NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Januari 06, 2020

    Warga Bailang Mengadu ke DPRD Manado

    Tidak ada komentar
    Warga Bailang saat berada di DPRD Manado

    Manado -

    Sejumlah masyarakat Kelurahan Bailang Lingkungan 6, Senin (6/1) mendatangi Kantor DPRD Kota Manado untuk melapor terkait proyek pengadaan sumur bor air bersih yang dilakukan Dinas Perkim, bahwa proyek sudah selesai tapi tidak ada air.

    Kedatangan warga Bailang diterima langsung Komisi C yang merupakan mitra kerja dari Dinas Perkim.

    Herlina Mopangga warga Bailang lingkungan 6 kepada sejumlah snggota DPRD Manado Komisi C mengatakan, mereka datang untuk mempertanyakan proyek pengadaan sumur bor dari Dinas Perkim.

    "Kami sangat sulit mendapatkan air bersih kurang lebih 3 tahun ini kami selalu membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, kami membeli 1 tong air berisi 1100 liter seharga 85.000 ribu untuk 3-4 hari itupun kami harus mandi dan mencuci pakaian di sungai," ujarnya.

    Sama halnya dengan Eti Lambeso warga Bailang lingkungan 6 membenarkan, begitu sulit mendapatkan air bersih.

    "Sudah sempat mendapat perhatian dari Pemerintah lewat Dinas Perkim untuk pengadaan sumur bor tapi panitia pelaksana proyek di lapangan kami pertanyakan pekerjaannya sebab proyek telah selesai namun sumur tidak ada air," ungkapnya.

    Laporan masyarakat tersebut langsung ditindak lanjuti Ketua Komisi C Ronny Jonas Makawata dengan sejumlah anggota Lucky Datau dan Jean Sumilat.

    Makawata kepada Voxsulut.com mengatakan, keluhan masyarakat ini akan ditindaklanjuti dengan Dinas Terkait dalam hal ini Dinas Perkim.

    "Kami merespon dengan baik laporan masyarakat dan akan tinjau secara langsung terkait proyek pengadaan air bersih yang tidak tuntas. Tadi telah mengkonfirmasi pak Lurah Bailang via telpon untuk menanyakan proyek dari Dinas Perkim terkait pengadaan sumur bor sebab informasi masyarakat bahwa panitia pelaksana di lapangan adalah pala lingkungan 6, namun Lurah mengatakan pihak kelurahan tidak mengetahui teknis proyek tersebut, memang benar Dinas Perkim melakukan pelaporan ke pihak kelurahan tentang proyek tersebut namun kami tidak tahu soal teknisnya kata Lurah kepada saya", ungkap Makawata.

    Lebih lanjut kata dia, pihaknya akan memanggil Dinas Perkim untuk mendengar pendapat dan akan memeriksa LKPJ, karena Lurah juga mengatakan proyek ini anggaran 2018.

    Makawata mengatakan masyarakat tetap bersabar karena terus berproses untuk selesaikan laporan masyarakat.

    "Hari ini kami menyurat ke Walikota meminta izin untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan dinas terkait secepatnya;" kata dia.(andresiwi)

    BERITA UTAMA