NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    September 04, 2018

    Di Depan Kadis Pendidikan, JK: Jangan Buat Buruk Pendidikan Kita

    Tidak ada komentar
    Suasana rapat komisi IV bersama Mitra Kerja Dinas Pendidikan Sulut.
    Sulut.
    Praktek pungutan yang yang masih membuat resah dunia pendidikan seakan tidak membuat sekolah-sekolah SMA/SMK di Sulawesi Utara berhenti melakukan punggutan terhadap siswa-siswinya.

    Hal ini masih terjadi di beberapa sekolah yang ada di Sulawesi Utara berdasarkan laporan dari orang tua siswa yang menjadi keluhan, seperti yang tersampaikan dalam reses anggota-anggota DPRD Sulut beberapa waktu lalu dan di angkat dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Sulut dengan mitra kerja Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, Selasa Senin (3/9-2018).

    Menindak lanjuti hal itu, ketua komisi IV James Karinda (JK) pun tak segan-segan menggangkat dan mempertanyakan hal tersebut karena merasa bahwa jika dibiarkan hal ini akan menurunkan citra dunia pendidikan khususnya yang ada di Sulawesi Utara.

    Dirinyapun beranggapan bahwa dengan masih berlangsungnya praktek seperti demikian, merupakan suatu pelanggaran yang berat karena juga tidak sesuai dengan program pemerintah.

    "Tiga program pemerintah yang penting dan yang langsung mengena ke masyarakat adalah Pendidikan, Kesehatan dan sosial. Jika dalam pendidikan praktek mewajibkan pembayaran SPP terhadap siswa, maka ini merupakan suatu pelanggaran yang berat, apalagi ini program pemerintah yang langsung mengena ke masyarakat," Tegas Karinda dihadapan Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Grace Punuh beserta pejabat struktural lainnya dan bahkan anggota-anggota DPRD yang hadir dalam RDP tersebut.

    Lanjut, Karinda menyesalkan hal tersebut di depan kepala dinas karena menurut dia bahwa hampir semua yang terkait dengan pendidikan sudah tertata dalam APBD khususnya SMA/SMK yang merupakan kewenangan dari Provinsi.

    "Hampir semua sudah tertata, tapi kok masih ada yang seperti ini. Tolong ditindak tegas oleh ibu kadis dan tolong ditegur bagi sekolah-sekolah yang masih melaksanakan praktek ini. Kalau tidak ada perubahan nantinya saya akan tanya ke sekolah-sekolah terkait dana tersebut dan kita hitung pendapatannya, karena jika demikian itu berarti masuk PAD sekolah dan harus dibukukan dalam buku induk," Ancamnya.

    "Sekali lagi tolong dihentikan, jangan buat buruk pendidikan kita. Bagaimana mungkin anak sudah lulus tapi ijazahnya masih ditahan-tahan? Bagaimana mereka akan bekerja atau melanjutkan kuliah kalau tidak ada ijazah? Dan saya sudah tanya langsung ke kementrian dan memang tidak diperbolehkan seperti itu. Dampaknya juga bahwa jika SPP diwajibkan anak-anak bisa malu bersekolah jika tidak membayar SPP oleh sekolah tersebut" Terang Karinda.

    Diketahui bahwa sesuai informasi yang masuk bahwa sekolah yang kedapatan masih melakukan praktek pungli tersebut berada di wilayah Teling dan terungkap dalam reses anggota DPRD Sulut dimana bahwa masih ada siswa yang tidak bisa menggambil laporan hasil belajar (raport) dan ijazah karena tidak bisa membayar ke pihak sekolah. (Falen Logor)

    BERITA UTAMA