NEWS :
Loading...

Terbaru

Juni 15, 2017

Pesan Dihadapan Ratusan Imam Masjid, Walikota: Awas ISIS

Tidak ada komentar
Manado, 

Buka puasa bersama para imam masjid se-Kota Manado dalam rangka Bulan Ramadhan 1438 Hijriyah, dilaksanakan di rumah dinas (Rudis) Walikota Manado, Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Rabu (14/6) sore, dihadiri Walikota DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA.
Kegiatan yang bertujuan menjalin silaturahmi tokoh agama Islam dengan pemerintah itu, berlangsung khusyuk dan dihadiri para pejabat kepala Perangkat Daerah (PD) dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.


Dalam sambutannya, Walikota GSVL mengingatkan umat Islam untuk mewaspadai gerakan teroris ISIS yang ditenggarai memasuki wilayah Sulawesi Utara dan Kota Manado. Menurutnya, pemerintah pusat telah memperketat pengawasan wilayah perbatasan, khususnya pulau-pulau terluar Indonesia.
“Konflik bersenjata di Marawi, di negara Filipina, telah membuat kelompok yang berafliasi dengan ISIS disana mulai terdesak. Sehingga, tidak menutup kemungkinan mereka akan lari dan masuk ke Indonesia. Nah, jadi tugas kita bersama untuk mewaspadai masuknya gerakan ini, yang memecah belah umat beragama,” tandas Walikota GSVL.


Dikatakan, jalinan komunikasi antar umat beragama di Kota Manado saat ini sangat baik. Sehingga, para tokoh agama diminta untuk membantu pemerintah menjaga kerukunan dan toleransi di daerah ini.
"Mari, tugas kita bersama untuk ikut menjaga Sulawesi Utara dan Kota Manado dari gangguan-gangguan kelompok yang bertujuan untuk membuat daerah kita ini tidak aman. Jika ada orang yang mencurigakan yang tidak kita kenal, segera laporkan itu kepada aparat pemerintah maupun aparat keamanan kita. Jangan sampai kita lengah,” tukas Walikota terbaik se-Indonesia itu.


Melalui momen buka puasa bersama para Imam masjid se-Kota Manado, tambah Walikota GSVL, akan memperkokoh tali kebersamaan diantara semua umat beragama di Kota Manado. “Bulan Ramadhan ini dapat dijadikan sebagai waktu yang tepat bagi kita, untuk menjaga keharmonisan hidup dengan semua orang yang ada di kota ini, meski berbeda-beda,” pungkas Walikota GSVL.


Tampil sebagai pembawa tausyiah H Sofyan Laihote, anggota Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado. “Kita semua umat Muslim di Kota Manado berdoa untuk Pak Walikota Manado DR GS Vicky Lumentut. Semoga diberikan panjang umur serta kearifan dalam memimpin Kota Manado yang kita cintai ini,” ujar Laihote.
Tampak hadir Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Manado Drs Rum Dj Usulu, Ketua BKSAUA Kota Manado Pdt Roy EG Lengkong STh, Sufandi Siwi dari perwakilan umat Buddha, serta pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Manado.(vsc)


P/KB GMIM Bukittinggi Siap Gelar RKTT

Tidak ada komentar
Kakas-

Jemaat GMIM Getsemani Bukittinggi Kakas, Wilayah Pakolor Indah siap menggelar Rapat Koordinasi Tengah Tahunan (RKTT) P/KB GMIM 2017. "Jemaat GMIM Getsemani Bukittinggi sudah siap menggelar RKTT P/KB GMIM yang akan dilaksanakan tanggal 24 Juni mendatang," kata Sekretaris Komisi P/KB Sinode GMIM (SG) Pnt Herwyn Malonda SH MPd usai memimpin rapat bersama Panitia Pelaksana RKTT, beberapa waktu lalu.

Pnt Ir Stefanus BAN Liow
Dia mengatakan, kegiatan tersebut akan dirangkaikan dengan aksi diakonal gereja untuk membantu pembangunan pastori, yang saat ini kondisinya sudah tidak memadai lagi. "Ini merupakan komitmen Komisi P/KB SG dalam menjangkau pelayanan di daerah yang akses informasi dan komunikasi tidak memadai," kata Herwyn.

