NEWS :
http://voxsulut.com

 


 


TERBARU

    November 12, 2020

    Komisi IV DPRD Sulut Temui Banyak Kejanggalan di Pelabuhan Likupang

    Tidak ada komentar
    Komisi IV saat lakukan turun lapangan 

    Manado -

    Beberapa permasalahan didapati Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat melaksanakan kunjungan kerja ke Pelabuhan Penyeberangan Likupang, Rabu (11/11).

    Hal tersebut dibeber Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu saat memimpin langsung kunjungan kerja tersebut.

    Antara lain permasalahan yang didapati adalah terkait dengan ketenagakerjaan serta dampak dari aktivitas pelabuhan terhadap pencemaran lingkungan dan juga penebangan Mangrove yang tidak memiliki ijin.

    Tim komisi IV pun geram. Sontak dalam pernyataannya Waworuntu yang senada dengan Melky Jakhin Pangemanan (MJP), Careig Runtu serta Melisa Gerungan. Mereka menegaskan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulut dan Pihak Pelaksana PT. Hisar Makmur harus bertanggung jawab terhadap beberapa permasalahan yang didapati di lapangan.

    Menurut komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat tersebut, pihak berwenang dalam pengoperasian pelabuhan penyebrangan tersebut harus memprioritaskan tenaga kerja lokal yang ada di Minahasa Utara khususnya yang bertempat tinggal sekitaran lokasi tersebut. 

    Bahkan melihat laporan yang disadurkan, komisi IV mensinyalir ada kejanggalan dalam laporan dan menegaskan pihak pengelola untuk memperbaiki data pekerja yang diberikan agar lebih rapih dan profesional.

    “Laporan yang kami terima tidak jelas, kami berharap pihak pengelola jangan sekali-kali memanipulasi data pekerja serta wajib membayarkan Upah bulanan pekerja sejumlah Rp. 3.310.723,” tegas BW.

    Selanjutnya, terkait dengan penebangan mangrove di lokasi pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Likupang, BW, MJP, Runtu dan Gerungan pun terlihat sangat geram.

    “Penebangan Mangrove yang memiliki manfaat bagi lingkungan serta di lindungi oleh undang-undang merupakan pelanggaran konstitusi bagi bangsa dan negara Indonesia serta merusak alam dan lingkungan hidup yang merupakan warisan luhur kepada anak dan cucu kita,” pungkas BW.

    Waworuntu juga menyesalkan saat kunjungan tersebut, Kepala balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulut tidak hadir.

    ”Mungkin Kabalai menganggap remeh DPRD Sulut,” singkatnya.

    MJP pun menambahkan bahwa terdapat pelanggaran konstitusi yang diduga dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulut dan Pihak Pelaksana PT. Hisar Makmur dalam Pembangunan Rehabilitasi Pelabuhan.

    “UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 32 ayat 1 dengan jelas mengamanahkan bahwa AMDAL/UKL-UPL wajib memiliki Ijin Lingkungan,” katanya.

    Atas temuan tersebut, lanjut Ketua DPW PSI ini, Komisi IV akan menindaklanjuti mengingat hal tersebut persoalan yang sangat serius karena pihak terkait mengabaikan perintah Undang-undang.

    Hadir dalam turlap tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kadis Ketenagakerjaan Provinsi Sulut. (FalenJaksen)

    BERITA UTAMA