NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Juli 20, 2020

    Pihak Tetangga Kirim Surat Somasi kedua untuk RM eks Dego-dego

    Tidak ada komentar
    RM eks Dego-dego
    Manado-

    Permasalahan pembangunan gedung eks RM Dego-dego yang sampai saat ini belum juga selesai meski telah dimediasi oleh tiga Komisi DPRD Manado melalui hearing berkali-kali, dan juga telah dilayangkan surat somasi beberapa waktu lalu, masalah ini terkesan kebal hukum.

    Kali ini pihak keberatan kembali mengirimkan surat Somasi kepada Meiky Taliwuna Ower eks RM Dego-dego yang juga menjabat sebagai salah satu di Direksi Bank SulutGo.

    Tanah yang berlokasi di Jalan Wakeke No. 11 Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang bermasalah dikarenakan sampai saat ini melum juga memiliki IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) lantas para pihak keberatan memilih jalur hukum untuk menyelesaikan masalah yang telah dibicarakan sejak 2017 lalu.

    Menurut Kuasa Hukum pihak tetangga, Clift Pitoy, pihaknya berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Juli 2020 dari pihak tetangga, yang terdiri atas Yudi Sompotan (tetangga samping kiri), Elnike Mowilos (tetangga samping kanan) dan Christin Nancy Howan (belakang), telah mengirimkan surat somasi I kepada owner Gedung Eks Dego-Dego Meiky Taliwuna, dan dilanjutkan dengan Surat Somasi yang kedua.

    “Klien kami merasa resah, sebab pembangunan gedung di lokasi eks RM Dego-Dego tidak memiliki IMB dan belum ada persetujuan dari pihak klien kami sebagai tetangga terdekat, maka kami memberikan batas waktu kepada owner gedung tersebut untuk menyelesaikan masalah dengan klien kami dalam jangka waktu 7 hari sejak surat kedua ini dikirimkan,” kata Kuasa Hukum Clift Pitoy didampingi Charles Sangkay.

    Lanjutnya, jika dalam tenggat waktu yang diberikan permintaan klien mereka tidak dipenuhi, maka mereka dengan menjaga hak-hak hukum klien akan melakukan upaya hukum baik itu pidana ataupun perdata atau upaya hukum lainnya.

    Selain melayangkan surat somasi ke owner Gedung eks Dego-Dego, kuasa hukum juga mengirimkan surat pencegahan/keberatan ke pihak Dinas PM-PTSP Kota Manado.

    Ia menyebut, disamping belum mengantongi IMB, pembangunan gedung bertingkat itu sangat mengancam kliennya karena tidak sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2020 tentang Bangunan Gedung.

    “Sambil menunggu kepastian hukum dalam kasus ini, maka Dinas PTSP tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum dalam hal ini menerbitkan IMB objek sengketa atau memperbolehkan pemilik bangunan untuk melanjutkan pembangunan fisik dalam bentuk apapun di atas objek sengketa,” tegas Clift Pitoy.(riakysondakh)

    BERITA UTAMA