NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Mei 12, 2017

    Ijin Operasional RSUP Kandou Bisa Dicabut

    Tidak ada komentar
    BPRS Sementara Lakukan Investigasi

    Manado –

    Kasus kematian pasien asal Tobelo Hesty Toweka (31) serta bayi dalam kandungannya, terus berlanjut. Kali ini giliran Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Sulut yang menjalankan amanat tugas mereka. Secara tegas BPRS menyebut, jika memang terbukti RSUP Kandou melakukan kesalahan prosedural medis dalam hal penanganan hingga si pasien meninggal, sanksi yang diberikan bisa sampai pada pencabutan ijin operasional.

    Demikian pernyataan Ketua BPRS Sulut Dr Wim Damopolii, SpB, SpU, MM, M.Kes, saat menggelar Konfrensi Pers, Jumat (12/5) pagi di ruang rapat Direksi RSUP Kandou.

    Suasana Konfrensi Pers yang digelar BPRS Sulut.
    “Sanksi yang diberikan jika RS Kandou terbukti bersalah tahapannya mulai dari sanksi ringan, sedang hingga berat,” papar Dr Wim, yang saat itu didampingi Dr Lidya Tulus, MARS selaku Sekretaris BPRS, serta anggota Dr BJ Waleleng, SoPd, KGEH, Theo Dondokambey dan Stevie Kumajas, S.Kep, NS, M.Kep.
    Tugas BPRS kata Dr Wim lagi, untuk memastikan hak dan kewajiban semua pasien yang masuk di Rumah Sakit apakah terlayani dengan baik atau tidak. Selain itu mereka juga melakukan pengawasan etika Rumah Sakit dan profesi para dokter dan perawat.

    “Badan ini memang baru terbentuk belum banyak yang mengetahui, dan tugas BPRS Sulut melakukan pengawasan pada semua RS di daerah ini. Kita memang dibentuk oleh pemerintah daerah dan secara langsung bertanggungjawab ke pemerintah daerah, jika ada pasien yang merasa keberatan dalam hal pelayanan dapat mengadukan langsung ke sekretariat BPRS di kantor Dinas Kesehatan Sulut, ” sebutnya memberi informasi.
    Terkait kasus kematian pasien asal Tobelo yang belakangan ramai di dibicarakan masyarakat, itu juga tambah dia tak luput dari pengawasan yang sementara mereka lakukan. Bahkan tahapan awal yang dilakukan BPRS telah menghubungi pihak keluarga di Tobelo dan meminta keterangan terkait peristiwa itu. “Tugas awal kami adalah mengumpulkan data, bahkan bisa juga berakhir pada mediasi,” tutur Dr Wim.

    Hanya saja karena masih sementara melakukan investigasi dia memastikan kasus kematian pasien asal Tobelo belum bisa disimpulkan apakah RS Kandou bersalah atau tidak dalam hal ini. Meski begitu dia berjanji akan menyampaikan hasil investigasi mereka ke publik jika semua data telah mereka kantongi. “Tunggu saja hasilnya yang pasti akan kami sampaikan ke publik, jika memang RS Kandou ditemukan bersalah yah konsekwensinya bisa sampai pada pencabutan ijin,” paparnya.
    Sementara itu pihak RSUP Kandou yang diwakili Direktur Sumber Daya Manusia dan Kependidikan (SDM Diklit) DR dr Jimmy Panelewen, Sp-B, KBD secara optimis dan yakin mengatakan jika pihaknya sudah menjalankan tahapan medis secara prosedural bagi pasien. “Semua pasien yang ada di RS Kandou tetap diberikan pelayanan seperti pasien lainnya, apalagi pasien BPJS. Jika salah melakukan penanganan pada mereka kita bisa dilapor ke KPK dan sanksinya berat,” ujar Paneleweng yang saat itu didampingi Kabag Umum Tonny Mangundap SH serta Kasubag Humas Meike Dondokambey.

    “Jadi pada kasus kematian pasien asal Tobelo, yang dilakukan RS Kandou dari hasil laporan tim dokter yang menangani si pasien disimpulkan sudah sesuai standar akreditasi dimana apa yang didengar  dan dilihat langsung direspon bukan menunggu laporan. Semua pasien di sini kami tata sesuai keilmuwan masing-masing para dokter, dan semua dokter tetap berusaha semaksimal melakukan proses kesembuhan bagi pasien,” tambahnya.(vsc)

      






    BERITA UTAMA