NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Juni 22, 2018

    Tahap II Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Sulut Dibuka, Suak Utarakan Ketentuanya Seperti Ini...

    Tidak ada komentar
    Johny Suak
    Sulut -

     Dalam rangka pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara, ketua tim seleksi I calon anggota Bawaslu Johnny A. A. Suak, SE, M.Si menyampaikan bahwa pada saat ini dibuka seleksi ke dua calon anggota bawaslu Kab/Kota di Sulawesi Utara.

    Dalam penjelasannya, Suak menyebut berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
    0385/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2018 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang– Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

    Panwas Sulut terlebih tim seleksi tahap II membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara.

    Suak pun ketika dikonfirmasi langsung memberikan penjelasan tentang ketentuan untuk mendaftar menjadi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara.

    Adapun ketentuan pendaftaran seperti yang disampaikan JAS (Panggilan Akrabnya) adalah sebagai berikut:

    Persyaratan Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

    A. Warga Negara Indonesia;

    B. Pada saat mendaftar berusia paling rendah 30 (tigapuluh) tahun;

    C. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17Agustus 1945;

    D. Mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur dan adil;

    E. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu,
    ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan Pemilu;

    F. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;

    G. .Berdomisili di wilayah Kabupaten Kota yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan Kartu
    Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;

    H. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

    I. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada
    saat mendaftar sebagai calon;

    J. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha
    Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada saat mendaftar sebagai
    calon;

    K. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
    hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadianggota Bawaslu
    Kabupaten/Kota;

    L. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
    kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
    penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

    M. Bersedia bekerja penuh waktu.

    N. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan dipemerintahan dan/ atau Badan Usaha
    Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah selama masakeanggotaan apabila terpilih;

    O. Melampirkan surat keterangan mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di
    pemerintahan, dan Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat
    mendaftar, bagi yang sementara menjabat;

    P. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan

    Q. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan
    mengikuti seleksi;

    R. Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai Negeri Sipil.



    2. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Dua Bawaslu Kabupaten/Kota
    masing-masing dengan melampirkan:

    A. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;

    B. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar;

    C. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;

    D. Daftar Riwayat Hidup (DRH);

    E. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar
    Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka
    Tunggal ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

    F. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, disertai surat
    keterangan bebas narkoba;

    G. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;

    H. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi
    anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal Calon Anggota
    Bawaslu Kabupaten/
    Kota pernah menjadi anggota partai politik;

    I.  Surat pernyataan telahmen gundurkan diri darijabatan politik, jabatan dipemerintahan, dan
    Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah bagi calon yang sedang menduduki
    jabatan politik, jabatan dipemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
    Milik Daerah pada saat mendaftar;

    J. Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan jabatan
    Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dari pejabat yang berwenang;

    K. Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi
    kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih
    menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;

    L. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan telah
    mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
    pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari
    Pengadilan Negeri;

    M. Suratpernyataanbersediabekerjapenuhwaktu;

    N. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan
    dan Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;

    O. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama
    Penyelenggara Pemilu;

    P. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang
    akan mengikuti seleksi;

    Q. Surat Pernyataan bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
    bagi Pegawai Negeri Sipil.


    3. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar
    sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.

    4. Formulir berkas administrasi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan keterangan lebih
    lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara atau melalui laman bawaslu.go.id

    5. Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat khusus, atau diantar langsung ke
    Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Aryaduta Hotel Manado Lantai 2 Jl.Piere Tendean Boulevard Manado.

    6. Dibuat masing -masing rangkap 6(enam) terdiri dari 1 (satu) asli dan5 (lima) fotocopy.

    7. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 28 Juni 2018 s/d 04 Juli 2018

    8. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

    Diketahui, Suak menjelaskan bahwa hal ini disampaikan karena dirinya merasa bahwa keterbukaan publik sangat harus di lakukan apalagi hal ini adalah yang terpenting agar suapaya ketebukaan publik bisa di kemukakan seperti yang disampaikan oleh ketua tim seleksi II Dr. Drs Michael Mamentu MA dan sekertaris Dr. Jerry Wuisang S.Pd, MM.

    "Keterbukaan informasi sangat kami junjung tinggi sehingga kami wajib bekerjasama dengan insan Pers" Tutupnya sambil berharap seleksi tahap II ini bisa terlaksana dengan baik. (Falen Logor)

    BERITA UTAMA