NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Juni 27, 2019

    Kinerja KPU Dipertanyakan, Pemantau : Jika Ada "Kongkalingkong" Harus dipidana

    Tidak ada komentar

    Logo KPU Sulut (sbr : Google)
    Sulut.
    Disinyalir melanggar ketentuan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1a, dan PKPU No 20 tahun 2018 Pasal 7 Ayat 1a, tentang batas usia Calon Legislatif telah berumur 21 tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT, Ardiansyah Septian Pakaya, Calon Legislatif (caleg) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Partai Golkar nomor urut 6 menuai kontoversi.

    Hal ini terbukti saat, Rabu (26/06-2019) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara mengadakan sidang pendahuluan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow Utara dengan register surat 474/Bawaslu Prov.SA/SET/PM.06.01/06/2019 menindak lanjuti temuan Bawaslu Bolaang Mongondow Utara dengan register surat 02/TM/ADM/BWSL.Provinsi-Sulawesi-Utara/VI/2019.


    Diketahui bahwa sidang pendahuluan ini mengacu pada saat penetapan DCT oleh KPU Bolmut tertanggal 20 September 2018, No 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU/Kab/9/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Umum tahun 2019, Septian sendiri masih berusia 20 tahun sehingga diduga telah melanggar peraturan dari UU dan PKPU tentang Pemilihan Legislatif.

    Hal ini-pun mendapat perhatian serius dari aktivis pemantau pemilu Rogen K saat ditemui voxsulut untuk dimintai tanggapan. Pemantau yang dikenal kritis dalam mengawal kontestasi politik tersebut spontan memberikan tanggapan pedas untuk penyelengara pemilu dalam hal ini KPU Bolaang Mongondow Utara bahkan juga KPU Sulawesi Utara.
    "Apabila dugaan ini benar terbukti, maka tentunya ini menjadi preseden buruk yang terjadi khususnya bagi Komisi Pemilihan Umum," Tegasnya.

    Rogen pun makin menegaskan bahwa dirinya sebagai pegiat pemilu meminta kepada Bawaslu Sulut untuk serius dan menindak tegas oknum-oknum yang secara sengaja meloloskan oknum caleg bersngkutan yang menurutnya belum layak secara administrasi.
    "Hal ini seharusnya tidak harus terjadi karena jika terbukti otomatis ini sangat menyalahi asas pemilu yang jujur dan adil sehingga netralitas KPU pun kami pertanyakan," Lanjutnya.

    Pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017

    Selanjutnya ia (Rogen,red) menyampaikan bahwa proses ini akan dikawal sampai ada putusan yang benar-benar sesuai dengan undang-undangan kepemiluan No. 7 Tahun 2017 baik administrasi maupun yang berujung pada pidana bagi yang melanggarnya.
    "Jika memang benar-benar terbukti diduga ada "kongkalingkong" dari KPU Bolmut ataupun KPU Sulut nantinya, ini kami harap bisa menjadi rekomendasi dari Bawaslu untuk dibawah ke DKPP, bahkan juga sesuai aturannya ada pasal pidana yang jelas tertera dalam UU Pemilu No. 7 tahun 2017 Pasal 488, Pasal 520, Pasal 543, Pasal 544, dan pasal 554," Gubrisnya sambil menjelaskan bahwa hal ini bertujuan untuk menjadikan pelaksanaan pemilu lebih baik kedepannya, "Apalagi kedepan tepatnya tahun 2020 nanti, kita akan menyelenggarakan pemilukada serentak di Indonesia khususnya untuk provinsi Sulawesi Utara ataupun di beberapa kabupaten kota lainnya di Sulawesi Utara," Tutupnya.

    Sementara itu, saat dikonfirmasi via whatsapp chating, komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon mengatakan bahwa benar kasus itu sementara di proses oleh Bawaslu Sulut.
    "Sementara proses di Bawaslu Sulut," Jawabnya singkat.(Falen Jaksen)

    BERITA UTAMA