NEWS :
Loading...

Terbaru

Mei 24, 2016

Remaja GMIM Bethesda Ranotana Manado gelar pelayanan rohani di Batam

Tidak ada komentar
BATAM - Komisi Pelayanan Remaja GMIM Bethesda Ranotana Wilayah Manado Selatan, Jumat-Minggu (20-22/05) kemarin menggelar pelayanan rohani ke Gereja Impact Community Ministries (ICM) Bengkong Baru Batam. Rombongan Remaja Bethesda dipimpin Ketua dan Sekretaris BPMJ Pdt Jopie Lontoh STh, Pnt Stenly Tengko, serta Ketua Panitia Pnt Novie Lumowa dan Ketua Komisi Remaja Pnt Steven Rondonuwu. 
Pelayanan Rohani Kompleka Remaja GMIM Bethesda Ranotana Wilayah Manado di Batam 
Di Kota Batam, selain menampilkan beberapa pujian rohani di ibadah gereja melalui tim Paduan Suara Remaja, BPMJ Bethesda juga mengadakan sharing pelayanan dengan Gereja ICM terkait hambatan serta kemajuan pelayanan yang dialami oleh kedua gereja, dengan dilanjutkan pada beberapa hal menyangkut kerjasama antara kedua gereja.

"Pelayanan ke Batam ini sebenarnya adalah program Komisi Remaja, namun diisi sekalian dengan sharing pelayanan bersama BPMJ, yang didalamnya dibicarakan beberapa agenda kerjasama pelayanan diantara kedua gereja," sebut Pdt Jopie Lontoh.
Sedangkan menurut ketua panitia Pnt Novie Lumowa, tim paduan suara remaja Bethesda ini selain menggelar pelayanan rohani, sementara dipersiapkan untuk tampil pada lomba Paduan Suara Remaja (PSR) di wilayah Winawerot September nanti. 

Pdt James Taju selaku pimpinan gereja ICM menyambut baik kedatangan tim pelayanan remaja Bethesda, bahkan berjanji akan menggagendakan untuk melakukan kunjungan pelayanan rohani ke gereja Bethesda. "Ini kehormatan bagi kami, saya bersama Pdt Roy Untu yang menjadi pemimpin di gereja ICM akan menjajaki kerjasama ini," sebut dua pendeta asal Minahasa yang sudah puluhan tahun melakukan pelayanan di Batam.

Dalam ibadah Minggu kemarin, pelayanan firman dilayani Pdt Charles Permelay, yang banyak mengingatkan soal pekerjaan besar yang Tuhan buat untuk manusia, dan meminta manusia tak ragu-ragu menyembah Tuhan. Pelayanan Rohani remaja Bethesda yang berjumlah 51 orang ikut dirangkaikan dengan kunjungan ke Singapura dan Jakarta.(vsc)

Mei 19, 2016

Hebat!, Pansus DPRD Sulut jago “plagiat”

Tidak ada komentar
Draft Ranperda BUMD “copy paste” dari daerah Lain

SARIO - Hanya dalam dua minggu, tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berhasil dirampungkan DPRD Sulut melalui Panitia Khusus (Pansus) yang diketuai Teddy Kumaat. Aksi gerak cepat itu tentunya patut untuk diapresiasi karena merupakan prestasi yang sangat hebat dan luar biasa. Sayangnya, strategi rahasia yang dikembangkan ternyata beraroma plagiat atau bahasa kerennya disebut copy-paste.

 Hal miris itu sebagaimana diungkapkan ketua Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (F-RNK) di DPRD Sulut, Felly Runtuwene. Kepada wartawan Kamis (19/5) kemarin, politisi gender Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu mengaku kaget begitu cepatnya proses pembahasan ranperda yang hanya dua hari. Imbasnya, anggota F-RNK yang ditugaskan masuk dalam pansus tersebut, disebutnya telah berniat untuk menarik diri.

 “Kaget begitu cepat hanya dua kali dan akhirnya kemarin (rabu,red) mendapat laporan dari anggota fraksi yang masuk di pansus bahwa dia ingin menarik diri dari pansus BUMD. Saya tanyakan kenapa dan ada apa dengan pansus. Ini belum bisa sampaikan sekarang, nanti yang bersangkutan yang menyampaikannya, tapi memang ini ada keganjalan,” sebut Runtuwene.

 Lanjut dia menekankan pentingnya pembahasan ranperda sesuai tahapan agar BUDM diterbitkan betul-betul pemanfaatannya untuk masyarakat. “Sekali lagi saya bilang kalau itu sesuai dengan pembahasan dari awal, inisatif dari komisi itu betul betul dijalankan sesuai tahapan-tahapan yang ada, saya kira tidak akan ada masalah di akhir. Tapi jika itu hanya ‘copy’ dari daerah tertentu itulah masalah kita. Kalau pembahasan dilakukan dari nol, hasilnya akan maksimal, kalau hanya copy paste itu hanya akan mempermalukan DPRD. Daripada malu diakhir, lebih baik malu dari awal-awal,” ujarnya.

