NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Mei 23, 2018

    Pimpinan DPRD Sulut Pertanyakan Mekanisme Pemeriksaan BPK

    Tidak ada komentar
    Manoppo dan Runtu saat menyampaikan pendapat
    Jakarta -

    Luapan kekecewaan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disuarakan pimpinan-pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) antara lain Marten Manoppo dan Stevanus Vreeke Runtu, saat mengikuti kegiatan Bimtek DPRD Sulut, di Hotel Harris Vertu, Selasa (22/5).

    Kedua pimpinan DPRD Sulut tersebut menyesali dan bahkan mempertanyakan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap anggota-anggota DPRD terkait dana reses T.A 2017, pekan kemarin yang menurut kedua pimpinan DPRD tersebut tidak masuk akal dan sangat perlu untuk dipertanyakan.

    Menurut Manoppo, BPK seenaknya melakukan pemeriksaan yang pada dasarnya tidak mereka ketahui apa sebenarnya dasar sehingga anggota DPRD diperiksa bahkan disuruh menganti rugi atas dana reses tersebut.

    "Dengan hak mereka, seenaknya menggiring kami. Bahkan saya berpikir bisa-bisa ini sebuah jebakan, dan kami ditakut-takuti mereka. Kami kan memang benar melakukan reses dan kami punya bukti bahwa memang kami melaksanakan kegiatan tersebut," sesal kader partai Demokrat tersebut.

    Sementara itu, Stevanus Vreeke Runtu pun mengkritisi dan bahkan mempertanyakan sistim pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap dirinya dan rekan-rekan anggota DPRD lainnya.

    "Sistim seperti apa yang dilakukan oleh BPK ? Bahkan kami sendiri binggung kami disuruh bayar tapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nya tidak ada. Sistim pemeriksaan ini sudah benar-benar tidak masuk akal," paparnya senada dengan Manoppo.

    Bahkan dikatakan SVR BPK memeriksa memakai kacamata kuda.
    "Saya melihat pemeriksaan BPK keliru dan memakai kacamata kuda," tegasnya sembari menyebut mereka menghormati regulasi yang ada tapi sistem yang dilakukan oknum-oknum BPK tersebut perlu disuarakan.

    "Supaya kami jangan seolah-olah kami diam dan mereka berhasil dengan pemeriksaan yang mengintimidasi dan tak sesuai mekanisme," tutupnya. (Falen Logor)

    BERITA UTAMA