NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Mei 10, 2020

    Ini Penegasan Kajati pada Gubernur saat Rapat Forkopimda Sulut

    Tidak ada komentar
    Kajati bersama jajaran saat rapat Vicon bersama Forkopimda Sulut
    Manado -

    Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara Andi Muh Iqbal Arief, SH. MH, Sabtu (9/6) melakukan rapat koordinasi melalui sarana Video Conference (Vicon) dengan Gubernur Sulut beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut.

    Rapat yang dipimpin Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE membahas upaya pencegahan serta penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) di Provinsi Sulawesi Utara dan pelaksanaan Satuan Tugas  penanganan Covid-19 di Provinsi Sulut.


    Gubernur yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Sulawesi Utara mengatakan, tujuan mengadakan rapat koordinasi ini karena pada tanggal 12 Mei 2020 Garuda Indonesia dan beberapa penerbangan akan masuk ke Sulawesi Utara.

    "Saya juga telah menyiapkan Draf Surat Edaran Gubernur Sulut yang pada pokoknya berisi beberapa poin penting terkait syarat penumpang yang datang ke Sulut baik melalui Bandara, Pelabuhan dan terminal," tegas Gubernur.

    Oleh sebab itu selaku Gubernur meminta masukan dari Anggota Forkopimda dan instansi terkait untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Sulut terlebih tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam percepatan penanganan Covid-19 bila diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sulut.

    Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Andi Muh Iqbal Arief, SH. MH dalam penjelasannya mengatakan, apabila Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di Sulut maka penegakan hukum yang melanggar PSBB dapat diterapkan.

    "Soal penegakan hukumnya telah ditindaklanjuti dibeberapa Provinsi, salah satunya di Pekan Baru Riau yang telah disidangkan dan dijatuhi sanksi pidana, kasus yang disidangkan secara virtual oleh Jaksa dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut karena larangan berkumpul atau berada di tempat keramaian yang ancaman hukumannya 4 (empat) bulan Pidana penjara atau Pidana Denda, pada sidang tersebut pelaku dikenakan hukuman penjara dan denda sampai dengan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)," jelas Kajati Sulut Andi Arief.

    Lanjut Kajati menambahkan, saat ini sudah bisa melakukannya karena aturannya sudah ada dan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut adalah Kapolda Sulut atau pihak kepolisian sebagai penjuru untuk melakukan penertiban-penertiban terkait larangan-larangan dengan Covid-19 ini.

    Selain penegakan hukum, Kajati menjelaskan terkait dibukanya kembali Bandara Sam Ratulangi Manado perlu dicermati dalam 6 (enam) hari terakhir ini tidak adanya penambahan positif yang ada di Sulut, karena baru kemarin ada penambahan, dan ini semua menandakan Masyarakat Sulut khususnya di Kota Manado cukup tertib sehingga penambahan tidak terjadi.

    "Namun kami kuatir dengan akan dibukanya bandara pada besok hari, ini bisa saja akan menambah kemungkinan bertambahnya pasien positif, untuk itu kami berpendapat penegakan hukum sendiri dapat kita laksanakan terkait dengan pelanggaran pembatasan perjalanan orang dalam rangka penanganan Covid-19, jadi diperlukan adanya Posko pengamanan bersama antara aparat penegak hukum di Bandara terkait dengan penegakan hukum itu sendiri sehingga pengendalian pengawasan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan seoptimal dan semaksimal mungkin," jelas Kajati Sulut.

    Lebih lanjut, jika ada yang tidak sesuai kriteria yang ditetapkan satgas covid maka pelanggaran itu dapat kita tindaklanjuti ke ranah hukum agar ada efek jera, selain Posko pengamanan, diperlukan juga Pos Kesehatan di Bandara untuk melakukan pemeriksaan Rapid Tes/PCR/Swab secara cepat ditempat terhadap penumpang yang tiba di Bandara, sehingga tidak perlu dilakukan karantina

    Kajati Sulut juga menyebut terkait dengan pendampingan yang dilakukan Kejaksaan selama ini dengan Pemprov Sulut berjalan dengan baik dan tidak ada kendala, terutama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. "Bahwa sesuai MoU kita dengan BPKP Sulut pihak APIP dan Inspektorat sudah masuk didalamnya," tutup Kajati.

    Atas penyampaian Kajati tersebut, Gubernur Sulut mengucapkan terima kasih dan akan menindaklanjuti masukan dan saran tersebut bersama dengan anggota forkopimda dan instansi terkait.(andresiwi)

    BERITA UTAMA