Sementara itu, Ketua Komisi P/KB SG Pnt Ir Stefanus BAN Liow (SBANL) mengatakan, tujuan pelaksanaan RKTT adalah mengevaluasi program pelayanan Semester Pertama 2017, serta memantapkan strategi pelayanan untuk Semester Kedua 2017.

"Kita akan mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan, dan memantapkan strategi ke depan," kata SBANL. Dia mengharapkan agar seluruh pengurus P/KB di setiap aras agar dapat mengikuti agenda tersebut. (pokjainfokom/vsc)

Juni 14, 2017

Rektor Unima Kembali Pimpin PMI Manado

Tidak ada komentar
Manado –

Pelantikan pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Manado periode 2017-2022 dilakukan Ketua PMI Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven OE Kandouw, di ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado, Rabu (14/6) pagi.


Kembali diketuai Prof DR Julyeta PA Lumentut Runtuwene MS DEA, Rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA), PMI Manado diharapkan terus meningkatkan perannya dalam membantu sesama manusia. Dalam sambutannya, Kandouw yang juga Wakil Gubernur Sulut mengatakan menjadi pengurus PMI tidaklah mudah, Butuh pengabdian dan dedikasi terhadap perannya.
Apalagi, PMI selalu identik dengan donor darah yang sangat dibutuhkan manusia. “PMI memiliki visi dan misi jelas untuk kemanusiaan, sehingga untuk menjadi pengurus PMI hanya diperlukan adanya pengabdian diri saja tidak lebih,” ujar Kandouw seraya mengaku salut dengan dedikasi dan pemberian diri yang diberikan Enci Paula, sapaan akrab isteri tercinta Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA.


“Saya salut kepada Ibu Paula Lumentut Runtuwene yang meskipun menjabat Ketua Tim Penggerak PKK, juga sebagai Rektor UNIMA dengan begitu banyak kesibukan, tapi masih mau menjadi Ketua PMI Kota Manado. Ini karena pemberian diri,” tukasnya.
Menurut Kandouw, PMI Manado merupakan tulang punggung PMI Sulut. Sehingga, harapan besar bagi PMI Manado untuk terus memantapkan kiprahnya dalam aksi kemanusiaan. Karena, sekarang ini baru terpenuhi 1500 kantong darah dan masih dibutuhkan 1000 kantong darah untuk memenuhi permintaan masyarakat.


“PMI Kota Manado kiranya jadi tulang punggung di Sulut, jadi PMI Sulut sangat mengandalkan PMI Manado. Aksi kemanusian ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, jangan hanya mantap organisasi karena terbentuk di semua kabupaten/kota yang memiliki cabang, tetapi apakah program dan sumber daya para pengurus dan anggotanya yang harus siap selalu action bisa dapat diandalkan,” ungkap Kandouw penuh arti.
Sementara itu, Ketua PMI Manado usai dilantik dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada pihak PMI Sulut yang telah memberikan kepercayaan kembali kepada dirinya dan teman-teman pengurus hingga bisa dilantik dan bekerja mengabdikan diri untuk aksi kemanusiaan tersebut.

“Terima kasih kepada Ketua PMI Sulut yang telah melantik pengurus PMI Kota Manado. Dan terima kasih juga kepada pihak Pemkot Manado dan DPRD Manado, yang telah menyetujui dan memberikan sarana dan prasarana berupa kantor atau markas, karena sudah lama kami rindukan, dan tahun ini harapan PMI Kota Manado punya bangunan sendiri akan terwujud, di lokasi yang baru pada periode yang baru ini, akan memberikan semangat yang tinggi dan melahirkan inovasi-inovasi untuk pengembangan program PMI,” ujar Enci Paula.

Lanjut dikatakan, selain mendukung penggalangan donor sukarela, transfusi darah juga menjadi prioritas program PMI Manado. Disamping upaya membangun generasi muda menjadi generasi yang tangguh dan kuat secara fisik mental dan spiritual, sehingga sejalan dengan membangun jiwa kemanusiaan yang tinggi. “Saya juga mengapresiasi para siswa yang hadir saat ini, yang mengambil PMR sebagai kegiatan ekstrakurikuler menuju generasi emas. PMI semakin jaya menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat dalam upaya membangun kota dan Provinsi Sulut. Tuhan tentunya menyertai langkah juang kita kedepan," pungkasnya.

