NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Desember 12, 2019

    Ruang Pesisir Pantai Kota Manado : Milik Siapa ?

    Tidak ada komentar
    Penulis: Dwight Mooddy Rondonuwu
    Mahasiswa S3 Ilmu Kelautan FPIK Unsrat 


    “Berjalan dan berlari ditepi pantai, pantai Manado. Ombaknya yang tenang, anginnya yang lembut, lebih indah kala bulan purnama. ‘Pa bila Kekolongan lainlah sudah suasananya, batu-batu menghitam banyak ditepinya, sungguh indah hiasan alam. O pantai Manado indah permai, o pantai Manado sungguh indah hiasan alam” .

    Begitulah lirik lagu ciptaaan grup band Medinos yang sangat popular dijamannya. Mereka adalah grup musisi daerah Sulawesi Utara yang mengungkapkan rasa kagum dan cintanya terhadap kekayaan dan keindahan alam di wilayah pesisir pantai Manado.

    Pesisir Pantai menjadi salah satu ciri khas kota Manado sebagai kota berkarakter pantai (Coastal city) yang memiliki panjang garis pantainya sekitar 18,7 Km. Secara fisik masihkah sebagian besar ruangnya berkarakter pantai (beach) dengan hamparan pasirnya yang landai ?

    Bagaimana dengan garis sempadan pantainya ? Secara spasial bagaimana pemanfaatannya terkait dengan ruang pantai sebagai milik publik (public space) ? Oleh karena kompleksitas permasalahan di wilayah pesisir pantai kota Manado, maka tulisan ini lebih difokuskan dulu pada masalah spasial berkaitan dengan pemanfaatan ruang pantai dalam hubungannya dengan kepentingan ruang publik.

    Seiring dengan perkembangan kota dan desakan kepentingan pembangunan kota, wilayah pesisir pantai di kota Manado yang meliputi ; ruang daratan , ruang lautan sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup melakukan kegiatan serta kelangsungan hidupnya telah mengalami banyak perubahan.

    Perubahan itu secara kasat mata terlihat baik secara fisik, ekonomi, sosial dan bahkan terhadap lingkungan. Sejauhmana tingkat perubahan dan factor-faktor yang mempengaruhi serta dampaknya terhadap ekologis, ekonomi, social, budaya dan sebagainya tentu memerlukan studi dan kajian yang terukur bahkan perlu dilakukan penelitian yang lebih komprehensif.

    Menelusuri karakteristik fisik pantai di wilayah pesisir kota Manado sebelum tahun 1989, ruang pesisir yang berkarakter pantai (beach) masih dapat ditemukan di pantai Malalayang, Bahu, Sario, Titiwungen, Wenang kecuali di daerah Pelabuhan Manado, Sindulang dan Tuminting, dst.

    Ruang pantai ini dimanfaatkan untuk berbagai aktifitas masyarakat kota, mulai dari kegiatan hidup nelayan, tempat permandian bagi masyarakat kota, rekreasi, ibadah pantai, olah raga dan sebagainya.

    Keberadaan ruang pantai ini berubah ketika dibangunnya jalan Bolulevar tahap 1 sepanjang 4,5 km yang selain berfungsi sebagai jalan penghubung bagian wilayah kota selatan ke pusat kota juga sebagai tanggul pengaman permukiman terhadap abrasi pantai yang sering merusak rumah warga di sepanjang pantai. Alhasil model pembangunan jalan pantai Boulevar 1 ini selain disambut positif oleh kebanyakan masyarakat kota dengan segala kepentingannya.
     
    Secara spasial dan visual (cityscape) adanya jalan Bolevar ini berhasil meningkatkan estetika kota Manado yang bercitra waterfrontcity termasuk membuka ruang publik kota yang baru sebagai public place dan menjadi destinasi wisata bahari. Namun menjadi catatan penting adalah perencanaan jalan boulevard tahap 1 yang masih kurang mengalokasi ruang untuk tambatan-tambatan perahu nelayan.

    Saat inipun masih sama terlihat pada lanjutan pembangunan jalan boulevard 2 kearah Tuminting bagian utara kota Manado. Hal ini perlu mendapat perhatian bagi pihak perencana dan pemerintah dalam pembangunan reklamasi dikawasan pesisir kota bagian utara nanti untuk mengalokasikan ruang bagi aktifitas hidup nelayan dan masyarakat kotanya.

    Bagaimana dengan sempadan pantai sebagai ruang pesisir ? Menurut Permen Kelautan & Perikanan RI Nomor 21/PERMEN-KP/2018, sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

    Perhitungan batas sempadan pantai dihitung berdasarkan tingkat risiko bencana dan ditentukan berdasarkan indeks ancaman/indeks kerentanan terhadap bencana ; gempa, tsunami, badai, erosi/abrasi dan banjir laut.

    Sedangkan pada Perda Kota Manado nomor : 6 tahun 2012 lihat pasal 24 ayat 8; untuk bangunan gedung yang didirikan ditepi pantai, garis sempadan dtetapkan minimum 50 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat, sedangkan untuk kawasan lindung ditetapkan minimum 100 meter dari titik pasang tertinggi dari arah darat.

    Ayat 9, Bangunan yang dibangun dikawasan yang telah memiliki rekayasa teknik seperti reklamasi pantai dan/atau permukiman penduduk yang telah didiami masyarakat setempat dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
     
    Jika batas/garis sempadan pantai diterapkan mengikuti Permen KP RI tahun 2018 tesebut tentu akan banyak bangunan dikawasan pesisir kota Manado yang akan tergusur. Namun dengan adanya payung hukum dalam Perda Kota Manado tahun 2012, maka diperlukan model penataan yang terintegrasi dan manajemen yang adaftif berkaitan dengan pengaturan ruang publik yang terpadu sebagai guidelines.

    Bagi penulis batas/garis sempadan pesisir pantai selain berfungsi untuk kepentingan keamanan, keselamatan dan fungsi kelestarian ekologis, tentu akan memberikan ruang pada masyarakat umum (public) sehingga dapat bebas mengakses dari darat ke laut dan sebaliknya, juga memanfaatkan sebagai ruang bersama (common use).
     
    Ruang laut dan pesisir pantai adalah property bersama dan milik masyarakat umum. Tantangan saat ini dan kedepan adalah bagaimana perundang-undangan dan peraturan-peraturan terkait yang mengatur hak-hak publik di wilayah pesisir pantai kota Manado untuk secara konsisten diterapkan tanpa pandang bulu (pilih kasih).

    Kecenderungan berkembangnya property privat dan kegiatan-kegiatan usaha komersial diwilayah pesisir pantai yang cenderung menutup akses public ke pantai/laut dengan pola kapling-isasi tentu perlu mendapat perhatian pemerintah kota.

    Jika aturan dilaksanakan secara konsisten maka dengan sendirinya ruang sempadan pesisir pantai di kota Manado akan berkelanjutan dan benar-benar tetap menjadi milik publik yang pada saatnya nanti akan akan menjadi ruang bersama (common use) yang membanggakan dan membahagiakan masyarakat pada umumnya.(***)



























    BERITA UTAMA