 Kendati begitu, Runtuwene mengaku tidak berniat untuk menghambat proses penerbitan perda BUMD. Hanya saja, yang diiingkannya adalah prosesnya betul-betul dilakukan dan dihasilkan berangkat dari pemikiran-pemikiran anggota dewan. “Bukannya mau menghambat pansus BUMD, tetapi positif thingking lah!. Saya tahu prosesnya bagaimana?, makanya dari hati, boleh dibilang setengah hati mungkin setengah hati, karena saya mau prosesnya betul-betul dilakukan dari pemikiran-pemikiran anggota dewan sendiri. Jangan hanya copy-copy dari mana-mana, lalu disodorin, saya tidak suka yang begitu. Mempermalukan DPRD dan saya ada didalamnya. Makanya selama masih ketua fraksi, saya harus mencegah hal-hal seperti itu, kecuali jika sudah bukan ketua fraksi, silahkan apa yang akan terjadi. Tapi selama ibu punya kewenangan itu, saya tidak akan tinggal diam,” tutur Runtuwene sembari memastikan jika sikap Fraksinya akan akan berbeda dengan franksi lain.

Sebelumnya, Ketua Pansus Ranperda BUMD Teddy Kumaat membenarkan jika Ranperda BUMD sudah selesai dibahas. “Pembahasan Ranperda BUMD hanya dua minggu. Pada 4 Mei ditetapkan, kemudian ada libur beberapa hari. Nah, sesudah itu Pansus rutin melakukan pembahasan sehingga Senin (16/5) bisa selesai. Jika semua Pansus mengunakan waktu sebaik mungkin, saya merasa waktu dua minggu itu cukup untuk membahas 1 Ranperda dan 16 Ranperda bisa kita selesaikan tahun ini,” jelas Kumaat.

Terkait banyaknya anggota fraksi yang mangkir dari pembahasan, Ketua Fraksi Fraksi PDI-P ini enggan mempolemikkannya. Sebab kata dia, sesuai komitmen awal meski hanya dihadiri satu orang anggota pansus, pembahasan tetap harus dilanjutkan. “Kita sudah ada komitmen, pembahasan Ranperda BUMD tetap akan jalan meski hanya dihadiri satu anggota pansus,” singkat Kumaat dengan nada tegas.(frie)

Bawa aspirasi ke DPRD Sulut, kaum disabilitas hanya dilayani di depan pintu oleh Kabag Humas

Tidak ada komentar
SARIO, - Kesan tidak menyenangkan dialami Ramjan Mohammad, Ketua SPC Relawan Peduli Sosial (Repsos) Kota Manado saat bertandang ke Gedung DPRD Sulut, Kamis (19/4) untuk membawa aspirasi. Pasalnya, selain sempat dibingungkan oleh beberapa staff PNS, penyandang disabilitas berkursi roda tersebut hanya dilayani Kepala Bagian Humas di depan puntu masuk ruangannya. 

Ceritanya, Ramjan terlihat berputar-putar dengan kursi roda di koridor utama gedung DPRD, tepatnya depan ruangan sekwan dan ruang VIP. Ditengah kebingungannya, Ramjan kemudian menyapa beberapa wartawan yang kebetulan melintas ditempat itu. Ramjan pun mengutarakan niatnya untuk bertemu dengan pimpinan DPRD. Sayangnya, dia mengaku tidak tahu harus kemana, karena sejumlah staff PNS yang bersua dengannya enggan menuntunnya. “Saya ingin ketemu pimpinan dewan, tetapi saya bingung mau kemana karena beberapa PNS yang saya mintai tolong, enggan membatu saya dan memberikan petunjuk berbeda-beda. Saya disana disuruh ke sini, saat disini yang lain menunjuk ke sana,” sesal Ramjan.

Mendengarnya, wartawan media ini bersama beberapa insan pres akhirnya menuntun Ramjan untuk bertemu dengan Kepala Bagian Humas DPRD Sulut, Theresia Sundah. Mirisnya, saat dibawa keruangan dan dijelaskan maksud dan tujuannya, kabag humas hanya menyambut dan melayani Ramjan di depan pintu ruangan. Hebatnya lagi, bukannyamemberdayakan staff PNS yang ada, Kabag Humas justru meminta wartawan untuk mengantar ramjan agar bertemu dengan staf PNS di ruangan layanan aspirasi. “Kalau untuk membawa aspirasi, itu ke layanan aspirasi. Kalau mau serahkan surat, tolong dang (meminta wartawan, red) diantar ke ibu Sandra,” tutur Sundah yang saat ditinggalkan harian ini, sempat terdengar memberikan sejumlah arahan kepada Ramjan. 

 Tak berselang waktu lama, Ramjan dijumpai ditempat semula saat bertemu. Bedanya, Ramjan sementara dijamu Wakil Ketua dewan Sulut, Stefanus Vreeke Runtu (SVR).  Kepada Ketua Partai Golkar Sulut itu, Ramjan menuturkan tujuannya ingin berdialog dengan wakil rakyat, untuk membicarakan perjuangan hak-hak penyandang Disabilitas di Indonesia. Diapun meminta agar anggota dewan memperjuangkan, pendesakan perevisian undang-undang nomor 4 tahun 1997 yang berorientasi pada undang-undang nomor 19 tahun 2011, menjadi undang-undang penyandang disabilitas baru yang berkekuatan hukum. “Saya sudah berkeliling ke dua puluh empat (24) ini Provinsi untuk menyuarakan hak-hak disabilitas,” tukasnya. 

