NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Februari 14, 2018

    Jelang Pemilihan KPRS GMIM, Ini Kata Aktivis Muda Sulut

    Tidak ada komentar


    Manado -

    Jelang pemilihan Komisi Pelayanan Remaja Sinode (KPRS) GMIM, pro dan kontra terus muncul silih berganti mulai dari mundurnya penetapan nominasi hingga sertifikat salah satu calon yang banyak diperdebatkan di media sosial, dan terbaru soal kedudukan ketua panitia pelaksana pemilihan.

    Akan hal tersebut sejumlah aktifis di Sulawesi Utara angkat bicara. Mulai dari Ketua BEM Universitas Sam Ratulangi Combyan Lolombitung. Dia menyebut, politik itu sebenarnya positif, tinggal cara dari masing-masing pelakon politik tersebut memainkannya dengan nada dan irama yang positif, akan tetapi jangan campur adukkan Politik dengan Pelayanan kepada Tuhan.

    Menurut Com sapaan akrabnya, tahun ini merupakan tahun demokrasi pelayanan di GMIM khususnya aras Sinode seperti BPMS sampai pada BIPRA Sinode. Akan tetapi menurutnya yang paling menarik perhatiannya adalah pemilihan KPRS GMIM.

    “GMIM adalah lembaga Gereja terbesar di Sulawesi Utara, oleh sebabnya dalam ajang pemilihan di aras Sinode khususnya BIPRA sering dilirik oleh beberapa orang yang notabene merupakan para politisi dari GMIM. Tak terkecuali di pemilihan Komisi Pelayanan Remaja Sinode GMIM. Jangan sampai kita mencampur adukkan kepentingan Politik dengan kepentingan Pelayanan. Seorang Ketua Remaja haruslah mengorbankan waktu, pikiran, tenaga bahkan sampai pada materi demi totalitas dan loyalitas dalam pelayanan remaja. Pertanyaannya, apakah nanti dia bisa meninggalkan segala agenda politiknya demi prioritas terhadap agenda pelayanan remaja? Karena hemat saya, bahwa seorang politisi itu sangatlah super padat dan sibuk. Jangan sampai karena kesibukannya sehingga agenda pelayanan remaja tidak berjalan dengan maksimal. Saran saya apabila nanti yang terpilih adalah notabene Politisi atau Legislator, maka baiknya dia mundur dari jabatan politik dan pekerjaannya tersebut agar bisa fokus dalam pelayanan. Harapan saya, semoga pemilihannya nanti berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan ” ujar Pemuda Asal Bitung ini.

    Berbeda dengan Avner Manopo, Aktifis dari Minahasa Tenggara. Dia menegaskan mengenai betapa pentingnya Integritas Pelayanan, apalagi di Remaja. Menurut Kak Ape (sapaan akrabnya), dia selalu mengikuti perkembangan pelayanan GMIM khususnya Remaja di media sosial.

    “Integritas Pelayanan Remaja sangatlah penting, karena subjektifitas pelayanannya adalah adik-adik remaja. Salah satu dari beberapa hal yang menjadi pertanyaan yakni mengenai hasil Konsultasi Remaja tahun lalu. Saya menduga ada muatan politik didalamnya karena sepengetahuannya dari hasil Konsultasi untuk Pemilihan Komisi Pelayanan Remaja Sinode GMIM dilaksanakan di Wilayah Manado Teling, dan tiba-tiba digeser pelaksanaannya di Wilayah Amurang Satu yang sesuai informasi itu adalah hasil keputusan di Sidang Majelis Siinode Tahunan (SMST). Ini ada apa sebenarnya? Saya penasaran dan menunggu klarifikasi di Medsos entah dari KPRS sekarang atau BPMS, akan tetapi tak kunjung datang. Katanya sih, menurut info dan yang sering saya baca di medsos harus melalui wadah resmi bukan di Medsos. Menutut saya medsos sebenarnya adalah sarana masa kini untuk mensosialisasikan mengklarifikasi dan mempromosikan segala sesuatu termasuk juga pelayanan. Tidak masalah sebenarnya selagi itu tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan UU ITE. Jangan sampai kita menjadi lembaga anti kritik atau hanya sekedar mempromosikan hal-hal yang positif di medsos, sementara yang negatif dihiraukan," kritiknya.

