PDIP Eva Kusuma Sundari merasa tidak kaget dengan adanya kabar bahwa Golkar akan menjalin koalisi dengan Demokrat. Bagi PDIP langkah gerilya politik Golkar dalam mencari teman koalisi tak aneh.
"Kita sudah tahu mainan Golkar seperti itu," kata Eva, Sabtu (17/5/2014).
Mengenai pertemuan Ical dan Jokowi di Pasar Gembrong dan pertemuan Ical dengan Megawati di Teuku Umar beberapa hari lalu, Eva mengakui ketika itu Ical memang seakan memberi dukungan kepada Jokowi dan PDIP.
Namun saat itu Ical juga mengatakan bahwa kepastian segala sesuatu meyangkut koalisi akan diputuskan di Rapimnas Golkar. "Pak Ical waktu itu sudah bilang bahwa 1 persennya di Rapimnas," ungkap Ketua DPP PDIP ini.
Dengan begitu PDIP juga tak bisa terlalu berharap lebih kepada Ical agar Golkar jadi berkoalisi. "Kita anggap iseng-iseng berhadiah lah kalau memang Golkar jadi berkoalisi dengan kita," tutur Eva.(dtc)

Poros Ketiga Terbentuk! Golkar-Demokrat Sepakat Usung ARB-Pramono Edhie

ARB ketika bertemu SBY
Jakarta,Vox Sulut.Com- Teka-teki arah koalisi Partai Golkar dan Partai Demokrat akhirnya terpecahkan. Sehari jelang dibukanya pendaftaran pasangan capres-cawapres di KPU, Partai Golkar dan Partai Demokrat mencapai kesepakatan membentuk poros koalisi ke tiga dengan mengusung pasangan Aburizal Bakrie-Pramono Edhie Wibowo.
"Tadi malam jam 11, telah terjadi kesepakatan koalisi Golkar dengan Demokrat, dan akan mengusung ARB dan Pramono Edhie," ujar salah satu anggota Tim 6, Sabtu (17/5/2014).
Dia mengatakan, kesepakatan dicapai setelah tim dari kedua parpol menggelar rapat maraton selama 3 hari berturut-turut di kediamannya. Tim 6 terdiri 3 orang perwakilan Partai Golkar dan 3 orang perwakilan Partai Demokrat. Mereka adalah MS Hidayat, Agung Laksono dan Idrus Marham. Sementara dari Demokrat adalah Syarif Hasan, Jero Wacik dan Ibas.
"Itu 3 malam, dan sekarang ini tinggal mandat ke ketum masing-masing, dan kemudian dilaporkan di rapimnas masing-masing yang kebetulan akan dilakukan pada waktu bersamaan yaitu besok pagi (hari ini). Jadi kalau tidak ada apa-apa, poros ketiga ini akan dilead oleh Golkar dan Demokrat, dan kemungkinan Hanura," jelasnya.
"Jadi sekarang tim ini masih harus melapor kan ke timnya masing-masing," tutupnya.
Selama dua hari ini, kedua parpol memang menggelar rapimnas bersamaan. Dalam rapimnas itu, memang diagendakan penentuan sikap politik jelang pilpres. Dengan dibentuknya poros ke tiga, maka capres yang akan melenggang ke arena pilpres adalah Jokowi, Prabowo, dan Ical. Sampai saat ini, tinggal Jokowi dan Prabowo yang belum mendeklarasikan cawapresnya.(dtc)

Pansus LKPJ DPRD Sulut Bahas Berbagai Sektor

Pimpinan DPRD Sulut saat membuka rapat Pansus LKPJ. 
Manado - Rapat internal DPRD membahas catatan - catatan strategis yang akan disampaikan kepada Gubernur terkait LKPJ Tahun anggaran 2013, Rabu (07/5) tadi, berjalan dengan baik.
Vanny Kaparang, Ketua Pansus LKPJ Tahun anggaran 2013. 

Ketua Pansus Vanny Kaparang dan dilanjutkan dengan Wakil Ketua Pansus Paul Tirayoh membacakan hasil sinkronisasi Pansus dengan SKPD untuk dijadikan rekomendasi dan catatan strategis resmi DPRD, berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian serta infrastruktur dan lainya disentil Kaparang dan Tirayoh.
Eddyson Masengi mewakili fraksi Partai Golkar melakukan intrupsi kepada Pansus. 

Usai membacakan hasil kerja pansus, Wakil Ketua DPRD Arthur Kotambunan yang memimpin rapat internal memberikan kesempatan kepada anggota DPRD diwakili setiap fraksi untuk menyampaikan tanggapan. Diawali Oleh Steven Kandouw dari fraksi PDIP yang mengusulkan agar pansus harus turun lapangan terkait program pembangunan.
Anggota DPRD Sulut serius mendengarkan hasil Pansus LKPJ. 