Dari penjelasannya undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang panca bernuansa amal sudah tidak memadai lagi. Undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang Disabilitas berparadigma Hak Azasi Manusia (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities) sehingga perlu diharmonisasi menjadi undang-undang baru. “Undang-undang nomor 4 tahun 1997 hanya menyebut empat jenis disabilitas, tuna daksa, tuna rungu, wicara, tuna netra dan tuna grahita. Undang-undang nomor 4 tahun 1997 tidak mencantumkan penyandang disabilitas resiko sosial, autis, disabilitas lepra dan lain sebagainya,” tukas Mohammad. 

Pejabat Negara dinilai masih belum memiliki pengetahuan tentang penyandang disabilitas dan kedisabilitasan sehingga kebijakan yang diambil sering berdampak pada penghilangan hak, menghalangi hak dan pengurangan hak. Sikap keluarga dan masyarakat yang merugikan penyandang Disabilitas terlihat. “Seperti adanya stigma negatif, stereotip, menyembunyikan anggota keluarganya yang disabilitas dengan menilainya sebagai kutukan, dosa, hukuman dan lain-lain,” bebernya seraya menambahkan jika peraruturan perundangan cenderung bersifat basa-basi atau peraturan perundangan tidak diikuti oleh peraturan-peraturan turunan yang dapat menjadi dasar implementasi,” tutupnya. 

 Sementara, SVR mengatakan, hak-hak mereka kalau sudah dijamin dengan undang-undang harus diperjuangkan. Itu sesuatu yang tidak boleh dipinggirkan. Artinya hak-hak orang penyandang cacat ini, kalau memang sudah dijamin oleh undang-undang perlu terus didorong. “Kita konsisten mendukung dan itu tidak hanya dengan kata-kata. Tapi kalau mereka memang memerlukan dana. Dari DPRD ktia akan perjuangkan supaya pemerintah provinsi mengalokasikan dana,” paparnya. Ketika ditanyakan ada pengeluhan praktik dari hukumnya tidak memiliki kekuatan, SVR mengatakan, akan mempelajari sudah sejauh mana kebijakan-kebijakan yang ada. “Nanti akan dipelajari dahulu sejauh mana aturan yang ada. Tentu kita akan perjuangkan,” sebut SVR.(frie)

Mei 18, 2016

Gubernur Olly harus didukung figur dan semangat birokrat muda

Tidak ada komentar
Rolling jabatan diharapkan dilakukan secara total di semua instansi

SARIO,- Memimpin dan membawa Sulawesi Utara lebih baik dan maju, bukanlah pekerjaan gampang atau semudah membalikkan telapak tangan. Harapan kearah itu semakin terpampang jelas lewat geliat aksi Gubernur Olly Dondokambey dengan ramuan dan racikan strategi pembangunan berkarakter visioner. Syarat mutlak untuk mencapainya, nahkoda Sulut tersebut harus didukung oleh figur birokrat-birokrat muda yang memiliki semangat baru. Asumsi itu dikemukakan John Pangemanan, warga Tombariri, Rabu (18/9) kemarin. 

Kata dia, sepak terjang gubernur yang kian getol merintis landasan pemerintahan yang kuat dan terus bergerak maju harus dapat diimbangi dengan kinerja dari semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulut. Karenanya hal yang mungkin perlu dipertimbangkan gubernur, yaitu memperkuat semua instansi dengan figure birokrat muda yang gesit dan cepat respon dengan inovasi baru. “Ibarat mobil, semua sparepart yang sudah tua, sudah aus, rusak dan kurang respon tentunya harus segera diganti baru, agar tidak menghambat gerak laju serta tidak memicu kerusakan yang lebih parah bagi kendaraan,” ujar Pangemanan mengkiaskan. 

 Pangemanan juga mendukung rencana gubernur untuk menggelar reposisi atau rolling jabatan kepala instansi. Bahkan dia mengharapkan jika rolling itu bisa dilakukan secara total atau mengganti 100 persen pimpinan dan kepala instansi untuk kemudian diberikan kesempatan bagi birokrat muda. “ASN yang masih muda ketika diberi kepercayaan, akan sangat tinggi tingkat kepatuhan dan loyalitas kepada atasan serta dapat mengimbangi kerja cepat penuh inovasi yang dilakukan gubernur sekaligus akan memudahkan gubernur mengimpelementasikan seluruh program kerja,” ujarnya. 