Acara dihadiri Ketua DPRD Kota Manado Nortje Henny Van Bone, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Manado Imelda Bastiaan Markus SE, Asisten 1 bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Micler CS Lakat SH MH serta para pejabat kepala Perangkat Daerah dilingkup Pemkot Manado dan ratusan siswa yang ada.(vsc)

Kualitas Udara di RSUP Kandou Diukur

Tidak ada komentar

Manado -

Balai Teknis Kesehatan Lingkungan (BTKL), Selasa-Rabu (13–14/06) menlakukan pengukuran kualitas udara Ambien di RSUP Prof. dr. R. D. Kandou Manado. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada di udara.

Direktur Utama RSUP Kandou Manado dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM, MARS, mengatakan, setelah mengetahui konsentrasi zat pencemar kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada Parameter Air Limbah serta Air Bersih.

“Ini terkait dengan pelaksanaan Akreditasi Internasional JCI dan juga salah satu persyaratan lingkungan rumah sakit dan program K3RS,” kata dia.

Untuk mendapatkan data yang valid lanjutnya, maka mulai dari pengambilan contoh udara (sampling) sampai dengan analisis di laboratorium harus menggunakan peralatan, prosedur dan operator yang dapat dipertanggungjawabkan. “Peralatan ini sudah teruji dan dipakai di berbagai tempat,” ujar dia.(vsc)


Juni 12, 2017

Dirut Pantau Kesiapan Sarana dan Prasarana

Tidak ada komentar
Manado -

Kian dekatnya penilaian Akreditasi Joint Commission Internasional (JCI) tahun 2017, Senin (12/6) Direktur Utama RSUP Kandou Manado dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM, MARS didampingi Kepala Bagian Umum Tonny Mangundap, SH bersama tim terus melakukan peninjauan ke berbagai bagian yang dirasa masih perlu perhatian untuk segera diperbaiki, seperti di bagian teknik.
Dalam peninjauannya Rondonuwu menegaskan maintenance baik gedung maupun peralatan yang ada di bagian pemeliharaan dan perawatan harus terus ditingkatkan, seperti pada mesin genset dimana tetap diperhatikan serta alat kesehatan lainnya harus segera dilakukan perbaikan, tidak lagi harus menunggu lama.

Saat berada di bagian sanitasi untuk melihat peralatan Insenerator serta Autoclave yang baru saja dioperasikan. Ia mengatakan agar sampah non medis yang tergolong habis pakai segera dibersihkan supaya tidak menumpuk di tempat penampungan.

“Peninjauan ini bertujuan agar persiapan menyambut Akreditasi Internasional tahun ini benar-benar memenuhi standar akreditasi yang ditentukan oleh JCI,” pungkas Dirut.(vsc)

Juni 10, 2017

Promkes Sosialisasi Penyakit Hipertensi

Tidak ada komentar
Manado –

Untuk meningkatkan upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat khususnya yang ada di Puskesmas, Instalasi Promosi Kesehatan (Promkes) Rumah Sakit Kandou, Sabtu (10/6) melakukan penyuluhan tentang Hipertensi, dipimpin Kepala IPKRS Kandou Manado dr. Ivonne E. Rotty, M.Kes.

Penyuluhan dilakukan dengan tujuan agar pasien, keluarga pasien serta petugas kesehatan yang ada di ruang tunggu Puskesmas Bahu Manado bisa menambah wawasan serta pengetahuan tentang penyakit Hipertensi dan bagaimana penanganannya, juga pentingnya menjaga kesehatan lewat pola hidup bersih dan sehat.


Menurut dr. Ivonne, tujuan dari pelaksanaan penyuluhan ini diharapkan agar tidak hanya menyehatkan masyarakat yang ada di rumah sakit, tetapi di luar rumah sakit juga harus disehatkan.
Usai diberikan materi tentang Hipertensi, langsung dimanfaatkan para pasien untuk mengajukan pertanyaan seputar penyakit Hipertensi, dan langsung dijawab dr. Ivonne E. Rotty, M.Kes. Di akhir penyuluhan, Tim Promkes juga membagikan leaflet bagi pasien tentang penyakit Hipertensi. (vsc)







Manado Hanya Raih Opini WDP, Ini Kata Vicky Lumentut

Tidak ada komentar
Manado -

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 yang diserahkan kepada 15 Walikota dan Bupati se-Sulawesi Utara, di aula BPK-RI, jalan 17 Agustus Manado, digelar Jumat (9/6) sore tadi. Penyerahan LHP tersebut dilakukan Auditor Utama KN VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara


Sjarifudin Mosli SE MM yang diterima Bupati dan Walikota serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sulut dan dihadiri Ketua BPK-RI Dr Moermahadi Soerja Djajanegara SE Ak MM CPA CA, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Drs Tangga Muliaman Purba MM.


