Paripurna! DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Sepakati KUA PPAS APBD Perubahan Tahun 2022

oleh -237 views
Sebelumnya, Pimpinan DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulut telah menyepakati KUA PPAS Perubahan Tahun 2022.

Manado, Voxsulut. Com –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama pemerintah Sulut menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022.

Hal tersebut dibuktikan dengan digelarnya rapat paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Jumat (16/9-2022).

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menghadiri Rapat Paripurna tersebut mewakili Gubernur Olly Dondokambey yang pada kesempatan yang sama menghadiri penandatanganan MoU bersama Jeju Air di Korea Selatan dalam rangka kerjasama di bidang Pariwisata dan Perekonomian.

Ketua DPRD dr. Fransiscus Andi Silangen, SPB., KBD pimpin langsung rapat paripurna didampingi wakil ketua DR. Viktor Mailangkay dan James Artur Kojongian, ST serta dihadiri anggota DPRD secara langsung maupun virtual.

Sebelumnya, KUA PPAS yang disepakati tersebut telah melewati pembahasan yang alot di DPRD Sulut bersama Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Provinsi Praseno Hadi.

Dalam sambutannya, Wagub Steven Kandouw menyampaikan apresiasi kepada segenap pimpinan maupun anggota DPRD Sulut yang sudah melaksanakan berbagai tahapan pembahasan terkait Perubahan APBD T.A. 2022.

“Sampai tadi malam, proses pembahasan antara Banggar dan TAPD sangat dinamis. Ini merupakan wujud komitmen teman-teman dalam menghasilkan suatu produk yang bukan asal-asalan, tentunya melewati kajian, pertimbangan, elaborasi yang sangat mendalam,” ujar Wagub.

Dirinya mengingatkan, kebijakan penganggaran dalam Perubahan APBD T.A. 2022 secara umum ditujukan untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak, yang dapat menjadi sektor pengungkit dan mengarah pada sektor pendorong utama pembangunan.

“Kita juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan BBM, dan lain-lain, sehingga ini sedikit banyak mempengaruhi kondisi APBD dengan substansi yang penting, baik pendapatan maupun belanja daerah,” katanya.

Ia menerangkan, pada intinya penyesuaian maupun penambahan-penambahan dalam struktur APBD tahun ini bermuara pada upaya bersama dalam memantapkan pencapaian 8 prioritas pembangunan, yakni:
1. Pemulihan ekonomi dan Reformasi Birokrasi dampak pandemi Covid-19;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
3. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
4. Adaptasi lingkungan dan mitigasi bencana;
5. Ketersediaan dan distribusi pangan;
6. Penguatan UMKM dan industri pengolahan;
7. Peningkatan infrastruktur dasar dan sosial;
serta
8. Penguatan stabilitas trantibmas dan transformasi pelayanan publik.

Terakhir, Wagub mengucapkan terima kasih kepada DPRD Sulut, selaku mitra kerja konstruktif Pemerintah Provinsi, yang hingga saat ini terus menunjukkan kolaborasi positif untuk menunjang tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sulut.

“Mari kita terus jaga harmonisasi kemitraan yang saling membangun, sebagai wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam memajukan bangsa dan mensejahterahkan rakyat di Sulawesi Utara,” pungkasnya. (FalenJaksen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.