 Lanjut dia, proses regenerasi pejabat teras di internal Pemprov Sulut memang sudah mendesak dilakukan. Itu penting untuk menata mindset kalangan pejabat muda untuk dapat berkarya selaras dengan visi dan misi gubernur. “Ini baru permulaan di periode lima tahun kepemimpinan gubernur Olly Dondokambey. Dengan begtiu butuh pola dan alur pikir yang baru dan sejalan dengan pak Gubernur untuk menata pemerintahan selama lima tahun kedepan. Sebab harus dipahami sangat tidak mudah untuk merubah mindset kepada birokrat yang telah tertanam selama sepuluh tahun diera kepemimpinan kepala daerah Sulut dua periode silam, yakni pertama 2005-2010 dan kedua 2010-2015,” sebut Pangemanan sembari mempertegas jika gubernur sekarang akan mengalami kesulitan mencapai tujuan jika masih dikelilingi birokrat dengan gaya dan cara kerja pemimpin Sulut yang lama.(frie)

Hebat, Teddy Kumaat mampu cover SDM empat legislator Golkar

Tidak ada komentar
SARIO, – Hebat, Sumber Daya Manusia (SDM) yang teranugerahi kepada Teddy Kumaat. Terbukti, politisi PDI Perjuangan (PDI-P) tersebut mampu mengcover atau menutupi empat legislator handal milik Partai Golkar yang diutus untuk berjibaku di Pansus Ranperda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Realitanya, tanpa kehadiran empat duta Fraksi Partai Golkar, Teddy Kumaat berhasil menuntaskan dua hari tahapan pembahasan yang sifatnya sangat krusial, yakni ulas tuntas pasal demi pasal draft ranperda pada Senin (16/5), serta sinkronisasi hasil akhir yang digelar Selasa, (17/5). Agenda itupun menutup seluruh proses pembahasan atas Ranperda BUMD yang digulir hanya dalam waktu dua minggu dan saat ini telah siap untuk ditetapkan lewat rapat paripurna DPRD. 

Diketahui, keempat wakil rakyat Partai Golkar di Pansus BUMD yakni, Stevanus Vreeke Runtu (SVR) dalam kapasitas sebagai wakil ketua DPRD yang secara otomatis masuk dalam Pansus, Eddyson Masengi (Ketua Fraksi), Cindy Wurangian (wakil ketua fraksi) dan Marlina Moha Siahaan (ketua komisi II). Keempat legislator tersebut terpantau tidak hadir dalam dua hari pembahasan, dimana belakangan terinformasi jika ketidak hadiran tersebut karena kesibukan mengikuti Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali. 

Kepada wartawan, Teddy Kumaat sendiri mengaku tidak mempolemikkan mangkirnya para anggota pansus dalam rapat pembahasan. Sebab kata dia, sesuai komitmen awal meski hanya dihadiri satu orang anggota pansus, pembahasan tetap harus dilanjutkan. “Kita sudah ada komitmen, pembahasan Ranperda BUMD tetap akan jalan meski hanya dihadiri satu anggota pansus,” singkat Kumaat dengan nada tegas. 

Kumaat juga membenarkan jika Ranperda BUMD sudah selesai dibahas. “Pembahasan Ranperda BUMD hanya dua minggu. Pada 4 Mei ditetapkan, kemudian ada libur beberapa hari. Nah, sesudah itu Pansus rutin melakukan pembahasan sehingga Senin (16/5) bisa selesai. Jika semua Pansus mengunakan waktu sebaik mungkin, saya merasa waktu dua minggu itu cukup untuk membahas 1 Ranperda dan 16 Ranperda bisa kita selesaikan tahun ini,” jelas Kumaat yang juga selaku ketua Fraksi Fraksi PDI-P.(frie)

Mei 17, 2016

Awas, Adipura hanya jadi sandiwara untuk kelabui rakyat

Tidak ada komentar
WANEA,  – Merupakan sebuah kebanggaan jika daerah sukses mendapatkan penghargaan Adipura. Hanya saja, penganugerahan gelar dari pemerintah pusat tersebut diwanti-wanti jangan hanya sekedar untuk mengelabui rakyat.
Warning tersebut memang beralasan. Sebab, menurut pengamat politik dan pemerintahan Sulut, Dr Jerri Massie Ph.d, banyak hal yang menjadi parameter sehingga gelar Adipura diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Kata dia, penilaian Adipura yang hanya dilakukan dibeberapa titik yang telah ditentukan, bukan memberi jaminan sebuah kota bisa dikategorikan bersih dan rapih. Kota Manado misalnya, akibat kurang maskimalnya penanganan pasar tradisional, banyak sampah yang akhirnya merusak pemandangan kota. Demikian pula halnya dengan kehadiran fasilitas umum yakni terminal angkutan darat yang tidak tertata baik hingga pada akhirnya menambah kesemautan kota. Begitu juga soal kebersihan di pusat-pusat layanan kesehatan terlebih soal Instalasi Pembuangan Akhir Limbah (Ipal) serta kebersihan di daerah aliran sungai. 

“Pemberian gelar Adipura jangan pura-pura!. Dan jangan mengelabui warga dengan perhargaan Adipura. Sebab, belum tentu kota yang menerima penghargaan itu benar-benar telah memenuhi unsur-unsur kebersihan dan kerapihan. Sebab, harus diingat penilaian Adipura tidak hanya dilakukan terhadap kebersihan kota yang tampak secara umum, dengan mengambil sampel di lokasi yang sudah ditentukan. Akan tetapi menyangkut juga bagaimana cara pengorganisasian pemerintah terhadap warga kotanya dalam menggalakkan program kebersihan lingkungan,” ujar Massie.