Dari 15 kabupaten/kota yang menerima LHP dari BPK, 13 diantaranya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan Kota Manado meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau turun setingkat dibandingkan LHP tahun 2015 yang mendapat opini WTP.
Demikian juga dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclamer. Kepada wartawan usai penyerahan LHP, Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA mengatakan, diraihnya opini WDP atas LKPD tahun 2016 menjadi ‘cambuk’ bagi jajaran dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Manado untuk memperbaiki kekurangan.


Menurutnya, meski dirinya bersama Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan SE, baru dilantik mengemban amanah rakyat sebagai pemimpin Kota Manado pada 9 Mei 2016, namun sebagai kepala daerah dirinya ikut bertanggung jawab atas pencapaian tersebut.
Dimana, pemeriksaan LKPD yang dilakukan para auditor BPK dimulai dari Januari sampai Desember 2016. “Pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap administrasi keuangan Pemkot Manado dilaksanakan bulan Januari sampai Desember 2016. Ini adalah akumulasi selama setahun, meskipun saya dan Pak Mor baru dilantik pada 9 Mei 2016 lalu. Kami menjadikan opini WDP ini sebagai ‘cambuk’ untuk memperbaiki administrasi keuangan kami yang lebih baik kedepannya,” ujar Walikota GSVL.


Sementara, Auditor BPK RI Sjarifudin Mosli SE MM, menegaskan berdasarkan LHP yang dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKPD kabupaten/kota tahun 2016 telah dinilai. Dimana, Pemerintah Daerah yang meraih opini WTP telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasir akrual. Meski demikian, bukan berarti perolehan opini WTP bukan merupakan menjadi jaminan jika daerah tersebut bebas dari korupsi.


“Mendapat opini dari WTP dari BPK bukan berarti kabupaten atau kota tersebut bebas dari praktek korupsi. Tetapi opini WTP bisa dijadikan pendorong semangat bagi kabupaten/kota untuk memperbaiki sistem yang sesuai aturan,” pungkas Musli. Adapun Walikota GSVL saat menerima opini WDP dari pihak BPK didampingi Wawali Mor Dominus Bastiaan SE, Ketua DPRD Manado Norce Van Bone dan Sekda Drs Rum Usulu.(vsc)


Reses Wahid Ibrahim, BPJS Hingga Raskin jadi Persoalan

Tidak ada komentar

Manado -
Agenda Reses yang digelar Wahid Ibrahim di kompleks Masjid Darussalam, dipadati ratusan warga asal Kelurahan Sindulang. Politisi PAN ini sengaja menggelar reses di wilayah tersebut sekaligus berbuka puasa bersama.

Dalam Reses yang digelar Wahid, ada tiga fokus utama aspirasi yang disampaikan warga kepada anggota Komisi D DPRD Kota Manado, yang membidangi kesejahteraan ini. Pertama adalah persoalan BPJS Kesehatan, dimana banyak masyarakat mulai mengeluhkan pembayaran per bulan dari asuransi kesehatan milik pemerintah tersebut.

Reses yang dilakukan Wahid Ibrahim.
Warga mengaku, dengan sistem pembayaran sendiri, mereka yang berpendapatan pas-pasan akan sangat sulit membayar setiap bulannya. "Apalagi itu dibayar per orang. Jadi kalau kami dalam sekeluarga ada 5 orang yang bayarnya 5 kali. Kalau bisa ada bantuan dari pemerintah," kata warga saat sesi tanya jawab.
Fokus aspirasi kedua terkait dengan penyaluran bantuan beras miskin atau lebih dikenal dengan istilah Raskin. Pasalnya, saat ini ada kebijakan pengurangan jatah penerima bantuan beras dengan harga yang miring tersebut.

"Pak kami minta agar ada keadilan, dimana yang harusnya dapat raskin itu adalah orang yang benar-benar berhak, bukan orang dekat dari kelurahan atau kepala lingkungan," tutur warga.

