NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Juni 06, 2018

    Lagi, Pemprov Sulut Sabet Opini WTP

    Tidak ada komentar

    Prosesi penyerahan WTP 
    Manado -

    Untuk yang ke-empat kalinya secara berturut-turut, Sulawesi Utara (Sulut) meraih opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara tahun 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    Hal ini disampaikan dan diserahkan langsung oleh anggota VI BPK RI DR. H. Harry Azhar Azis, M.A kepada Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam rapat paripurna istimewa DPRD provinsi Sulawesi Utara, Selasa (5/6), dengan agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD Propinsi Sulawesi Utara tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

    Ketua DPRD Sulut memimpin Paripurnaa WTP
    Dari sambutannya, BPK RI diwakili oleh Azis menyampaikan bahwa Sulawesi Utara mendapat opini WTP dikarenakan sinergi yang matang antara pemerintah propinsi Sulawesi Utara dan seluruh pemangku kepentingan termasuk BPK.

    Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Sulut dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual, telah diuangkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung fan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

    Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua mendampingi Gubernur saat menerima WTP

    Namun demikian, meskipun opini Sulut mendapat WTP, BPK masih menemukan permasalahan yang harus menjadi perhatian dari pemerintah propinsi Sulawesi Utara, seperti yang di sampaikan oleh Azis dalam sambutannya.

    "Berdasarkan amanat UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah Sulut dan kabupaten/kota yang ada harus melakukan koordinasi dan rekonsiliasi terkait aset tetap akibat perubahan kewenangan tersebut" terangnya.

    Lanjut dikatakan bahwa untuk rekomendasi dari BPK, pemerintah harus menindaklanjutinya selama waktu yang ditetapkan.

    Foto bersama pimpinan Dewan Sulut dan Gubernur serta Wagub
    "Sesuai pasal 20 ayat 3 UU No. 15 thn 2004 tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima" tegasnya.

    Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw pun berterima kasih dan langsung menanda-tanggani LHP BPK RI tersebut serta langsung menerima LHP tersebut disaksikan semua yang hadir dalam paripurna dimaksud."Dengan diterimanya LHP ini menandakan kepemimpinan Gubernur dan Wagub dalam memimpin ASN di jajaran Pemprov terbukti sangat baik," tegas Angouw.

    Diapun memuji kinerja semua ASN yang ada di jajaran Pemprov Sulut yang dinilai sangat terampil dan profesional pada bidang kerja masing-masing. "Prestasi ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi semua ASN agar terus meningkatkan kinerjanya," kunci Angouw.

     (Falen Logor)

    BERITA UTAMA