" Pansus tidak hanya membahas atau mendengarkan penjelasan SKPD, harus turun lapangan dan melihat secara langsung" Tegas Kandouw, yang juga di iyakan oleh, perwakila fraksi lainya, seperti Edison Masengi dari Partai Golkar, Hery Tombeng Fraksi Barindra, dan Ayub Ali Albugis dari FPN. (adv)

DPRD Sulut Paripurnakan Masa Sidang Pertama 2014

Paripurna DPRD Sulut masa sidang pertama di Tahun 2014. 
Manado - Rabu (07/05) Kemarin, DPRD Sulut, menggelar Rapat paripurna masa persidangan pertama tahun 2014, sekaligus penyampaian kinerja alat kelengkapan DPRD Sulut selang bulan Januari hingga April, dan pembukaan masa persidangan kedua tahun 2014 serta Laporan kegiatan Masa Reses 1 Tahun 2014, sampai dengan Penyampaian Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD tentang Perubahan Peraturan daerah Provinsi Sulut Nomor 18 Tahun 2000, tentang Penanggulangan Mabuk akibat meminum minuman keras.

Rapat Paripurna tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Pdt. Meiva Salindeho Lintang, STh, serta di dampingi Wakil Ketua Sus Sualang, Wakil Ketua Drs. Artur Kotambunan, Sekertaris Dewan (Sekwan) Jhon Palandung serta di hadiri oleh Gubernur Sulut DR. SH. Sarundajang, Wagub Sulut DR. Djouhari Kansil, Sekprov Sulut Ir. SR. Mokodongan dan unsur Forkopimda.

Gubernur Sulut SH Sarundajang saat menjelaskan di Paripurna DPRD Sulut. 

Dikatakan oleh Meiva, sekalipun sudah berada diujung periode masa jabatan 2009-2014, DPRD Sulut tetap meningkatkan mutu dan kwalitas kinerja Deprov Sulut sebagai penyambung suara rakyat. "Sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Sulut, masa reses anggota Deprov Sulut digunakan secara perorangan atau kelompok dalam mengunjungi daerah pemilihan (Dapil) masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat," terang Salindeho.

Masa reses bagi anggota DPRD Sulut, Lanjutnya, sesuai keputusan bersama baik dari pimpinan fraksi maupun pimpinan Deprov Sulut dilaksanakan usai pelaksanan pesta demokrasi yakni Pemilu calon legislatif (Pilcaleg) 9 April lalu. "Tidak bisa melaksanakan reses sebelum Pilcaleg. Kesepakatan tersebut diambil agar menjaga kemungkinan dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan pengelolaan keuangan yang akhirnya bisa merugikan kas Negara," jelasnya.

Viktor Mailangkay Ketua Legislasi DPRD Sulut saat menjelaskan. 

Selanjutnya dalam ayat 6 menyatakan, melalui anggota DPRD Sulut maupun secara kelompok, wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugas pada masa reses yang harus disampaikan kepada pimpinan Deprov Sulut dalam rapat paripurna. "Oleh karenanya bagi masing-masing dapil bisa menyampaikan dengan jelas nama pembicara yang akan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan masa reses menurut dapil masing-masing,"ungkapnya.

Sementara itu, Sekwan Provinsi Sulut, Jhon Palandung saat membacakan surat masuk yang ditujukan kepada pimpina Dewan yang tertanggal 20 September 2013 Nomor 800/DPRD/808/2013 tentang pembahasan Ranperda Nomor 18 Tahun 2000. "Disampaikan dengan hormat bahwa Badan Legislativ telah selesai merampungkan Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 18 tahun 2000 tentang penanggulang mabuk akibat minuman keras yang berlebihan di Provinsi Sulut," kata Palandung.

Untuk memenuhi ketentuan yang ditegaskan pasal 26 ayat 2 keputusan DPRD Sulut tentang tata tertib masa jabatan 2009-2014 dimana Ranperda yang diajukan oleh anggota DPRD, kata Palandung, Komisi dan gabungan Komisi atau badan legislatif kiranya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Sulut.

Unsur Forkopimda saat menghadiri rapat paripurna DPRD Sulut masa sidang pertama 2014. 
"Selain itu juga harus disertai penjelasan, keterangan atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul dan disertakan nomor pokok oleh Sekertariat Deprov Sulut," sebutnya, seraya menambahkan oleh karena itu, Badan legislatif (Baleg) DPRD Sulut mengajukan Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 18 tahun 2000 sebagaimana terlampir.

Sebelumnya, Gubernur Sulut, DR. SH. Sarundajang, dalam penyapaiannya, memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap pimpinan dan segenap anggota DPRD Sulut, kiranya dalam memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya Pemprov Sulut sebagai mitra kerja terus mendukung dalam tercapainya kinerja yang baik. "Pemprov Sulut akan membagikan dan menyampaikan rencana program kerja, untuk dijadikan referensi dalam menyusun kebijaksanaan program-program kerja demi memantapkan proses pembangunan di Sulut," aku SHS.
Jajaran SKPD Pemprov Sulut saat menghadiri paripurna DPRD Sulut masa sidang pertama 2014. 

"Kita telah berkomitmen bersama memantapkan pelaksanaan pembangunan daerah Sulut untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sulut," pungkasnya.

Dalam rapat tersebut, juga dilakukan pembacaan dan penyerahana laporan tertulis agenda hasil reses per dapil masing-masing yang dimulai dari dapil I Manado, maupun dapil lainnya, dan lanjutkan dengan penyampaian perda miras. Selain itu Paripurna tersebut turut di hadiri oleh Kepala Bank Indonesia di Sulut, BPK RI Perwakilan Sulut, BPKP serta jajaran pejabat SKPD Eselon II Pemprov Sulut. (adv)