Peneliti jebolan Amerika ini menjelaskan, yang paling utama dalam pencapaian Adipura adalah bagaimana pemerintah dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Artinya, untuk menciptakan kota yang bersih dan rapih, bukan hanya digalakkan pada saat akan dilakukan penilaian untuk Adipura. Seharusnya, yang paling mendasar dan penting diprioritaskan adalah meningkatkan SDM dan IPM warga kota. Sebab, dengan semakin tinggi SDM dan IPM, secara otomatis akan tericu naluri peduli dan kesadaran pentingnya lingkungan yang bersih dan rapih,” sebut Massie.(frie) 

PT. Angkasa Pura I Tidak Tunjang Pelestarian Budaya

Tidak ada komentar
LSM Maesa'an Tou Malesung rilis surat terbuka untuk pengelola bandara Sam Ratulangi

Manado, - Sebagai pintu masuk di Bumi Nyiur melambai, Bandara Sam Ratulangi memiliki peran strategis dalam menopang program pelestarian dan pengenalan budaya Minahasa. Sayangnya, PT Angkasa Pura I selaku pengelola fasilitas vital itu, terkesan masih kurang peduli dan tidak menunjang upaya banyak elemen masyarakat yang kian gencar mempropagandakan pelestarian budaya di daerah ini.
Minimnya kepedulian itu terlihat jelas dengan tidak nampaknya ornament budaya di areal bandara. Inipun memicu reaksi dari LSM Maesa'an Tou Malesung (MTM), hingga akhirnya merilis surat terbuka lewat media sosial, sebagaimana dipublikasikan ketua LSM MTM Sulut Meiyer Tanod,S.Sos.
Surat berisi lima point tersebut ditujukan langsung kepada managemen bandara Sam Ratrulangi, yakni General Manager Halendra Waworuntu. Berikut isi surat terbuka tersebut.
Kami selaku masyarakat yang menjunjung Adat dan budaya Minahasa merasa perlu mengutarakan beberapa hal kepada pihak pengelola Bandara Internasional Sam Ratulangi yakni :
Pertama, Kami melihat dan merasakan bahwa pihak pengelola Bandara Sam Ratulangi belum bersama sama masyarakat adat Minahasa dalam melaksanakan upaya upaya pelestarian dan pengenalan budaya Minahasa di areal Bandara, seperti tidak/belum dibuatnya ornamen ataupun hasil seni yang berciri khas budaya dan adat Minahasa khususnya. Sementara bandara ini berada di Tanah Minahasa.
Kedua, Pihak Pengelola Bandara Sam Ratulangi saat ini, terkesan tidak/kurang memperhatikan masyarakat adat di Minahasa, padahal masyarakat adat juga memiliki hak ulayat terhadap aktifitas Bandara Sam Ratulangi, teristimewa kepedulian angkasa pura, terhadap pelestarian dan pengungkapan kembali budaya Minahasa, lewat masyarakat adat, lsm maupun ormas adat secara adil dan merata.
Ketiga, Perlunya disediakan ruang adat istiadat dan budaya, di areal Bandara Sam Ratulangi yang dikemas sehingga menarik orang baik tamu/wisatawan maupun warga yang berada di dalam kawasan bandara.
Keempat, Perlu diperhatikan kualitas serta kuantitas gerbang baik masuk maupun keluar dari Areal Bandara Sam Ratulangi, sehingga kenyamanan pengunjung terwakili. Sebab dalam pengamatan kami, gerbang gerbang ini sudah tidak representatif dan sangat mengganggu aktifitas pengunjung. Baik ketika hendak masuk dan keluar sering terjadi antrian panjang. Dan kelima, selesai. Dan semoga hal hal diatas dapat menjadi perhatian pihak pengelola Bandara Sam ratulangi PT. ANGKASAPURA I (PERSERO) Melalui General Manager yang ada. Terima kasih. I Jajat U Santi.
Stewart Lumempow, Anggota LSM MTM mengaku sangat menyesalkan minimnya kepedulian PT Angkasa Pura I terhadap asset warisan leluhur di tanah Bumi Nyiur Melambau. Kata dia, dengan keanekaragaman budaya yang dimiiki, sangat ironi jika bandara sebagai pintu masuk Sulut tidak menampilkan hal-hal berbau budaya dan itu sangat mencerminkan jika warga di daerah ini selayaknya telah kehilangan identitas diri. “Bagaimana para pelancong atau wisatawan yang berkunjung ke Sulut akan mengenal dengan baik kearifan local yang ada di daerah ini, jika saat tiba di bandara tak dijemput dengan ornamen-ornamen budaya,” imbuhnya.(Frie)




HMI Manado: Tabrak aturan, Menristek harus lantik rektor baru

Tidak ada komentar

Rifaldi Rahalus

TONDANO, - Kasus di Universitas Negeri Manado yang kini menjadi tranding topic terkait adanya beberapa  kasus yang melilit Rektor kampus tersebut antara lain adanya kelas jauh/kuliah jarak jauh khususnya di Kabupaten Serui, Nabire serta adanya tambahan Program Study (Prodi) Ilmu Kesehatan Masyarakat, ini terbukti illegal atau cacat secara hukum, harusnya bertindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku.
Hal ini ditegaskan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Manado, Rifaldi Rahalus sekaligus meminta agar tidak ada pelaksana tugas untuk posisi Rektor saat ini. Jika harus menggunakan pejabat sementara apalagi dari pihak Kemenristik sendiri maka itu sangat bertantangan dengan aturan yang mengatur proses pengangkatan dan pergantian Rektor.