Sementara, aspirasi ketiga adalah permintaan bantuan pemerintah untuk pembangunan Sekolah Alkhairaat yang merupakan sekolah alternatif di daerah manado bagian utara.
Menanggapi hal tersebut, Wahid yang dikenal cukup vokal di DPRD Kota Manado ini mengatakan jika semua aspirasi tersebut akan disampaikan dalam bentuk laporan pribadi dan laporan komisi D. "Kebetulan saya di komisi bidang kesejahteraan dan semua aspirasi ini masuk dalam bidang saya. Dan untuk itu saya akan membawa aspirasi ini," tegas Wahid.

Wahid melanjutkan terkait dengan BPJS, memang dirinya sempat mengemukakan kepada Pemerintah Kota Manado untuk bisa memberikan subsidi dari APBD untuk keluarga yang benar-benar tidak mampu, tapi tak tercover dari APBN.
"Karena terus terang saja, ternyata banyak warga yang tidak terdaftar padahal mereka benar-benar membutuhkan," ungkapnya. Sementara terkait Raskin, Wahid berharap Dinas Sosial melakukan pendataan orang berhak dan benar-benar miskin untuk mendapatkan jatah raskin yang dikurangi sampai 50 persen tersebut. "Sekali lagi aspirasi ini akan saya bawa ke lembaga dewan," tutupnya. (riskysondakh)

Jaring Aspirasi di Wanea, Diana Pakasi Janji Lapor ke Walikota

Tidak ada komentar
Manado -

Wakil Ketua Komisi D DPRD Manado Diana Sivana Pakasi, Kamis (8/6) melaksanakan Reses ke-II tahun 2017 yang dilaksanakan di Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Lingkungan IV Manado. Pada reses tersebut, berbagai aspirasi disampaikan warga baik secara lisan maupun secara tertulis. Aspirasi lisan diantaranya soal penyaluran dana bantuan banjir, pembagian Kartu Indonesia Sehat, pembagian beras miskin (Raskin) yang tidak merata, perbaikan drainase, pengelolaan pasar serta lampu penerangan jalan.

Suasana Reses Diana Pakasi.
Selain itu warga juga mengusulkan agar Prokamling tetap berjalan sesuai amanat pemerintah serta menolak radikalisme. Dalam reses tersebut terangkat juga mengenai limba SPBU di Pall Dua serta meminta sikap tegas Sat-Pol-PP dalam menegakan aturan, terutama mengenai pedagang pasar yang mulai kembali berjualan di badan jalan. Yang tidak kalah pentingnya juga usulan dari Komunitas Musik Manado (Komudo) terkait pembangunan Rumah Seni.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Manado Diana Pakasi mengatakan, berbagai aspirasi yang disampaikan warga, baik secara lisan maupun tertulis akan menjadi tugas penting untuk dikomunikasikan dengan rekan-rekan Anggota DPRD Dapil Wenang-Wanea.

”Saya tentu tidak sendiri di Dapil Wanea-Wenang, tetapi komitmen saya adalah memperjuangkan semua aspirasi yang sudah saya terima malam ini, baik secara lisan maupun secara tertulis. Mohon kesabaran dari seluruh warga. Semoga berbagai aspirasi yang disampaikan dapat diakomodir lewat pembahasan APBD-Perubahan tahun Anggaran 2017.” ungkap Pakasi.

Mengenai persoalan Pasar, akan dia sampaikan kepada jajaran Direksi PD Pasar Manado untuk ditindaklanjuti, sebagimana laporan dari masyarakat. Sedangkan usulan Komundo, akan kembali disampaikan kepada Walikota Manado DR GS Vicky Lumentut.
"Ini memang sudah pernah saya sampaikan kepada Bapak Walikota. Pembangunan rumah seni tidak kalah pentingnya dengan program yang lainnya, sebab rumah seni nantinya dapat mambantu masyarakat, untuk menyalurkan bakat seni lewat rumah seni. Jika ada warga yang memiliki talenta bernyanyi, memainkan alat music serta hal-hal yang berkaitan dengan seni, tentu dapat menyalurkannya lewat rumah seni,” jelas Pakasi dihadapan ratusan masyarakat.(riskysondakh)


Juni 09, 2017

RS Ponompia Minta Dukungan Pelayanan ke RS Kandou

Tidak ada komentar
Manado –

Rumah Sakit Umum Ponompia Kotamobagu Utara, Kamis (8/7) melakukan kerja sama dengan RSUP Kandou Manado di bidang pelayanan Kedokteran di RSU Ponompia.  Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan Direktur Utama RSUP Kandou dr.Maxi R. Rondonuwu, DHSM.MARS dan dr.Bennardy Gunadi, Sp.OG(K) selaku Direktur RSU Ponompia Kotamobagu Utara, di ruang kerja Direktur Utama RSUP Kandou Manado dan disaksikan Tim MoU Dr.dr.Erwin Kristanto,SH,Sp.F dan dari RSU Ponompia.

