NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Juli 10, 2018

    DPRD Angkat Bicara Soal Tingginya Biaya SPP

    Tidak ada komentar
    Fanni Legoh
    Manado.
    Tingginya biaya SPP perguruan tinggi menjadi keluhan yang tak bisa ditepis keberadaannya. Hal ini pun menjadi keluhan dari banyak kalangan masyarakat yang mengaku berat memenuhi permintaan pembayaran SPP. Tetapan standart nominal alasan utamannya seperti yang ada di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado.

    Diketahui sebelumnya bahwa tetapan standart SPP di Unsrat capaiannya per tahun 2015/2016 bahkan 2017 (dari beberapa informan) memiliki standarisasi pembayaran sebesar 3-5 juta/semester bahkan lebih ataupun kurang, tergantung negoisasi dengan pihak universitas ataupun fakultas.

    Aspirasi tersebut menyasar ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sulawesi Utara. Pun, DPRD diminta agar hal ini mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

    Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Fanny Legoh mengungkapkan, pihak DPRD nantinya akan mengupayakan agar melakukan rapat dengar pendapat terhadap pihak universitas. Yakni, guna mempertanyakan apa sebabnya kenaikan itu dilakukan.

    "Mungkin akan ada hearing. Karena ada keluhan masyarakat yang sebab mereka merasa pemberian biaya SPP terlalu tinggi," ucap Legoh, kemarin, Senin (9/7).

    Lanjut Legoh, rapat dengar pendapat ini dilakukan agar aspirasi masyarakat bisa diteruskan ke pemerintah pusat. "Nanti ada rapat dengar pendapat supaya diteruskan ke Kementerian terkait," katanya.

    Tambah Legoh, harus diakui bahwa universitas hanya mengikuti aturan di atasnya. Dan, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. "Unsrat hanya mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat," tukasnya.

    Dia pun membeberkan, jika masyarakat telah mengeluarkan keresahan atas kebijakan tersebut. Yakni, aturan Kemenristekdikti terkait pemberian biaya SPP minimal yang dirasa berat oleh warga, maka kata politisi PDIP ini, harus ada kajian dan pertimbangan kembali.

    "Kalau ada keluhan masyarakat yang merasa ada pertimbangan. Maka perlu ada kebijakan baru untuk masyarakat berpendapatan rendah,"  Tutupnya. (Falen Logor)

    BERITA UTAMA