NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Mei 07, 2020

    Awasi Dana Covid 19, Kejari Panggil Badan dan Dinas Penyalur Bantuan di Manado

    Tidak ada komentar
    Kajari saat memberi pengarahan
    Manado -

    Kejaksaan Negeri Manado mengambil langkah cepat dengan mengundang beberapa satuan kerja (Satker), diantaranya Kepala Badan Keuangan Kota Manado Johnli Evans Tamaka, SE, Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado dr. Ivan Sumenda Marthen.MM dan Kepala Dinas Sosial Kota Manado Drs. Sammy A. R. Kaawoan, MAP terkait adanya penganggaran untuk penanganan wabah pandemic Covid-19 di Kota Manado.

    Kepada VoxSulut.com Kepala Kejaksaan Negeri Manado Maryono, SH, MH, mengatakan pertemuan bersama satker sebagai upaya tugas Kejaksaan untuk mengawal uang negara.

    Para Satker yang hadir saat pertemuan
    "Seluruh anggaran untuk penanganan wabah pandemic Covid-19 ini harus di kawal, jangan sampai dana-dana yang ada tidak sampai ke masyarakat atau tidak sesuai dengan peruntukannya," tutur Kajari saat di temui diruang kerjanya, Rabu (6/5).

    Kajari Maryono pun menjelaskan, dana ini relatif sangat banyak sedangkan kondisi sekarang begitu keburu serta dana ini bukan hanya dari satu sumber saja, karena ada dana yang bersamaan namun sumbernya berbeda, oleh sebab itu jangan sampai ada tumpang tindih.

    "Sebab ada empat sumber anggaran seperti dana dari pusat (APBN), ada dana (APBD) provinsi, ada dana (APBD) kabupaten/kota dan ada dana desa/kelurahan (ADD) oleh sebab itu jangan sampai ada tumpang tindih dari anggaran ini dan jangan sampai satu kegiatan pertanggung jawabannya empat, oleh karena itulah tugas kami (Kejaksaan) untuk mengawal uang negara," jelasnya.

    Lebih lanjut Kajari pun berharap agar tidak adanya masalah dalam penyaluran bantuan ini atau jangan ada pemotongan bantuan (BLT) atau pemotongan bantuan lainnya.

    "Agar semua dana tersalurkan sesuai dengan penganggarannya, tepat sasaran, tepat penggunaannya serta dipertanggung jawabkan nanti semuanya pasti akan di evaluasi," ucap Maryono.

    Sesuai arahan Kejaksaan Agung dan petunjuk Presiden Republik Indonesia tambah Kajari, apabila ada penyalahgunaan anggaran terkait bantuan untuk penanganan Covid-19 ini agar dihukum maksimal dan seberat-beratnya.(andresiwi)

    BERITA UTAMA