Dirut RSUP Kandou dan Dirut RSU Ponompia, menunjukan MoU.
Nota Kesepahaman (MoU) ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang ada di RSU Ponompia Kotamobagu. Sementara Direktur Utama RSUP Kandou Manado, Dr. Maxi R, Rondonuwu, DHSM.MARS menyambut baik kerjasama ini dan akan terbuka bagi semua Rumah Sakit yang mau melakukan kerjasama dengan RSUP Kandou di bidang pelayanan. (vsc)

Warga Tuminting Mengeluh pada Legislator Manado

Tidak ada komentar
Manado –

Legislator daerah pemilihan (Dapil) Tuminting -  Bunaken - Bunaken Kepulauan, Vanda Ariantje Pinontoan, SE, menggelar reses di Kelurahan Tumumpa Lingkungan IV Kecamatan Tuminting, Kamis (8/7). Pada Dalam kegiatan itu, Vanda menerima semua masukan, keluhan dan aspirasi masyarakat terkait berbagai hal yang berkembang di masyarakat. Berbagai aspirasi yang masuk antara lain, tentang proyek sanitasi yang tidak jelas, kemudian soal kartu Indonesia pintar, dana santunan duka, beras miskin, layanan kepala lingkungan dan mobil sampah yang tidak maksimal.

Suasana Reses anggota DPRD Manado.
Saat acara berlangsung, Maya Sawehe salah satu warga yang hadir mengeluhkan tentang masih belum normalnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), adapun keluhan lain yakni soal tambatan perahu buat para nelayan.

Menangapi keluhan itu, Vanda berjanji akan memperjuangkan semua aspirasi warga Kelurahan Tumumpa Lingkungan IV Kecamatan Tuminting. Kesempatan itu juga, Sekretaris Komisi D DPRD Manado Sonny Lela memberikan penjelasan soal adanya bantuan-bantuan dari segi pembangunan infrastruktur, serta beasiswa. Dia berharap kiranya warga tidak malu-malu untuk memberikan aspirasinya. Begitu juga dengan anggota Komisi D lainnya Markho Tampi diberikan kesempatan untuk menyampaikan tugas dan tupoksi dari Komisi yang membindangi kesejahteraan tersebut.
Hadir dalam Reses antara lain, Sekretaris Komisi D DPRD Manado Sonny Lela, anggota DPRD Manado Markho Tampi, Camat Tuminting Dany Kumayas, Sekretaris Kecamatan Glend Kowaas, Lurah Tumumpa II Edwin Talumingkeng, Kepala Lingkungan, serta Tokoh Masyarakat.(riskysondakh)

Reses Lily Binti di Lembah Teling, Warga Minta Dibuatkan Jalan Tembus

Tidak ada komentar
Manado -  

Reses yang dilakukan Ketua Komisi C DPRD Manado Lily Binti, Jumat (9/6) digelar di Lembah Teling lingkungan 5 Kota Manado. Saat itu, warga meminta dibuatkan akses jalan tembus. “Untuk infrastuktur jalan Lembah Teling kami meminta agar dianggarkan akses jalan tembus, kami hanya memiliki satu jalan dan ujung jalannya buntu alias tidak tembus,” ungkap Altin Tumengkol warga Lembah Lingkungan 5.

