NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Juli 16, 2018

    Berdiri di Atas Lahan Produktif, DPRD Sulut Dituntut Keluarkan Rekomendasi

    Tidak ada komentar
    Salah satu tulisan yang dibawa oleh masyarakat. 
    Sulut -

    Permohonan masyarakat Bolaang Mongondow (Bolmong) terkait dengan produksi kelapa sawit yang ada di daerah tersebut masih belum menemukan titik terang.

    Bahkan warga yang terdiri dari 15 desa serta 3 kecamatan, Senin (16/7) nekat mendatangi kembali kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut guna meminta agar pimpinan dewan dalam hal ini Andrei Angouw mengambil sikap tegas memberikan rekomendasi untuk memberhentikan produksi kelapa sawit yang dikelolah PT. KKI yang diketahui bahwa lahan tersebut adalah berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

    Tak tanggung-tanggung, masyarakat yang terlihat datang sebagian besar adalah lanjut usia (lansia) tersebut rela akan tidur di kantor DPR hanya untuk menunggu kepastian keputusan dari pimpinan DPRD.

    Salah satu masyarakat dengan peralatan memasak mereka. 
    Panglima Laskar Merah Putih (LMP) Sulut yang mendampingi masyarakat, Indra P Wongkar SE menjelaskan permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah dimana lahan yang digarap untuk perkebunan kelapa sawit di Bolmong tidak bisa, karena menurutnya, lahan rersebut merupakan lahan produktif.

    Oleh karena itu, mewakili masyarakat, DPR harus keluarkan rekomendasi untuk memberhentikan produksi kelapa sawit di Bolmong.

    "Bolmong tidak layak untuk lahan sawit. Karena di sana lahan produktif. Seluruh lahan produktif tidak bisa dibuat lahan sawit. Dan, kami meminta agar pimpinan dewan segera keluarkan rekomendasi penghentian," ucap Wongkar, kemarin di gedung DPRD Sulut.

    Lanjut Wongkar, tahun 2006 sudah ada rekomendasi bahwa perusahaan tersebut tidak bisa diperpanjang izin. Karena pertama, perusahaan tersebut merusak kelapa sekira 27  ribu pohon, kemudian 5 ribu pohon kapuk, dan lima tahun tidak bayar pajak.

    "Sekarang sudah bertambah. Merusak aset negara dari 2006 sampai 2013 total perkiraan Rp 13 milyar," tegasnya.

    Dia pun membeberkan, masyarakat bersikeras meminta agar tidak ditanam di lahan produktif. Karena mereka menggarap lahan tersebut sudah berpuluh - puluh tahun.

    "Kalau ada yang bilang izin sudah keluar, tunggu dulu. Karena tahun sebelumnya sudah tidak ada izin," terangnya.

    Kemudian saat ditanyai, kapan warga pulang ke desa masing - masing, katanya setelah ada keputusan DPRD. "Pulang membawa hasil dari DPRD yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw," pungkasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut, Kristovorus Deky Palingi (KDP) mengatakan, pertama - tama bahwa DPRD adalah rumah rakyat. Siapa pun punya hak untuk menyampaikan pendapat di sini. Dan kata KDP begitu sapaan akrabnya Kristovorus Deky Palinggi, untuk menyampaikan pendapat.

    "Sebagai representasi dari masyarakat Sulut, kami harus menerima  aspirasi ini. Dan, akan menyampaikan kepada pimpinan dewan kalau bisa dengar. Serta mendengar langsung aspirasi mereka," urainya.

    KDP saat menghampiri masyarakat di Gedung DPRD Sulut. 
    Pun, kata politisi Partai Golkar itu, di DPRD semua sama. Tidak ada yang berani perintah dan memerintah sesama wakil rakyat. Sebab kami semua dipilih langsung oleh rakyat.

    "Masyarakat sangat menginginkan untuk ketemu dengan dia (Andrei Angouw, red). Kalau ketua dewan sudah ketemu, saya rasa ini sudah selesai," tegasnya seraya berharap, semoga pimpinan dewan dapat melihat dan mendengar apa yang menjadi aspirasi.

    Dia pun menjelaskan, sebagai wakil rakyat, mestinya jangan menyiksa rakyat dengan tidak bertemu. Dan, jika setelah bertemu, terserah apa keputusannya, tapi minimal aspirasi masyarakat sudah tersampaikan.

    "Semua ini tergantung pertemuan. Kasihan mereka sudah datang jauh - jauh dan tidak ditemui. Kan, mereka masih punya keluarga dan pekerjaan," pungkasnya.

    Terkonfirmasi, masyarakat ke lima belas desa yang datang diantaranya dari Desa Ayong, Desa Cempaka, Desa Bolangat, Desa Bolangat Timur, Desa Babo, Desa Baturapa 1, Desa Baturapa 2, Desa Pinogalungan, Desa Lolak, Desa Lolak 2, Desa Padang, Desa Tumbolango, Desa Poigar. (Falen Jaksen)

    BERITA UTAMA