NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Mei 24, 2018

    Yongki Limen Siap Diperiksa BPK

    Tidak ada komentar
    Yongki Limen
    Jakarta -

    Anggota DPRD Sulut Yongki Limen menyesali kejadian yang menimpa hampir keseluruhan anggota DPRD Sulawesi Utara, terkait dana reses yang sesuai informasi mengakibatkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap 41 penguhuni gedung cengkih.

    Anggota Fraksi Partai Golkar dan Komisi IV DPRD tersebut pun tegas mempertanyakan hal ini. Bahkan dengan lebih tegas dirinya menyatakan dirinya secara pribadi siap untuk diperiksa BPK.

    "Sudah terlalu gila jika dana Reses yang menjadi temuan BPK tersebut kami pakai secara pribadi. Kalau memang harus diperiksa saya siap untuk diperiksa lebih lanjut," tegasnya karena merasa kecewa yang menjadi hasil temuan TGR BPK tersebut tidak masuk di akal.

    Sementara itu dikatakan politisi Golkar tersebut yang dia permasalahkan adalah terkait dengan dana sewa lokasi.

    "Jika memang ini dipermasalahkan, dengan dana yang sedikit tersebut apakah kami hanya menyediakan tempat dan masyarakat hanya disuruh berdiri tanpa diberikan kursi dan barang-barang penunjang lainnya? Apa yang akan masyarakat katakan kepada kam?," ucapnya sembari mempertanyakan mekanisme terkait TGR yang BPK berikan tersebut.

    "Tak hanya kerugian materi yang kami dapat, beban moril terhadap masyarakat pun menjadi beban kami. Dianggap kami mempermainkan dana tersebut. Padahal kami pun juga memakai tambahan dana sendiri untuk pengadaan reses di tempat-tempat yang kami tuju. Dan bahkan untuk dana reses tidak dipegang oleh kami, semua dipegang oleh staf pendamping sekertariat dewan," sesalnya.

    Lanjut Limen berharap ini tidak akan terjadi lagi dan jikapun cara kerja BPK seperti ini terus dibiarkan, dirinya mengancam bahwa akan diusulkan nanti untuk tidak akan melakukan reses lagi.

    "Kalau begini ceritannya, kita tidak akan reses lagi. Toh kalaupun mau reses, biar nanti Gubernur, Wakil Gubernur yang melaksanakannya," tegasnya sembari meluapkan kekecewaan karena terkesan Eksekutif membiarkan anggota-anggota DPRD yang merupakan rekan kerja eksekutif ini dibiarkan diperiksa. (Falen Logor)

    BERITA UTAMA