“Perbuatan Rektor jelas telah mencederai lembaga pendidikan dengan adanya kelas bodong dan kuliah jarak jauh di Nabire, tanpa izin dari pemerintah dalam hal ini Kemenristik,’’ tegas Aldi sapaan akrabnya.


“Saya juga tidak sepakat jika posisi Rektor harus diisi oleh pihak Kemenristik sebagai pelaksana tugas Rektor, karena saat ini para mahasiswa sudah mendekati wisudah tahun 2016, otomatis yang harus menandatangani SK kelulusan adalah Rektor tetap bukan PLT,” katanya.


Untuk Plt Rektor yang ditunjuk langsung oleh Kemenristik pun sesungguhnya bertantangan dengan aturan mengenai pengangkatan dan pergantian Rektor. “Itu sudah menyalahi aturan khususnya dalam Permenristek Dikri nomor 1 tahun 2016 tentang pengankatan Rektor,” pungkas Aldi.(frie)


Mei 16, 2016

Minut peringkat tiga tata kelola pemerintahan

Tidak ada komentar

AIRMADIDI, - Pemerintahan dibawah kendali Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara (Minut), Vonnie A Panambunan dan Joppi Lengkong, mengukir prestasi membanggakan, meraih peringkat tiga tata kelola pemerintahan di bawah Provinsi Sulut dan Kota Manado yang masing-masing  meraih peringkat satu dan dua.
Hal ini terungkap saat Bupati VAP mengikuti rakor yang dipimpin oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Yuddi Crhisnandy dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE. “Dalam jangka waktu 3 bulan pemkab dapat meraih peringkat tiga untuk pemerintahan daerah di Provinsi Sulut. Peringkat ini sebelumnya dari posisi terbawah. Namun puji syukur dapat melonjak ke peringkat tiga yang cukup membanggakan, ada 13 kabuopaten dan kota yang ada di bawah kita,”ungkap Panambunan bangga, saat pelantikan hukum tua Kamis pekan lalu.
Dikatakan Panambunan hal ini menjadi pemicu semangat kita untuk lebih meningkatkan kinerja dalam membangun Minut sehingga dapat lebih menaikan rating ke peringkat yang lebih baik lagi. “Saya percaya bila kita bekerja dengan benar, takut akan Tuhan, kitab akan mendapat hasil yang sangat baik,”ujar Bupati,seraya mengingatkan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang diraih.(vsc)

Polres gelar pasukan operasi patuh Samrat 2016

Tidak ada komentar
Woloan, - Kepolisian Resor Tomohon menggelar pasukan berkaitan dengan pelaksanaan Operasi Patuh Samrat 2016 yang akan digelar selama 30 hari, dengan melibatkan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Tomohon maupun jajaran TNI, pada (16/5) di Lapangan Mapolres Tomohon.
Bertindak sebagai pembina gelar pasukan adalah Kapolres. Tomohon AKBP Monang MZ Simanjuntak SIK dan ikut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon Drs Paulus Roring mewakili Walikota Tomohon, Perwira Penghubung Kodim 1302 Minahasa Mayor Inf Abass, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tomohon Steven Waworuntu SSTP,  Kepala Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Tomohon James Rotikan SE, serta Danramil Tomohon Kapten Inf Feky Welang.
Dalam sambutan dan pembinaan dari Simanjuntak bahwa pelaksanaan operasi patuh samrat menjadi bagian dari langkah strategis kepolisian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalulintas,serta memiliki peran strategis untuk meningkatkan pengawasan pada pencegahan tindakan kejahatan.
"Sebab itu, sinergitas perlu dibangun terutama adanya dukungan masyarakat dalam ikut terlibat menciptakan suasana kondusif, serta meminimalisir melalui pencegahan terjadinya tindak kejahatan, sehingga terwujudnya kamtibmas,"ujar Simanjuntak.

Sementara itu, Waworuntu ketika diknfirmasikan peran jajaran Dinas Hubkominfo Tomohon, menyatakan akan bekerjasama dengan maksimal demi kelancaran program kamtibmas yang perlu dukungan masyarakat. "Dishubkominfo akan bersinergi dengan kepolisian dan instansi terkait dalam melancarkan program operasi patuh samrat ini," singkat Waworuntu.(vsc)

Sidak satgas Gempita temukan ASN belanja di Mall

Tidak ada komentar
Manado, - Inspeksi mendadak (sidak) gabungan yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Gerakan Masyarakat Pintar dan Taat Aturan (Gempita) Pemerintah Kota (Pemkot) Manado berhasil menjaring sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berseragam yang sedang berbelanja di Mega Trade Center (MTC) dan Megamall kawasan Megamas, Senin (16/5).

sejumlah ASN  terjaring sidak Satgas Gempita di MTC dan Megamall kawasan Megamas, Senin (16/5) sore 

Ketika ditemukan Satgas Gempita para ASN yang kedapatan bolos saat jam kerja itu, tak dapat berkutik. Meskipun sebagian besar yang terjaring merupakan guru pada beberapa sekolah di Manado. Mereka beralasan telah selesai mengajar dan pulang sekolah. Namun, pelanggaran yang mereka lakukan yakni masih mengenakan seragam ASN saat berada di tempat umum.
“Benar ASN yang dijaring tim sidak Satgas Gempita rata-rata para guru dan mereka sudah pulang sekolah, tetapi tidak dibenarkan berada di tempat-tempat ramai dengan masih mengenakan seragam ASN. Kalau mereka mau belanja di mall-mall harusnya mereka tidak lagi berseragam ASN,”jelas Ketua Satgas Gempita Drs Musa Hans Tinangon MSc.
   