    Hal senada disampaikan Efan Runtukahu, Aktifis dari Minahasa Selatan yang dikenal vokal ini. Dia mengkritisi akan multi fungsi atau tugas dari Pnt. Kak Mikhaela Paruntu (Mikha). Menurutnya, alangkah baiknya adik Bupati Minsel ini fokus di salah satu apakah Ketua Pemilihan KPRS atau Calon Ketua KPRS GMIM.

    “Kak Mikha sebenarnya harus fokus, jangan sampai karena multi fungsi sebagai Ketua Panitia Pemilihan KPRS GMIM dan Calon Ketua KPRS GMIM sehingga membuat kak Mika tidak fokus dan ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saran saya kak Mikha pilih saja, mana yang menjadi agenda prioritas, kalau sebagai Ketua Panitia Pemilihan maka baiknya mundur dari Nominasi Ketua KPRS. Kalau sebagai Nominasi Ketua KPRS maka harus mundur dari Ketua Panitia, intinya biar fokus saja” ujarnya.

    Efan yang juga adalah Wakil Ketua Garda Tipikor Sulut (GTI) menambahkan terkait polemik surat terbuka yang di posting oleh pemilik akun James Lembong. Menurutnya apabila apa yang dipermasalahkan di postingan kolom komentar itu benar adanya dan bisa dibuktikan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan di sertifikat LTPR Dasar milik Pnt. Billy Lombok. Maka dia menghimbau dan menegaskan kepada Kak Jantje Wowiling Sajow (JWS) untuk memproses hukum hal tersebut,  karena selain mencederai integritas pelayanan, itu juga berimplikasi pada hukum pidana.

    Lain lagi dikatakan Allen Patymahu, aktifis dari Manado ini mengatakan betapa pentingnya tugas pelayanan seorang hamba atau pelayan di tubuh remaja GMIM. Namanya hamba, berarti dia harus siap jadi hamba Tuhan untuk menjadi gembala dan menggembalakan domba semua Unsur Pelayanan Remaja baik Komisi/Pembina sampai pada Remaja di GMIM yang jumlahnya 960-an gereja. Dia juga menambahkan terkait penyelenggaraan Hari Persatuan Remaja yang baru-baru ini selesai.

    “Menurut saya, siapapun yang menjadi Pengurus di KPRS GMIM harus siap menjadi hamba Tuhan yang setia. Dan harus siap menerima segala konsekuensinya. Karena melayani Tuhan itu harus memikul salib, bukan memikul emas. Dan melayani Tuhan itu apalagi di remaja harus mengedepankan Tuhan Yesus di atas segalanya, bukan malah menjadi ajang mendongkrak popularitas dengan cara memajang foto di belakang proposal undangan HPRG 2018, baiknya panitia memasang foto ilustrasi rohani, atau foto-foto kreatifitas remaja. Kalau foto-foto seperti itu terkesan gimana yah. Untuk itu harapan saya semoga yang menjadi Ketua KPRS adalah murni seorang hamba Tuhan, bukan dari politik atau titipan politik," ungkapnya.

    Soal sering ditemui money politik berlabel jaket dan uang transport yang ramai dibicarakan di media sosial, hal tersebut
    juga mendapat kecaman dari Aktifis asal Manado Juli Lenon. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemuda salah satu gereja di GMIM dan juga Pengurus Ormas di Manado itu menilai, cara-cara seperti itu merusak budaya pelayanan.

    "Apabila benar apa yang beredar luas di medsos maka kami tidak akan tinggal diam. Jika kedapatan dan terbukti maka akan kami buka kepada publik dan melaporkannya kepada Panitia atau BPMS. Jika tidak diindahkan maka kami akan pakai cara kami sendiri demi kebenaran dalam Pelayanan di GMIM," sebutnya.(vsc)

    BERITA UTAMA