NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    September 25, 2018

    Gubernur Lantik 5 Kepala Daerah, Liando Ingatkan jangan Jadi Pemecah Belah Daerah

    Tidak ada komentar
    Suasana pelantikan lima kepala daerah oleh Gubernur Sulut. 
    Sulut.
    Bertempat di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Prov. Sulut) Gubernur Olly Dondokambey secara resmi melantik lima (5) kepala daerah kabupaten/kota terpilih yang ada di Sulawesi Utara, Selasa (25/9-2018).

    Adapun lima pasang bupati yang dilantik adalah Bupati Evangeline Sasingen – Wakil Bupati John Palandung (Sitaro), Bupati James Sumendap – Wakil Bupati Jocke Legi (Minahasa Tenggara), Bupati Royke Roring - Wakil Bupati Robby Dondokambey (Minahasa), Wali Kota Tatong Bara – Wakil Wali Kota Nayodo Koeniawan (Kotamobagu), Bupati Depri Pontoh – Wakil Bupati Amin Lasena (Bolaang Mongondow Utara).

    Dalam sambutannya, Gubernur Olly Dondokambey mengucapkan selamat bekerja kepada kepala daerah yang telah dilantik.

    “Saya berharap agar kepala daerah yang telah dilantik bisa memegang amanah dengan baik," Pungkas Olly sambil mengucapkan selamat bekerja dan tetap semangat dalam melayani masyarakat.

    Ferry Daud Liando. (sumber foto : Google) 

    Sementara itu, pengamat politik Fery Daud Liando memberikan catatan-catatan buat para kepala daerah tersebut. Antara lain, Liando menjelaskan bahwa tugas utama pasangan kepala daerah adalah mempersatukan kembali struktur sosial yang terpecah saat pilkada beberapa waktu lalu.

    "Tugas utama pasangan kepala daerah yang pertama adalah mempersatukan kembali struktur sosial yang terpecah belah  pada saat Pilkada. Berapa jumlah pasangan calon maka sejumlah itu friksi-friksi yg terbentuk di masyarakat," Paparnya.

    Oleh karena itu, menurut Liado bahwa perlu bagi setiap kepala daerah baru untuk mempersatukan kembali friksi-friksi yang terbentuk di masyarakat tersebut, karena yang terjadi bahwa pola pikir masyarakat selalu diperhadapkan pada beda pilihan selalu dianggap musuh.

    "Jika ini tidak diperbaiki maka struktur sosial tetap renggang dan sangat rawan dipicu konflik. Tidak gampang untuk mempersatukan perbedaan ini, sehingga cara untuk menjawabnya, para kepala daerah baru, harus adil memperlakukan semua orang dalam hal pelayanan," Jelas Liando.

    Lanjut ditegaskannya bahwa jangan sampai justru yang menjadi pemencah-belah adalah kepala daerah sendiri.

    "Banyak kejadian di tempat lain kepala daerah memperlakukan secara tidak adil bagi masyarakat yang dianggap tidak memilihnya. Banyak pejabat dipecat karena diketahui tidak mendukung. Kepala daerah harus menyingkirkan jauh2 rasa dendam. Jadikan semua masyarkat adalah miliknya. Sebab beda pilihan sesungguhnya hal yang wajar dalam demokrasi," Tegas pengamat politik Universitas Sam Ratulangi tersebut

    Kemudian Ia pun berharap kepala daerah terpilih juga harus menyadari bahwa yang memilih mereka bukan oleh 100 persen masyarakat di daerah itu, ada yang hanya di dukung sejuta 30 persen pemilih.

    "Artinya masih ada 70 persen yang tidak memilihnya. Oleh karena itu kepala daerah yang baru dilantik agar tidak harus menjadi penguasa mutlak, sehingga menjalankan pemerintah harus banyak melibatkan publik," Tutup Liando. (Falen Logor)


    BERITA UTAMA