NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    April 05, 2017

    DPRD Sulut Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Gubernur TA 2016

    Tidak ada komentar
    Manado,-

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menggelar rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2016, Selasa, 4 April 2017.

    Gubernur Olly Dondokambey saat membacakan nota perhitungan APBD TA 2016
    Sidang Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw didampingi tiga wakil ketua, masing-masing Stevanus Vreeke Runtu, Wenny Lumentut dan Marthen Manoppo.

    Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan bahwa Optimalisasi pengelolaan pendapatan Sulawesi Utara tahun 2016 dinilai berhasil. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besarnya hampir satu triliun rupiah pun dapat dilampaui.

    Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi tiga wakil ketua, Stevanus Vreeke Runtu, Wenny Lumentut
    dan Marthen Manoppo.
    Kita telah berhasil mencapai target sasaran PAD. Nilai capaian realisasi sebesar Rp. 981.071.815.882 atau mencapai 100,18 persen dari target yang ditetapkan yakni Rp. 979.353.945.492,” kata Dondokambey di ruang sidang paripurna.

    Selain itu, gubernur menjelaskan bahwa Sulut juga memperoleh dana perimbangan sebesar Rp. 1.923.527.808.000 dan pendapatan daerah lainnya sebesar Rp. 7.985.274.000 yang ditotalkan semuanya sebesar Rp 2.910.867.027.492.

    Sekretaris DPRD Sulut, Bartolomeus Mononutu ketika menyampaikan substansi  paripurna. 
    Misalnya di bidang kesehatan. Dalam pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 2016 yang berlangsung tanggal 8 hingga 15 Maret itu untuk sasaran anak usia 0-59 bulan tingkat pencapaian keberhasilan Sulut di atas target nasional yang berada pada angka 85 persen. “Kita menuai sukses dalam penyelenggaraan PIN. Tingkat capaian Sulut sebesar 91 persen atau melampaui target nasional,” jelasnya.


    Kalangan Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemprov Sulut saat mengikuti rapat paripurna.
    Dalam materi LKPJ, meliputi lima hal pokok yaitu kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan umum anggaran, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang diatur dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

    Usai mendengarkan LKPJ gubernur, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengumumkan susunan Panitia khusus untuk membahas LKPJ Gubernur bersama SKPD yang terkait.

    “Para personel pansus akan membahas laporan pertanggungjawaban gubernur dalam waktu yang telah ditentukan,” tukas Angouw.
    Hadir dalam sidang paripurna DPRD Sulut unsur Forkopimda, jajaran SKPD dan undangan Lainnya.(Adv)




    BERITA UTAMA