NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Mei 22, 2017

    Didemo Pedagang di DPRD Manado, Ini Penjelasan Dirut PD Pasar

    Tidak ada komentar
    Manado –

    Forum Peduli Pedagang Pasar Karombasan, Senin (22/5) siang menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Manado menuntut agar dibatalkannya Peraturan Direksi Tahun 2016 (Perdis) no1 tahun 2016 yang diterapkan PD Pasar Manado.
    Sementara Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Ferry Kintjem menyebut, apa yang dilakukannya telah sesuai ketentuan yang berlak. Malah menurut Dirut, ada oknum yang telah menafaatkan pedagang dan menerima upeti sebesar puluhan juta.

    Suasana demo pedagang di kantor DPRD Manado.
    Pada kesempatan itu Dirut pun menunjukan lampiran tandatangan 7 pedagang bermaterai, yang menulis, pedagang membuat tenda pada jaman Didi S/Noho awal tahun 2014 dengan catatan diberikan upeti (jatah) pada Noho tiap 2 bulan Rp 5 juta selama 4 bulan total 10 juta untuk kepentingan pribadi sendiri.
    Kemudian pada jaman Didi S antara bulan Juli dan Agustus karena Noho tidak dapat upeti maka tempat tersebut dibongkar dengan alasan akan jemput Prabowo. Sesudah itu, tenda berdiri lagi pada jaman Kowaas karena kelompok 7 sudah lelah, maka mereka menghadap ke pak Kowaas dan meminta tempat itu kontrak dengan jumlah 23.500.000 dalam jangka waktu 2015 s/d 2017).

    Disebutkan lagi dalam surat itu, tenda untuk tiga orang berlanjut dari 2017 sampai dengan 2019 dengan dana sebesar 9,150.000.
    “Yang membuat pernyataan tersebut ada namanya kelompok 7 yang di dalamnya berjumlahkan sekitar 7 orang, dan kolompok tersebut sudah bertanda tangan dia atas materai 6000,” tegas Keintjem sembari memperlihatkan surat itu.
    Dirut juga menjelaskan bahwa Perdis Peraturan Direksi Tahun 2016 dibuat dengan tujuan agar semua pedagang tertata dan bisa berjualan dengan adil.

    Menariknya, usai Kintjem membacakan cerita dari pedagang kelompok 7, langsung dibantah Hasna Abdul salah satu yang menandatangani pernyataan kelompok 7. Dia menyebut tak terlibat saat membuat pernyataan. Bahkan, Abdul mengaku tandatangannya tersebut itu bukan tandatangan memberi pernyataan, melainkan tandatangan daftar hadir saat pertemuan antara pedagang dan pihak PD Pasar.

    “Tidak benar kalau kami membuat pernyataan bahwa Noho Poiyo menerima uang sebesar 10 juta. Karena setahu saya, sampai saat ini saya tidak membuat pernyataan tersebut, saya curiga tandatangan kami yang dilampirkan dengan kronologis itu adalah rekayasa, sebab setahu saya tandatangan tersebut merupakan tandatangan daftar hadir saat pertemuan pedagang dan PD Pasar Manado belum lama ini,” tutur Abdul di kantor DPRD Manado.
    Hearing tersebut ini dipimpin Ketua Komisi B DPRD Manado, Revani Parasan, dihadiri Benny Parasan, Pinkan Nuah, dan Syarifudin Saafa, serta jajaran Direksi PD Pasar Manado, sedangkan dari Pemkot Manado hadir Asisten 1 Michler Lakat dan Kabag Hukum, hadir juga para aktivis LSM Laskar Manguni Indonesia Maxi Malonda. Hingga hearing berakhir, meskipun para pedagang belum mendapatkan hasil yang diharapkan dan pimpinan hearing yang dipimpin Revani Parasan menyepakati untuk diagendakan pertemuan kembali.(riskysondakh)

    BERITA UTAMA