NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Maret 01, 2018

    Dituding Plagiat, Dekan FKM Pilih Tempuh Jalur Hukum

    Tidak ada komentar
    Suasana Konfrensi Pers yang digelar Dekan FKM

    Manado-

    Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Prof Grace Kandou membantah adanya tudingan bahwa dirinya melakukan plagiat terhadap salah satu karya ilmiah.

    Anehnya menurut Grace dalam konfrensi pers yang diadakan Selasa (27/02), apa yang dituduhkan kepadanya adalah hasil dari karyanya sendiri.

    "Ini kan aneh, karya sendiri dibilang plagiat, kalau plagiat berarti mencuri hak cipta orang lain," jelasnya di tengah-tengah konfrensi pers tersebut.

    Pun, Kandou menilai tudingan yang dilontarkan kepadanya itu sama sekali tidak memiki dasar jelas. "Tudingan ini sama sekali tidak benar. Sangat disesalkan ini terjadi di salah satu universitas terbesar di Indonesia. Cara menjegal saya seperti ini bukan hanya merusak reputasi saya tapi sudah merupakan fitnah dan pencemaran nama baik, karena itu saya memilih untuk mem-PTUN kan persoalan ini," papar Grace.

    Dijelaskan juga, sebenarnya SK 1132 itu otoplagiat. Nah, untuk otoplagiat misalnya dibenarkan pun tidak melanggar aturan dalam salah satu persyaratan yang mengatakan tidak melakukan plagiat. Dirinya menjelaskan, jurnal yang diasumsikan plagiat adalah keliru.

    Karena itu diangagap mempublikasi ganda antara jurnal kesmas dan prosiding. Sementara katanya, ternyata prosiding tidak digunakan dalam perolehan angka kredit untuk pengusulan guru besar.

    "Itu waktu sementara berproses di bagian SDM. Telaah kembali dan melihat kembali. Sampai mereka mengatakan kenapa harus keluar SK ini. Nah, itu yang menjadi novum untuk kita menggugat," terangnya.

    Dirinya merasa dalam keputusan ini pun tidak ada keadilan. "Ini sangat merugikan dan dizolimi. Bahkan ini merusak nama baik saya dan bahkan keluarga saya merasa dirugikan," ujarnya.

    Dia mengatakan, putusan PTUN yang memenangkan gugatannya sudah ada. Di samping itu, dalam pertimbangan PTUN disebutkan dalam juklak MA RI nomor 224/TD/TUN/1993 tgl 14 Oktober 1993 bahwa penundaan/penanguhan pelaksanaan putusan terhadap objek yaitu sk. 1132 Rektor 2013, maka Pejabat PTUN (dalam hal ini Rektor dan atau Panitia Pilrek) dilarang menerbitkan keputusan - keputusan baru kecuali terdapat penetapan lain oleh Pengadilan.

    "Itu putusan hukum. Jangan dilawan. Sebagai warga negara yang taat hukum saya telah melalui prosudur dan itu diterima oleh PTUN. Ini juga harus dijalankan bukan hanya oleh Senat Unsrat tapi juga Kemenristek Dikti. Ada dua substansi putusan PTUN yakni, pertama menerima gugatan saya mengenai penangguhan SK penundaan pengusulan guru besar oleh pihak Unsrat. Dan kedua, saya oleh PTUN dinyatakan tidak melakukan plagiat," jelasnya. (Falen Logor)

    BERITA UTAMA