Suasana Reses yang digelar Lily Binti.
Selain meminta akses jalan tembus, warga juga meminta penerangan lampu jalan, serta pembuatan drainase dan menanyakan soal raskin serta bantuan sosial lainnya. Lily Binti dalam pemaparannya mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan warga akan dibahas bersama untuk dianggarkan, tapi diprioritaskan yang lebih penting dam menyentuh langsung dengan masyarakat.
“Semua akan saya perjuangkan untuk dapat dianggarkan pada anggaran nanti, tapi terlebih dulu akan dibahas bersama pokok- pokok mana yang lebih menyentuh masyarakat itu yang lebih dulu dianggarkan,” kata Binti.
Lanjut kata dia, anggota dewan adalah wakil rakyat, dimana melaksanakan reses ini untuk menyerap semua aspirasi warga, seperti yang dia lakukan turun ke daerah pemilihannya untuk mendengar semua masukan dan keluhan warga.(riskysondakh)




Seret Tautan/File ke Sini
Letakkan File di Sini
Letakkan Tautan di Sini


Juni 07, 2017

Kejati Sulut Back Up Persoalan Hukum RSUP Kandou

Tidak ada komentar
Manado –

Penandatanganan kontrak kerjasama (MoU) antara RSUP Prof Dr RD Kandou Manado dengan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara dilaksanakan di kantor Kejati Sulut, Rabu (7/6) siang. Kajati Sulut Mangihut Sinaga SH. MH menyambut baik pelaksanaan perpanjangan kontrak kerjasama ini, dan mengaku siap membantu dalam penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai peraturan perundang-undangan dan berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan baik.

Kajati dan Dirut RSUP Kandou menunjukan MoU yang akan ditandatangani.

Direktur Utama RSUP Kandou Manado dr Maxi R Rondonuwu, DHSM. MARS, mengatakan, tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan efektifitas penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi RSUP Kandou.

Kajati dan Dirut RSUP Kandou saat melakukan penandatanganan.
Rondonuwu juga menyatakan bangga atas kerjasama yang telah dibangun selama ini dengan pihak Kajati dan terus berharap semoga hubungan kerjasama ini akan terus berlanjut dengan baik sesuai dengan kesepakatan bersama.
Penandatanganan yang dilakukan di ruangan Kajati tersebut ikut disaksikan Dewan Pengawas dan Direksi RSUP Kandou, serta pejabat struktural baik dari RSUP maupun Kejati Sulut.(vsc)

Anggota DPRD Bolmong Lapor Pencemaran Nama Baik ke Polda

Tidak ada komentar
Manado –  


Kuasa Hukum anggota DPRD Fraksi Demokrat Kota Kotamobagu Muladi Paputungan S.A.P, yang menyebut bakal membawa kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan SU alias Uping ke pihak kepolisian dibuktikan.

Selasa (6/6) kemarin, dengan didampingi tim kuasa hukumnya, Muladi mendatangi Kantor Kepilisian Daerah (Polda) Sulut dengan tujuan melaporkan oknum SU terkait masalah penghinaan dan pencemaran nama baik.

Suasana Konfrensi Pers kemarin
Laporan Muliadi diterima Brigadir Chintia dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi dengan nomor pengaduan STTLP/414.a/VI/2016/SPKT dan ditantadangani oleh Kepala SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) Terpadu, Kompol Evodius Toliu.

Ditemui usai melakukan pelaporan ke Kepolisian, Muladi dalam Konfrensi Pers didepan sejumlah wartawan di Hotel Quality mengatakan kasus ini telah dilaporkan ke pihak Kepolisian dan dirinya telah memberikan surat kuasa kepada Tim kuasa hukumnya yakni, M. Yudi Lantong SH, Rios J. Rais SH dan Adv E.K. Tindangen SH dan Franky Rattu SH, untuk dapat bertindak bersama sama atau bertindak sendiri sebagai penerima kuasa mendampingi serta mendampingi Muladi Paputungan dalam kasus hukum tersebut.


“Tak ada unsur dendam atau merendahkan profesi wartawan/jurnalis. Dalam hal ini dimaksudkan guna adanya pembelanjaran dan efek jera, agar supaya kejadian seperti ini tak terulang lagi dan menimpa orang lain dikemudian hari. Saya juga mengimbau untuk para jurnalis umtuk menulis berita sesuai konten serta fakta yang ada,” ujar Muladi yang juga di ketahui mantan jurnalis.

Adv E.K. Tindangen SH, Kuasa Hukum Muladi dalam penyampaiannya mengatakan, oknum jurnalis tersebut harus mempertanggungjawabkan tulisannya, dan tim advokasi akan mencari kebenarannya, dan tak akan pernah mundur. Klien kami tak akan membuka mediasi dengan terduga, apabila ingin bermediasi, harus melalui kuasa hukum. Tim kuasa hukum tak akan pernah mundur,” katanya.