Olehnya, tukas Tinangon, hasil sidak akan ditindaklanjuti dengan menyurati pimpinan instansi para ANS yang terjaring untuk diambil sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Kita akan tindaklanjuti semua temuan-temuan Satgas Gempita. Ini sebagai bentuk pembelajaran bagi ANS untuk tetap berdisiplin dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,”tandasnya.

Dari hasil sidak Satgas Gempita kemarin, ada satu ASN di Dinas Pendapatan Manado yang membawa surat tugas ketika berada di luar kantor.(jphen)

Pejabat Pemkot Negatif Narkoba, Walikota Bersyukur

Tidak ada komentar
Manado, -Terobosan dilakukan Walikota Manado GS Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan (GSVL-MOR) dalam upaya mencegah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota (Pemkot) Manado terlibat dalam pemakaian narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).

WALIKOTA Manado GS Vicky Lumentut (kiri) dan Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan (kanan) menjalani tes urine terkait pemeriksaan narkoba di Pemkot Manado, Senin (16/5) 

Pemkot Manado menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan tes urine seluruh pejabat  disela-sela hajatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Baseline Kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Periode 2016-2021 di ruang Serbaguna kantor Walikota Manado, Senin (16/5) kemarin.
Tak tanggung-tanggung Walikota GS Vicky Lumentut dan Mor Bastiaan juga menjalani tes urine. Hasilnya, sesuai sungguh mengagumkan karena seluruh ASN dinyatakan bebas dari penggunaan narkoba. Meski demikian, Asisten III bidang Administrasi Umum Dra Henny Giroth sempat diklarifikasi karena hasil tes urine menyatakan positif narkoba.
Hanya saja, menurut pengakuan Giroth selama ini dirinya memang mengkonsumsi obat yang cukup banyak termasuk penggunaan obat bius, karena pernah beberapa kali dilakukan operasi.
Walikota mengaku bersyukur karena hasil tes urine para pejabat tidak terlibat penggunaan narkoba.
"Tes Urine ini merupakan program nasional, yang tak seorang pun apalagi pejabat mengelaknya. Karena kita di Indonesia termasuk negara darurat Narkoba, maka kita sebagai pejabat harus memberi contoh bisa melihat diri kita dulu sendiri baru melihat orang lain. Sehingga wajib hukumnya diperiksa urine, apakah termasuk pemakai atau tidak. Dan saya bersyukur dan terima kasih, 152 pejabat yang di tes urine ini, hasilnya negatif Narkoba alias aman tidak terlibat, dan tidak termasuk kelompok pengguna barang haram itu,”tukas GSVL, sapaan akrab Walikota.
Sementara Kepala Tim Khusus (Timsus) Narkoba dari Direktorat Narkoba Polda Sulut, AKBP Drs H Samsurijai Mokoagow SH MH, mengapresiasi niat baik Walikota dan Wakil Walikota Manado untuk dilakukannya tes urine bagi pejabat Pemkot Manado. Menurutnya, tes urine untuk jajaran pemerintah daerah baru Manado yang minta dilaksanakan.

“Pemkot Manado merupakan tempat pertama kali dilaksanakan tes urine dari seluruh pemerintah daerah yang ada di Sulawesi Utara. Sehingga, saya rasa ini adalah contoh bagi daerah lainnya untuk bebas dari penggunaan narkoba,”pungkas putra Bolaang Mongondow itu.(jphen)

Fanny Legoh: jika JWS bawa basoka, saya bawa senjata angin

Tidak ada komentar
Manado,  – “Jika pak JWS bawa basoka, saya bawa senjata angin”. Demikian tanggapan Fanny Legoh terkait ancaman akan dinon-aktifkan dari stuktur partai sebagaimana disuarakan ketua DPC PDI-P Minahasa, Jantje Wowiling Sajouw (JWS).
Fanny Legoh

“Maksudnya, supaya yang keluar dari saya cuma angin jadi tidak akan kena.  Artinya, kalau kita kase spoit, enak tu perasaan,” ujar Fanny Legoh saat ditemui di ruang komisi IV DPRD Sulut, Senin (16/5).


Selaras dengan kiasan itu, Fanny meminta agar JWS dapat berpikir dingin dan berpikir sebagai seorang intelektual. Kata dia, sebagai pemimpin yang punya kearifan yang baik dalam menilai seseorang, tidak perlu emosional tapi lebih rasional.  “Itu yang saya harapkan dari pak ketua (JWS,red). Berpikir rasional dan penuh yang terbaik, rangkul semua sehingga perjalanan pak ketua makin mudah dan mulus,” sebutnya lagi.


Fanny kemudian meluruskan, Minahasa butuh pemimpin baru sangat luas maknanya. “Soal Pemimpin baru itu macam-macam maknanya, bisa baru menjabat, baru total atau pendatang baru termasuk mengakhir periode yang lama dan kemudian memasuki periode baru. Terserah pak ketua akan masuk di kategori mana,” jelas Fanny seraya memastikan jika PDI-P Minahasa tetap solid dan tidak ada keretakan. 

