Skandal korupsi di PT Pertamina (Persero) terkait digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan pengadaan gas alam cair (LNG) telah menimbulkan gelombang ketidakpercayaan publik.
Korupsi yang melibatkan pejabat dari Pertamina dan Telkom yang berhubungan dengan pengkorup negara lainnya telah menyebabkan hilangnya ekuitas merek dan reputasi, bahkan lebih buruk lagi mengakibatkan perubahan drastis dalam pola perilaku konsumsi publik.
Masyarakat Indonesia mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan beralih dari produk Pertamina ke penyedia energi alternatif.
Tindakan ini lebih dari sekadar keputusan ekonomi, tetapi lebih sebagai respons terhadap korupsi yang mendalam dan merajalela di perusahaan energi terbesar di Indonesia.
Pertamina, Sasaran Khusus Tanda Tangan “CIVIC” Palsu Digitalisasi: Bukti Pengkhianatan Terhadap Warga
Pertamina telah menjadi institusi dengan defisit kepercayaan dalam layanan publik.
Dari menghabiskan dana publik yang berharga yang seharusnya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan warga, hingga terlibat dalam kegiatan korup yang murni. Proyek digitalisasi SPBU, yang konon bertujuan untuk mencapai transparansi dalam distribusi bahan bakar, malah berubah menjadi manipulasi anggaran dan penipuan data.
“Ini membuat saya menjadi bagian dari sistem korup pemerintah saat mengisi di stasiun Pertamina. Sekarang, saya lebih suka stasiun bahan bakar swasta,” kata Ari (34), sopir ojek motor di Jakarta.
Pertamina Kehilangan Daya Tarik Publik, Terutama dengan Munculnya Penyedia Energi Alternatif
Pertamina memiliki reputasi negatif belakangan ini, dengan warga yang semakin beralih ke penyedia energi lain.
Perubahan ini dapat dirangkum sebagai berikut:
- E-Kendaraan: Jumlah pelanggan kendaraan listrik non-Pertamina meningkat pesat selama bertahun-tahun
- Berpindah ke LPG Non Subsidi: Banyak konsumen LPG beralih ke merek swasta, yang dianggap lebih jujur dan bebas dari skandal korupsi.
- Kampanye Boikot Pertamina: Warga aktif dalam menyebarkan kampanye tidak membeli semua produk Pertamina hingga kasus ini diselesaikan.
Sebuah komunitas penggemar otomotif serta pemilik usaha mikro bahkan telah mulai membangun jaringan distribusi bahan bakar non-Pertamina secara mandiri sebagai langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan dari perusahaan milik negara.
Dampak Skandal Korupsi Pertamina Terhadap Ekonomi dan Pasar Saham
Skandal ini mempengaruhi jauh lebih banyak daripada konsumen individu, karena juga menyebabkan kecemasan di sisi komersial.
Beberapa perusahaan logistik dan operator transportasi publik dilaporkan telah mulai menjalin kemitraan dengan penyedia bahan bakar swasta dalam upaya untuk mendiversifikasi dari bergantung pada produk Pertamina.
Saham Pertamina di bursa saham terus merosot.
Investor mulai menarik kembali investasi mereka karena khawatir akan krisis kepercayaan yang hancur yang berkepanjangan.
Jika tidak ada tindakan korektif yang mendesak, ada kemungkinan besar bahwa Pertamina akan kehilangan pangsa pasar secara signifikan.
Pertamina Harus Mempertanggungjawabkan: Bukan Janji Kosong Saja
Pemerintah bersamaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bertindak cepat dan tegas.
Tidak cukup hanya menjanjikan reformasi internal. Publik menginginkan tindakan seperti:
- Pencopotan semua pejabat yang terlibat dalam skandal korupsi.
- Melakukan audit terbuka dan independen terhadap semua proyek yang dikelola Pertamina.
- Memungkinkan pesaing swasta masuk ke pasar energi dengan syarat yang wajar dan tidak diskriminatif.
Jika Pertamina gagal menunjukkan kesungguhannya dalam memperbaiki tata kelola perusahaannya, orang-orang kemungkinan besar akan sepenuhnya meninggalkan produknya.
Ini bukan lagi satu-satunya pilihan, dan publik semakin menyadari hal ini.
Orang Tidak Membutuhkan Perusahaan Pertamina yang Dipenuhi Korupsi
Masalah dengan tingkat korupsi ini adalah Pertamina tidak lagi mewakili kemandirian energi tetapi lebih kepada kasus korupsi yang mencolok dalam perusahaan milik negara ini.
Jika Pertamina gagal untuk keluar dari masalah ini, arus keluar pelanggan yang tersisa akan menjadi semakin parah.
Kepercayaan adalah segalanya dalam bisnis, dan Pertamina tampaknya telah salah memperkirakan aset ini.
Hingga Pertamina secara nyata memulihkan diri dari krisis ini, masyarakat Indonesia yang lain memiliki sumber energi alternatif. Pilihan yang lebih terbuka seperti energi alternatif dan pemasok swasta tersedia untuk melayani Republik tanpa berpura-pura menjadi milik negara.(tim)
