NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    September 30, 2020

    Pjs Bupati Minsel 'Ditolak' Pejabat dan ASN, Anggota DPRD Sulut Berang

    Tidak ada komentar

    Pjs Gubernur saat berada di Ring Road

    Manado -

    Pelantikan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Minahasa Selatan (Minsel) yang kini ramai jadi pembicaraan di masyarakat akibat dugaan aksi penolakan sejumlah pejabat dan PNS di Minsel, dijawab Pjs Gubernur Sulawesi Utara, DR. Drs. Agus Fatoni, M.Si. 

    Sebelumnya, diketahui jabatan Pjs Minsel yang diduduki Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, Meky Onibala menjadi sorotan karena saat pelantikan Pjs Bupati tidak mendapat sarana penunjang dan juga tidak dihadiri protokoler maupun pejabat lingkup pemerintahan Minahasa Selatan. Hal itu membuat Onibala berang. 

    Disisi lain juga terinformasi Onibala mendapat perlakuan yang tak pantas dari pegawai negeri sipil (PNS) di Minsel. Hal itupun diangkat anggota DPRD Sulawesi Utara Ir. Julius Jems Tuuk. 

    Dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (29/9) dalam interupsinya sebelum paripurna ditutup, Tuuk menyampaikan hal tersebut ke Pjs Gubernur Sulawesi Utara. 

    Menurutnya sikap yang ditunjukan oknum PNS di Minsel tersebut mencederai dan merupakan pembangkangan terhadap undang-undang. 

    "Ada beberapa ASN yang menurut penilaian saya melakukan pembangkangan terhadap keputusan yang sudah ada. Apa yang telah dilakukan oleh oknum-oknum pejabat ASN ini, melanggar UU nomor 23 tahun 2014, Melanggar UU nomor 5 tentang ASN, UU nomor 10 tahun 2006, Permendagri 1 2008 tentang cuti dalam pilkada. Oleh sebab itu saya meminta kepada Pjs Gubernur dan Sekertaris Provinsi melakukan investigasi terhadap kasus ini. Jika terbukti kasus ini harus dilaporkan kepada Komisi ASN sehingga penegakan aturan bisa terjadi di Sulawesi Utara," jelasnya.

    Ia pun menambahkan jika nantinya memang didapati bahwa penolakan terhadap Pjs Bupati dilatarbelakangi karena pilkada, maka ini akan merusak pelayanan kepada masyarakat.

    "Kondisi-kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Saya berharap ini segera diinvestigasi, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat bisa terganggu karena hal ini," paparnya sambil menegaskan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi.

    Terpisah, Pjs Gubernur Sulawesi Utara DR. Drs. Agus Fatomi, M.Si merespon hal tersebut. Ditemui saat selesai menghadiri peresmian Jalan Tol Manado Bitung, dirinya menegaskan bahwa Pjs Bupati ataupun ASN harus bertugas profesional kemudian netral. 

    "Saya Pjs Gubernur dan Pjs Bupati/Walikota adalah PNS. Kami berlaku aturan PNS, harus Netral dan Profesional," jelasnya. 

    "Kalo terkait pemilu, yah ada Bawaslu nanti yang akan menindaklanjuti, intinya saya ingatkan harus netral," tambahnya. (FalenJaksen)

    BERITA UTAMA