NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    November 21, 2019

    Polemik NHPD Pilkada 2020, Pemkot Manado Langsung Klarifikasi

    Tidak ada komentar
    Perjanjian yang disepakati bersama antara Pemkot Manado, KPU, Bawaslu Kota Manado, disaksikan BPKP Perwakilan Sulut
    Manado-

    Terkait polemik yang beredar luas di masyarakat soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah di Kota Manado Tahun 2020, langsung diklarifikasi Pemkot Manado.

    Saat diwawancara sejumlah media, Kepala Bagian Pemerintahan dan Humas Pemkot Manado Drs Sonny Takumansang MSi mengatakan, ada isu seolah-olah Pemerintah Kota Manado menghambat proses pelaksanaan pilkada.

    "Itu tidak benar, mana ada pemerintah menghambat pelaksanaan pilkada. Sekali lagi, Pemerintah Kota Manado tidak pernah menghambat," ujar Takumansang, Kamis sore tadi (21/11)

    Takumansang menjelaskan, ada regulasi yang harus dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kaitannya dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana, supaya proses Pilkada 2020 tidak menemui hambatan dalam pelaksanaannya nanti.

    “Ada aturan yang tidak boleh kita langkahi yang dapat berakibat hukum. Publik perlu diberikan pemahaman masalah tersebut, sebab ada pasal yang harus dikonsultasikan dengan Kemendagri yang kaitannya dengan SPJ penggunaan dana,” ujarnya.

    Dia menyebut, Pemkot berharap NHPD Pilkada 2020 ini tidak lagi dipolemikkan, karena Pemerintah Kota Manado sangat mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada tersebut.

    “Wali Kota tidak mau ada celah hukum, jadi bukan ditahan dananya. Semoga secepatnya kesepakatan dan kesepahaman, termasuk regulasi-regulasinya,” tukas Takumansang.

    Ditambahkannya lagi, anggaran Pilkada Kota Manado tahun 2020 ini mengalami peningkatan dari dibandingkan pelaksanaan Pilkada tahun 2016 silam.

    “Anggaran Pilkada tahun 2020 naik drastis, dibanding tahun 2016 silam yang hanya kurang lebih Rp33 Milyar. Ini bukti keseriusan Pemerintah Kota Manado menyukseskan pesta demokrasi ini,” ucap dia.

    Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Manado Micler C.S Lakat SH MH mengatakan, Pemerintah Kota Manado menganggarkan Rp54 Milyar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Manado, menghadapi pelaksanaan Pilkada 2020.

    "Rencana anggaran berupa hibah tersebut ditandai dengan NPHD sudah disepakati Senin (04/11) lalu, bersama KPU dan Ketua Bawaslu Kota Manado, disaksikan BPKP Perwakilan Sulut. Anggaran hibah sebesar Rp54 Miliar itu dibagi untuk KPU Rp41 Milyar, sedangkan Bawaslu Rp13 Milyar. Dan dari total anggaran tersebut, disepakati akhir tahun ini untuk KPU diberikan terlebih dahulu Rp1 Milyar, sedangkan Bawaslu Rp500 juta. Semoga anggaran ini bisa memenuhi apa yang dibutuhkan KPU dan Bawaslu untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksnaan Pilkada tahun 2020 mendatang," ujar Lakat.(riskysondakh)

    BERITA UTAMA