Sementara itu, Srikandi PDI-P di DPRD Sulut Lucia Taroreh membantah anggapan adanya keretakan di tubuh PDI-P Minahasa. “Sampai sejauh ini PDI-P Minahasa tetap solid disemua tingkatan, baik DPC hingga ke anak ranting,” kata Taroreh yang juga wakil ketua DPC PDI-P Minahasa.

Lanjutnya, soal pemecatan baru didengarnya saat ini, dan belum secara resmi menjadi keputusan partai. “Itu karena belum ada rapat yang secara khusus membahas hal tersebut. Jadi sejauh ini PDI-P masih tetap solid,” tegas Taroreh.(frie)

Angouw manjakan legislator Sulut ke luar negeri

Tidak ada komentar
Manado, – Tiga bulan menjabat sebagai ketua DPD Sulut, Andrei Angouw terus memanjakan para legislator untuk leluasa meninggalkan tugas kewakil-rakyatan demi kegiatan pribadi untuk ke luar negeri. Terbukti, dalam usia tiga bulan sejak dilantik pada medio Februari 2016, tercatat sudah dua kali anggota DPRD Sulut terbang keluar negeri, yakni Israel dan Amerika.

Andrei Angouw

Kondisi itupun dikuatirkan akan terjadi secara berkelanjutan dan tidak bisa dihindari, mengingat ketua DPRD akan kesulitan untuk memberikan pertimbangan dalam bentuk larangan atau mencegah anggota dewan lainnya yang juga berkeinginan untuk ke luar negeri di waktu mendatang. Dengan begitu, implementasi tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat sudah pasti akan terbengkalai karena ditinggal keluar negeri. Padahal, sesuai Undang Undang 23 tahun 2014, tepatnya pasal 108 huruf K menyebutkan anggota dewan berkewajiban memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
Selain itu, meskipun membolehkan anggota dewan luar negeri, namun Paraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 11 tahun 2011, pertegas itu dilakukan dalam bentuk perjalanan dinas yang harus dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
Menariknya, saat dicegat wartawan dan dimintai tanggapan, ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dengan enteng menyebut jika hal tersebut jika itu merupakan urusan pribadi. “Menurut kita yang penting tidak mengganggu,” ketus Angouw saat beberapa saat sebelum meninggalkan gedung DPRD Sulut, Senin (16/5) kemarin.

Pengamat Politik Sulut, Dr Jerry Massie mengakui jika ketua dewan memang tidak bisa melarang anggotanya ke luar negeri. Akan tetapi, sebagai pimpinan lembaga, ketua DPRD harus bisa memberikan pertimbangan apabila DPRD diperhadapkan dengan agenda yang padat dan itu harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Karenanya, Ketua Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Sulut ini menyerukan agar kedepanya masyarakat bisa lebih selektif memilih anggota DPRD. “Kedepanrakyat harus pinter-pinter memilih jangan sampai terlanjut blunder dengan memilih calon-calon dengan jargon yang berlebihan tapi tidak ada tindakan,” sesal Massie lewat selulernya.(frie

Lumentut tak tahu soal PAW Gerindra di DPRD Sulut

Tidak ada komentar
Manado,– Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Partai Gerindra di DPRD Sulut hingga kini belum ada kejelasannya sejak terjadi kekosongan atas meninggalnya legislator almarhum Yusuf Hamim.  Anehnya, Wenny Lumentut  yang dipercayakan partai gerindra sebagai wakil ketua DPRD Sulut, justru tidak mengetahui kelanjutan dari agenda PAW tersebut.
Wenni Lumentut

Itu tersirat dari penuturan Lumentut saat ditemui harian ini diruang kerjanya, Senin (16/5) kemarin. Lumentut berkilah, jika itu adalah urusan partai sementara dirinya bukan pengurus partai. “Saya bukan pengurus partai jadi tidak bisa berkomentar. Saya wakil ketua DPRD bukan wakil ketua partai! Coba ditanya kepada ketua fraksi (Yuddi Moniaga,red), dia yang lebih tahu,” ketua Lumentut.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Sulut, Juddie Moniaga mengatakan jika DPP telah menyetujui proses PAW dan tinggal menunggu tahapan selanjutnya. “Intinya sudah disetujui. Kalau mekanismenya, DPD akan menyurati KPU dan pimpinan DPRD. Jadi kjita tunggu saja itu,” ujar Moniaga.
Lanjutnya, sebagai ketua fraksi, Moniaga mengaku sangat menginginkan agar komposisi fraksi Gerindra kembali lengkap. “dalam hal ini keterwakilanm dari bolmong raya secapatnya harus diisi, supaya bisa lebih efektif dan efisien dalam melayani aspirasi terutama dari Bolmong Raya. Juga kita mengalami kekurangan personil untuk ditempatkan disalah satu komisi dan lainnya,” ujar Moniaga.
Terpisah, ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memastikan belum adanya usulan dari partai gerindra terkait proses PAW. “Itu tergantung partai, masih didalam rumah tangga partai,” ulas Angouw.(frie) 



Berita Utama