NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    Agustus 27, 2020

    GASS-MP: Pemanggilan Kembali Evi Sebagai Anggota KPU RI Harus Dibatalkan!

    Tidak ada komentar

    Manado -

    Surat dari Ketua KPU RI Arief Budiman pada tanggal 18 Agustus 2020 yang mana meminta Sdri. Evi Ginting agar segera kembali aktif melaksanakan tugas sebagai Anggota KPU RI Periode 2017-2022, menurut pemantau pemilu GASS-MP adalah berlawanan dengan aturan yang ada, dimana menurut GASS-MP KPU wajib melaksanakan Putusan DKPP seperti yang tertuang pada Pasal 458 ayat (14) yakni penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP serta Ayat (13) putusan DKPP bersifat final dan mengikat.

    Dalam pernyataan koordinator pemantau Pemilu GASS-MP Briliant Maengko, saat ini publik menanti gerak Bawaslu untuk mengawasi putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, dimana Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X-2019 dengan sanksi pemberhentian tetap terhadap Evi Ginting sudah jelas.

    Terkait hal tersebut, pemantau pemilu yang terakreditasi Bawaslu RI dengan nomor sertifikat 052/BAWASLU/III/2019 tersebut mengharapkan Bawaslu dapat bekerja sesuai tugas dan wewenang untuk mengawasi putusan DKPP karena akan berdampak pada integritas dan kredibilitas dari Bawaslu dan DKPP sendiri.

    "Bila Bawaslu tidak bergerak sesuai tugas, wewenang, dan kewajibannya dimana Bawaslu bertugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan DKPP, bisa dibaca pada UU No. 7/ 2017 pasal 93 g ayat 1, dan jika putusan DKPP ini tidak dijalankan serta surat dari ketua KPU tidak ditarik kembali maka integritas dan kredibilitas dari Bawaslu serta DKPP perlu dipertanyakan sehingga bisa jadi dikemudian hari putusan-putusan dari DKPP akan dilawan dan ditarik kembali," tegasnya kepada wartawan voxsulut.com Kamis (27/8).

    Dirinyapun menambahkan, aturan dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebelumnya pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi khususnya pasal 458 ayat (13) dan (14) UU Pemilu.

    Mantan pimpinan KPU Kabupaten Konawe Hermansyah dan Asran dipecat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara setelah ada putusan sidang DKPP.

    Keduanya dinyatakan terbukti melanggar kode etik terkait tuduhan menerima uang dari calon pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014.

    Karena tidak terima, keduanya mengajukan gugatan atas putusan DKPP itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari. Putusan pengadilan hingga tingkat kasasi di MA memenangkan gugatan Hermansyah dan Asran. Namun pihak KPU Provinsi enggan mengembalikan jabatan Hermansyah karena mengacu pada putusan DKPP.

    "Kami menilai ketua KPU RI terlalu tergesa-gesa mengeluarkan surat pemanggilan kembali tanpa mengkaji lebih dalam, GASS-MP akan melaporkan secara resmi ke DKPP karena Ketua KPU RI tidak menjalankan putusan DKPP serta mendesak Bawaslu untuk mengawasi putusan DKPP yang sudah dikeluarkan sekaligus mempertanyakan tugas dan kinerja Bawaslu RI dalam pengawasan terkait kasus ini sehingga pemilu dan pilkada yang berintegritas bisa tercipta di Bumi pertiwi ini," tutupnya. (FalenJaksen)

    BERITA UTAMA