Sama halnya dengan Yudi Lantong SH, kuasa hukum yang lainnya, juga mengatakan bahwa Ini adalah tindak lanjut dari Konfrensi Pers yang lalu. Dan hal ini adalah bentuk kepastian hukum yang dicari klien mereka. “Kami telah melaporkan resmi ke kepolisian dan Permintaan kami, publik di Kota Kotamobagu untuk bisa memahami dan jangan ikut menunggangi keadaan ini. Klien kami juga tak akan membuka diri bermediasi dengan siapa pun tanpa melalui tim pengacara. Kami akan melibatkan ahli untuk menguatkan laporan kami ini,” tegas Lantong.

Rios J Rais SH, Kuasa Hukum yang lainnya juga mengatakan bahwa kasus ini akan diteruskan sampai kedewan pers, guna memastikan keabsahan media Klikbmr.com apakah sudah terverifikasi di dewan pers. Dan juga oknum jurnalis Klikbmr.com Uping bakal dikenakan UU RI NO 11 TAHUN 2008 Pasal 27 ayat 3 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bisa dipidana maksimal 6 tahun atau denda sebesar 1 Milyar.

Seperti diketahui, Uping dengan sengaja memposting tulisan dan gambar ke website www.klikbmr.com, yang berisi konten penghinaan dan pencemaran nama baik Muladi Paputungan SAP, yang juga sebagai public figure beserta istrinya, yang diketahui saat ini sedang hamil anak yang pertama. Terlapor merasa keberatan karena nama baiknya dan keluarga besarnya dicemarkan, dan mengkhawatirkan kondisi tertekan yang dialami istrinya yang sedang hamil 7 bulan.(riskysondakh)






Bantuan Dana Korban Banjir Rawan Korupsi

Tidak ada komentar
Manado-

Dana bantuan bagi korban banjir yang dijanjikan diberikan pada tanggal 10 Juni oleh pihak BPBD Kota Manado, ditanggapi Legistlator Manado dari Fraksi PKS Syarifudin Saafa. Kata dia, dana bantuan bagi korban banjir yang tak kunjung diterima berakibat dari masalah pendaatan yang masuk ke BPBD.

"Saya kira Pemerintah Kota harus punya konsen sangat kuat supaya ini dijadikan prioritas, karena basic dari program itu harus ada data-data yang jelas. Contoh masalah dana bantuan dana korban banjir data-datanya sudah dari awal SK sudah ditandatangni Walikota tetapi tiba-tiba dibuat pendataan yang baru, sementara pendataan baru itu tidak dimaksudkan untuk mendapatkan dana bantuan dari pusat, karena bencana di Manado itu tidak seperti bencana di Sumatra yang memang bencananya berkali-kali,” katanya.

Syarifudin Safaa
Tentunya dia berharap dapat sama-sama mendorong dan mensupport agar pemerintah terus berjuang untuk mendapatkan dana tersebut. Lanjut dikatakannya lagi, problem data inilah yang menyebabkan masalah, masalah yang tadinya sudah clear tetapi muncul dan muncul lagi sampai dia mendengar informasi ada lima ribuan padahal yang teralokasi tidak sampai seribu.
"Jadi saya meningatkan kepada pemerintah agar maslah pendataandiseriusi, kan di setiap kecamatan ada petugas kelurahan dan kepala lingkungan betul-betul di data sedemikian baik supaya semua program pemerintah basicnya adalah data,” ujar Saafa.

Saat ditanya soal adanya dana yang kemungkinan di korupsi, Saafa menjelaskan soal itu dia belum bisa memberikan pernyataan karena belum memiliki data. "Tetapi secara umum semua hal yang berhubungan dengan penyalagunaan uang harus dilaporkan kepada pihak yang wajib dan di proses, apalagi menyangkut dana bencana. Dana bencana itu sebenarnya ada dana tambahannya, yaitu tidak boleh dipermainkan karena menyangkut hidup orang yang terkena bencana jadi jika menyangkut dana bantuan korban bajir tidak boleh main-main, jika main-main hukumannya akan lebih berat dan saya kira penegak hukum harus sadar juga kalau terkait dengan dana bantuan korban banjir penegak hukum tidak boleh lemah dalam pengusutan kasus seperti ini.(riskysondakh)




Berita Utama