NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    September 22, 2020

    Liando Minta Pemerintah Terbitkan Perppu Pilkada di Tengah Covid 19

    Tidak ada komentar
    DR Ferry Daud Liando

    Manado -

    Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 mendapat amatan serius dari banyak pihak, salah satunya datang dari pengamat kepemiluan Dr. Ferry Liando.

    Dalam pernyataannya, Dosen Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi tersebut berpendapat bahwa cara paling aman untuk tetap melanjutkan pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini adalah dengan mengeluarkan kembali peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

    "Agar meminimalisir penularan covid maka pemerintah perlu menerbitkan Perppu baru yang berisi tata cara dalam pelaksaan tahapan aman covid dan sanksi bagi Pasangan calon pelanggar covid," jelasnya.

    Sebelumnya, Liando menjabarkan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan Perpu 2 tahun 2020 tapi menurutnya Perppu tersebut hanya sebatas memindahkan bulan pemilihan.

    "Awalnya dijadwalkan September berubah menjadi Desember. Ketentuan lain dalam Perppu itu adalah keadaan yang memungkinan sehingga pilakda dapat ditunda," ujarnya.

    Pun, dalam UU 10 tahun 2016 menyebutkan pemungutan suara dilakukan di TPS. Padahal menurut Liando untuk mencegah penumpukan pemilih di TPS, harusnya perlu inovasi untuk mengadakan kotak suara keliling yaitu petugas mendatangi rumah penduduk.

    Dalam UU yang sama disebutkan juga pelaksanaan kampanye dalam banyak bentuk yang melibatkan banyak orang. Kegiatan kampanye untuk bentuk-bentuk tertentu bisa saja ditiadakan. Tapi ketentuan itu harus diatur dalam level UU yang sama yaitu Perppu.

    "Soal sanksi, sepetinya perlu ada sanksi berat bagi pasangan calon. Harusnya calon yang tetap melangggar bisa dibatalkan pencalonannya," tegasnya.

    Dari segi Perppu juga harus mengakomodasi terkait kewenangan Bawaslu dalam membatalkan pasangan calon yang melanggar covid, karena dalam pandangannya dalam UU 10/2016 kewenangan Bawaslu hanya sebatas penindakan pelanggaran pilakda.

    "Ketentuan baru yang hanya diatur dalam PKPU tidaklah menjamin. Sebab jika aturan PKPU tak sesuai UU 10/2016 berpotensi di judical review (JR) ke MA. Jadi solusinya harus perppu," sarannya.

    Sebelumnya diketahui bahwa Pemerintah dan DPR-RI melalui rapat komisi II dan penyelenggara pemilu menyetujui melanjutkan pemilihan tetap dilaksanakan meski dalam ancaman Covid-19. (FalenJaksen)

    BERITA UTAMA