NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Juni 12, 2020

    Belum Punya IMB, DPM-PTSP tak Ijinkan Pembangunan Gedung eks Dego-dego

    Tidak ada komentar
    DPM-PTSP saat memantau aktifitas pembangunan gedung eks Dego-dego
    Manado

    Pembangunan gedung eks Dego-dego yang dipersoalkan warga, mendapat respon dari DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teradu Satu Pintu).

    Sesuai pantauan, Kamis (11/6) pihak DPM-PTSP langsung mengambil langkah turun ke lokasi.

    Saat diwawancariai Kepala Bidang (Kabid) Penindakan DPM-PTSP, Lucky Kuhu, mengatakan pembangunan gedung eks Dego – Dego belum mengantongi IMB.

    "Sampai saat ini mereka (Eks Dego – Dego) belum memiliki IMB, jadi tidak boleh ada aktivitas pembangunan. Kami juga sudah melayangkan surat peringatan tidak boleh ada aktivitas kepada pemilik bangunan eks Dego-dego sebelum ada IMB," ujar Kuhu.

    Kabid Penindaka Lucky Kuhu
    Sementara itu, Lurah Wenang Utara, Greyti Kawilarang juga saat diwawancarai mengatakan mendukung tindakan yang diambil pihak DPM – PTSP Manado, dan berharap masalah ini segera selesai.

    "Semua harus sesuai aturan yang ada. Saya berharap masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. sampai saat ini Pemerintah Kelurahan belum menandatangani salah satu persyaratan untuk pengurusan IMB yaitu rekomendasi ijin gangguan (HO) lantaran ada tetangga yang mengajukan keberatan dengan pembangunan gedung tersebut. Jelas belum boleh ada aktivitas pembangunan, tambah lagi saya tidak pernah menandatangani rekomendasi ijin gangguan (HO) sebagai salah satu syarat pembuatan IMB," pungkas Kawilarang.

    Lurah Wenang Utara Greyti Kawilarang
    Diketahui, berdasarkan Pasal 115 ayat 2 PP Nomor 36 tahun 2005 disebutkan bahwa pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

    Selain sanksi administratif, pemilik bangunan juga bisa dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun (pasal 45 ayat 2 UUBG) dan pemilik bangunan bisa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun penjara (pasal 46 ayat 3 UUBG).(riskysondakh)

    BERITA UTAMA