NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    September 22, 2020

    APBDP Sulut Disahkan DPRD Provinsi

    Tidak ada komentar

    Ketua DPRD Sulut menyerahkan draft APBDP kepada Gubernur Olly

    Manado -

    Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) resmi ditandatangani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara.

    Setelah sebelumnya diadakan rapat-rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Provinsi Sulut, akhirnya fraksi-fraksi menyetujui APBDP Provinsi Sulawesi Utara.

    APBDP tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (21/9) yang dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, Forkopimda dan angota DPRD Sulut. Andrei Angouw memimpin jalannya rapat didampingi para wakil ketua, Viktor Mailangkay, James Kojongian dan Billy Lombok.

    Gubernur Olly Dondokambey pun berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang tetap bersinegritas demi pencapaian-pencapaian yang baik di Sulawesi Utara.

    "Saya mengucapkan terima kasih, apresiasi atas penyelenggaraan Rapat Paripurna ini, serta memberikan persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020,” ujarnya dalam sambutan.

    Gubernur Olly juga mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulut untuk bersama-sama dengan segenap komponen pembangunan di daerah memperkuat sinergitas dan jalinan koordinasi, saling mendukung, sambil mengawasi jalannya berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dan harapan untuk mempercepat dan mendorong realisasi pembangunan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik, demi Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera.

    Diketahui, ada beberapa hal yang disepakati dalam perubahan APBD Sulut T.A. 2020, antara lain sebagai berikut:

    1) Terdapat selisih pada Pendapatan dan Belanja, dimana Pendapatan Daerah mengalami kenaikan, yang disebabkan oleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah, serta penyesuaian atas pendapatan yang bersumber dari Dana Penyesuaian yaitu Dana Insentif Daerah (DID), dengan rincian:

    1. Kenaikan target PAD sebesar Rp.3.500.000.000,-
    2. Transfer dana DID Tambahan Periode Kedua sebesar Rp.12.392.857.000,-
    DID Tambahan Periode Kedua ini berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI
    Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DID Tambahan Periode Kedua TA 2020, dimana alokasi DID Tambahan dimaksud diperuntukkan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan Covid-19 bidang kesehatan.

    Bertambahnya PAD, diperuntukkan pada
    Belanja Hibah sebesar Rp.2.850.000.000,-

    – Hibah kepada Polda sebesar Rp.2.350.000.000,-
    – Hibah kepada KPID sebesar Rp.250.000.000,-
    – Hibah kepada KONI untuk Pordasi sebesar Rp.250.000.000,-

    Kemudian, Belanja langsung pada OPD,
    Dinas Perkebunan sebesar Rp.400.000.000,- dalam rangka menunjang kegiatan teknis Perangkat Daerah, Satpol PP sebesar Rp.250.000.000,- dalam rangka menunjang kegiatan sehubungan dengan operasi Yustisi yang melibatkan unsur Kepolisian.

    2) Selanjutnya ada beberapa Perangkat Daerah yang mengalami pergeseran pada Belanja Langsung, dimana hal itu untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, mencapai output maupun outcome dalam rangka mendukung visi misi Pemerintah Daerah. (FalenJaksen)

    BERITA UTAMA