NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Agustus 18, 2020

    Deprov dan Pemprov Nonton Bareng Pidato Presiden Jokowi

    Tidak ada komentar

    Manado -

    Deprov dan Pemprov Sulawesi Utara saksikan siaran langsung pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam rapat paripurna bersama MPR, DPR dan DPD Republik Indonesia.

    DPRD Sulawesi Utara mengelar paripurna tersebut dengan hanya dihadiri 30% jumlah kapasitas ruangan.

    Adapun paripurna mendengarkan pidato Presiden ini diikuti secara live streaming, dan didengarkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur, Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

    Paripurna tersebut dipimpin langsung Andrei Angouw selaku ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

    Pasa kesempatan itu, Jokowi menyampaikan keberlanjutan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga tahun depan. Untuk tahun 2020, pemerintah sudah menglokasikan anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun. “Pada RAPBN 2021, dialokasikan anggaran Rp 356,5 triliun,” ucap Jokowi.

    Menurutnya, uang ini dialokasikan untuk enam pos belanja. Pertama, penanganan Kesehatan dengan anggaran sekitar Rp 25,4 triliun. Penggunaannya untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah).

    Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp 110,2 triliun. Penyalurannya melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, serta bansos tunai.

    Ketiga, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan anggaran sekitar Rp 136,7 triliun. Uang ini ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.

    Keempat, dukungan pada UMKM sekitar Rp 48,8 triliun. Penyalurannya melalui subsidi bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat), pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.

    Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9 triliun. Uang ini diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.

    Keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun. Penyalurannya melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

    Maka secara umum, anggaran pemulihan ekonomi tahun depan jauh lebih sedikit dari pada tahun ini. Adapun rincian anggaran sebesar Rp 695,2 triliun hingga akhir tahun ini adalah: Kesehatan Rp 87,55 triliun, Perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, Sekolah Kementerian/Lembaga dan Pemda Rp 106,1 triliun, Dukungan UMKM Rp 123,46 triliun,Pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, Insentif usaha Rp 120,61 triliun. (FalenJaksen)

    BERITA UTAMA